Pemimpin Hong Kong Tolak Tuntutan Demonstran Po-Demokrasi

Pemimpin Hong Kong Tolak Tuntutan Demonstran Po-Demokrasi
Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, berbicara dalam konferensi pers, di Hong Kong, Selasa (26/11/2019). ( Foto: AFP / NICOLAS ASFOURI )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Senin, 9 Desember 2019 | 15:15 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menolak memenuhi tuntutan demonstran, termasuk penyelidikan independen atas kekerasan polisi terhadap deonstran dan penyelenggaraan pemilu untuk posisi politik teratas di kota itu.

Aksi demonstrasi gerakan pro-demokrasi Hong Kong telah menyampaikan lima tuntutan reformasi kepada Carrie Lam, termasuk mendesaknya untuk mundur. Meskipun pemerintah menyerukan Hong Kong terancam jatuh ke dalam resesi, aksi protes pro-demokrasi tetap berlangsung dan meluas.

Sejumlah aktivis menilai warga Hong Kong kini mulai bersatu menuntut penegakkan demokrasi dan kebebasan Hong Kong dari Tiongkok.

“Satu lagi tampilan menakjubkan dari kekuatan politik Hong Kong. Sekarang sudah jelas pertarungan Hong Kong akan terus berlanjut. Ini mungkin berlangsung untuk generasi akan datang,” kata anggota parlemen pro-demokrasi, Claudia Mo, di Hong Kong, Minggu (8/12/2019).

Anggota parlemen oposisi lainnya, Fernando Cheung, mempertanyakan sikap Lam yang terus mengabaikan aksi protes. “Warga Hong Kong akan terus melawan pemerintah dengan cara damai dan tidak begitu damai,” ujar Fernando Cheung.

Aksi protes terbaru di Hong Kong ini memberikan sinyal aksi serupa tidak akan berhenti, bahkan kekerasan bisa terus terjadi pada 2020. Meskipun protes hari Minggu secara umum berlangsung damai.

Pada Senin (9/12/2019) pagi waktu setempat, polisi menyatakan tindakan beberapa demonstran untuk memblokir jalan-jalan pada Minggu sore, menyemprot dinding Pengadilan Tinggi dengan cat, serta merusak pertokoan di Causeway Bay, adalah pelanggaran serius atas semangat penegakkan hukum.

“Kami sangat gugup. Kami mendesak demonstran hari ini (Senin) untuk memberikan perhatian ke sekitarnya dan meninggalkan lokasi, serta melaporkan kepada polisi jika ada tanda-tanda bahaya,” ujar pengawas senior di Biro Kejahatan Terorganisasi Triad, Li Kwai Wah.

Demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong telah memasuki enam bulan. Menandai enam bulan gerakan itu, pada Minggu (8/12/2019), sebanyak 800.000 warga Hong Kong turun ke jalan mengadakan aksi unjuk rasa menuntut penegakkan demokrasi di negara otonomi khusus Tiongkok itu.



Sumber: Suara Pembaruan