Jelang Pemilu Singapura, Google Larang Iklan Politik

Jelang Pemilu Singapura, Google Larang Iklan Politik
Foto yang diambil pada 20 November 2017, menunjukkan logo perusahaan teknologi multinasional AS Google di layar komputer. Google telah melarang iklan politik di Singapura menjelang pemilihan umum. ( Foto: AFP / LOIC VENANCE )
Unggul Wirawan / JAI Sabtu, 7 Desember 2019 | 12:42 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Google telah melarang iklan politik di Singapura menjelang pemilihan umum (pemilu). Larangan ini memicu tuduhan bahwa raksasa teknologi itu tunduk kepada pemerintah kota yang melakukan kendali ketat.

Pada Rabu (4/12/2019), Partai Demokrat Singapura (SDP), kelompok oposisi utama, mengeluhkan larangan iklan politik yang diberlakukan Google. SDP menyatakan bahwa Google telah menolak permintaan mereka untuk membeli iklan di situs tersebut.

SDP menyurati pihak Google dan mendapat jawaban bahwa perusahaan asal AS itu melarang iklan yang ingin memengaruhi opini publik. Larangan itu diberlakukan di bawah aturan baru kontroversial yang bertujuan memerangi disinformasi di negara-kota. Namun larangan tersebut dikhawatirkan para kritikus, dapat digunakan untuk meredam perbedaan pendapat.

“Kami sangat bergantung pada media sosial dan internet untuk menyampaikan pesan kami kepada orang-orang Singapura. Kebijakan baru ini mengkhawatirkan dan sangat mengecewakan,” kata Ketua Partai SDP, Paul Tambyah, dalam sepucuk surat kepada CEO Google Singapura, Sundar Pichai.

Pemilu Singapura dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan. Partai-partai oposisi yang lemah hanya bisa mengandalkan media sosial untuk menjangkau para pemilih. Sementara di Singapura, media arus utama biasanya mendukung pemerintah yang berkuasa lama.

Ted Osius, wakil presiden Google untuk urusan pemerintah dan kebijakan publik, menjawab keberatan tersebut. “Pelarangan iklan politik bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat,” seperti dikutip dari salinan surat Osius yang dipasang di situs partai SDP.

Google, yang memiliki kantor pusat regional di Singapura, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Saat ini, Partai SDP tidak memiliki kursi di parlemen, dan kelompok-kelompok oposisi yang berkepentingan di kota itu juga tidak dipandang sebagai ancaman bagi Partai Aksi Rakyat yang telah lama berkuasa.

Kepada AFP, Brad Bowyer, seorang anggota kelompok oposisi lain, Progress Singapore Party, mengatakan bahwa sangat mengecewakan ketika media nasional dikontrol dan sekarang media sosial sedang “menjilat” kekuasaan.

Bowyer harus melakukan koreksi atas salah satu pesan Facebook-nya minggu lalu setelah pihak berwenang memerintahkannya di bawah undang-undang baru.

Pada akhir pekan, Facebook memasang koreksi oleh satu pesan di Singapura untuk pertama kalinya setelah menerima permintaan resmi.



Sumber: Suara Pembaruan