Penutupan Kashmir Picu Kerugian Hingga Rp 14 Triliun

Penutupan Kashmir Picu Kerugian Hingga Rp 14 Triliun
Polisi yang baru direkrut ikut serta dalam parade kelulusan dan pelantikan di Manigam Ganderbal di pinggiran ibu kota Kashmir Srinagar, Senin (18/11/2019). ( Foto: AFP / Tauseef MUSTAFA )
Unggul Wirawan / WIR Kamis, 21 November 2019 | 11:44 WIB

Srinagar, Beritasatu.com- Kerugian ekonomi di Kashmir telah mencapai lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) sejak India mencabut otonomi dan kenegaraannya pada Agustus 2019. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (19/11), badan perdagangan utama di wilayah Himalaya menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk menuntut pemerintah atas kerugian itu.

India mengubah negara yang sebelumnya bernama Jammu dan Kashmir menjadi wilayah yang dikontrol pemerintah federal, memperketat kontrol dengan langkah mengejutkan. India beralasan tindakan itu akan mengendalikan militansi di wilayah yang juga diklaim oleh tetangganya Pakistan, dan mempromosikan perkembangannya.

Tetapi Kamar Dagang dan Industri Kashmir (KCCI) menyatakan pembangunan itu sulit dipahami, berkat penutupan yang berlarut-larut setelah orang menutup pasar dan bisnis sebagai tanda protes, dan karena takut akan pembalasan dari pemberontak.

“Diperkirakan, kerugian ekonomi mencapai setidaknya 100 miliar rupee (US$ 1,40 miliar atau Rp19,6 triliun) pada September, tetapi sekarang melebihi itu,” kata Nasir Khan, wakil presiden seniornya.

"Kami akan meminta pengadilan untuk menunjuk lembaga eksternal untuk menilai kerugian, karena itu di luar kami," katanya.

Khan menambahkan bahwa pemadaman telekomunikasi di wilayah India berarti badan tersebut tidak dapat menghubungi pemilik bisnis melalui telepon untuk menyiapkan perkiraan. Sebaliknya, Khan harus mengirim staf untuk menemui pemilik bisnis dan mengumpulkan informasi detail.

Kementerian dalam negeri India dan pejabat pemerintah setempat tidak menanggapi permintaan komentar yang terperinci.



Sumber: Suara Pembaruan