Suu Kyi Pimpin Delegasi Myanmar ke Sidang ICJ

Suu Kyi Pimpin Delegasi Myanmar ke Sidang ICJ
Aung San Suu Kyi (Foto: AFP)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 21 November 2019 | 14:44 WIB

Yangon, Beritasatu.com - Peraih Nobel Perdamaian dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan memimpin delegasi untuk membela negaranya dari tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Aung San Suu Kyi dan delegasi Myanmar, akan bertolak ke Den Haag, Belanda, untuk menghadiri persidangan kasus genosida etnis Rohingya, di Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ), pada Desember 2019.

Persidangan itu digelar berdasarkan gugatan Gambia setebal 46 halaman kepada pengadilan tertinggi PBB atas dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan perusakan etnis Rohingya oleh warga dan militer Myanmar, di negara bagian Rakhine. Sesi dengar pendapat publik untuk kasus itu akan digelar pada 10-12 Desember 2019.

Lebih dari 700.000 warga etnis Rohingya, yang merupakan minoritas Muslim di Myanmar, telah meninggalkan negara bagian Rakhine sejak Oktober 2016, akibat kekerasan dan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh warga dan militer Myanmar.

Gambia menuding pasukan keamanan Myanmar melakukan operasi pembersihan etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine, setelah serangan kepada sejumlah pos polisi yang diduga dilakukan oleh warga Rohingya.

“Myanmar telah mempertahankan pengacara internasional terkemuka untuk menentang kasus yang diajukan oleh Gambia,” sebut pernyataan dari kantor menteri negara untuk kanselir negara, Aung San Suu Kyi, lewat akun Facebook.

“Kanselir Negara, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Persatuan untuk Urusan Luar Negeri, akan memimpin tim ke Den Haag, Belanda, untuk membela kepentingan nasional Myanmar di ICJ,” bunyi pernyataan itu.

Juru bicara untuk partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), menyatakan Suu Kyi memutuskan untuk menangani kasus itu sendiri.

“Mereka menuding Daw Aung San Suu Kyi tidak berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia,” kata juru bicara Myo Nyunt.

Menurut Nyunt, Suu Kyi akhirnya memutuskan untuk menghadapi gugatan itu sendiri setelah mendapat tuduhan bahwa dirinya tidak berusaha menghentikan pelanggaran HAM.

Gambia dan Myanmar adalah negara pihak dari Konvensi Genosida 1948, yang tidak hanya melarang negara-negara anggotanya melakukan genosida, tapi juga memaksa semua negara penandatanganan untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida.

Presiden Pusat Keadilan Global, Akila Radhakrishnan, mengatakan pemerintah sipil Myanmar telah gagal bertindak pada 2017 dan tidak mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban militer.

“Sekarang mereka akan membela militer dan tindakan genosida pemerintah sebagai salah satu tahap terbesar dan paling berpengaruh di dunia,” kata Radhakrishnan dalam pernyataannya.

“Masyarakat internasional seharusnya tidak lagi mempunyai ilusi di mana Suu Kyi dan pendirian pemerintah sipil harus bertindak untuk mendukung Gambia dan tindakan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar,” tambahnya.

ICJ berdiri tahun 1946 setelah Perang Dunia II untuk mengadili perselisihan diantara negara-negara anggota PBB. Sedangkan pengadilan lainnya, Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), yang juga berada di Den Haag, dibangun 2002 untuk membuktikan kejahatan perang.

Pekan lalu, ICC memberi kewenangan kepada kepala jaksa untuk melakukan penyelidikan sepenuhnya atas penganiayaan Rohingya. Pengaduan itu berasal dari Argentina, yang membawa nama Suu Kyi. Myanmar juga menolak penyelidikan ICC.



Sumber: Suara Pembaruan