Pengadilan PBB Desak Suu Kyi Hentikan Genosida Rohingya

Pengadilan PBB Desak Suu Kyi Hentikan Genosida Rohingya
Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri sidang tiga hari tentang kasus genosida Rohingya di Den Haag, Belanda, Selasa (10/12/2019). ( Foto: AFP/ICJ / Frank Van BEEK )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 11 Desember 2019 | 21:47 WIB

Den Haag, Beritasatu.com- Pemimpin de facto Myanmar sekaligus peraih penghargaan Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi (74), memimpin negaranya untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Internasional Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) atau International Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Selasa (10/12).

Pemimpin sipil itu terpaksa duduk di sana untuk menjawab kasus yang diajukan negara Afrika Barat, Gambia, terkait dugaan pembunuhan massal dan pemerkosaan warga Rohingya.

Pengadilan menyerukan agar Suu Kyi mendesak Myanmar menghentikan genosida kepada Rohingya. Sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, setelah tindakan keras berdarah oleh militer Myanmar pada 2017 yang disebut para penyelidik PBB sebagai genosida.

“Katakan kepada Myanmar untuk menghentikan pembunuhan tidak masuk akal ini, untuk menghentikan tindakan kebiadaban yang terus mengejutkan nurani kolektif kita, untuk menghentikan genosida terhadap rakyatnya sendiri,” kata Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou.

Pada Selasa, sekitar 2.000 orang turun ke jalan di Yangon dan puluhan ribu orang lainnya menggelar aksi di Mandalay untuk mendukung Suu Kyi. Sikap Suu Kyi yang tak bergeming terkait nasib Rohingya sehingga merusak reputasi HAM internasionalnya.

Negara mayoritas Muslim di Afrika, Gambia, menuding Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 dan mendesak pengadilan PBB mengambil tindakan darurat untuk menghentikan kekerasan lebih lanjut. Pengadilan itu berdiri tahun 1946 sebagai sarana untuk memutuskan perselisihan antara negara anggota PBB.

“Genosida lainnya berlangsung tepat di depan mata kita, tetapi kita tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya,” kata Tambadou yang merupakan mantan jaksa penuntut dalam pengadilan kasus genosida Rwanda tahun 1994.

“Setiap hari tanpa tindakan berarti lebih banyak orang dibunuh, lebih banyak perempuan diperkosa, dan lebih banyak anak-anak dibakar hidup-hidup. Atas kejahatan apa? Hanya karena mereka terlahir berbeda,” tambahnya.

Aung San Suu Kyi, yang dianugerahi Nobel Perdamaian 28 tahun, akan menyampaikan pembelaan Myanmar hari Rabu (11/12). Dia diperkirakan akan menyebut Myanmar melakukan opera



Sumber: Suara Pembaruan