Konferensi PBB Anti-Korupsi

Menkumham Tegaskan Komitmen Indonesia Perangi Korupsi

Menkumham Tegaskan Komitmen Indonesia Perangi Korupsi
Yasonna H Laoly. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Selasa, 17 Desember 2019 | 15:50 WIB

Abu Dhabi, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri Konferensi Negara Pihak dari Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti-Korupsi atau Conference of State Parties (CoSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 16 sampai 20 Desember 2019. Menkumham menyampaikan komitmen kuat Indonesia dan memberikan dukungan terhadap posisi bersama dari Group Asia - Pasifik, Gerakan Non-Blok, dan Group 77 dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/12/2019), disebutkan saat ini Indonesia berada pada tahap finalisasi penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan menggantikan KUHP peninggalan masa kolonial. RUU KUHP disusun secara demokratis dengan mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga KUHP yang baru merupakan representasi kehendak seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, antara lain tercermin dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menkumham juga menjelaskan Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi. Revisi atas UU KPK ini memasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Dalam kerangka penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional termasuk mengenai pemulihan aset.

Indonesia baru saja menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Rusia, sehingga Indonesia kini memiliki 11 perjanjian MLA yang bersifat bilateral, regional, dan internasional. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan dan kemauan politik, perbedaan sistem hukum, dual criminality, dan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh negara peminta bantuan kerja sama dari negara-negara lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke negara tersebut. Untuk itu, menkumham mengajak masyarakat internasional dan negara-negara pihak konferensi melakukan kerja sama secara lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi UNCAC.

CoSP UNCAC merupakan pertemuan tiap dua tahun antarnegara yang menandatangani dan telah meratifikasi UNCAC. Masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan keadaan dan/atau terobosan terkini dalam upaya memerangi korupsi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi.

Konferensi tahun ini bertema "United Against Corruption" atau "Bersatu Melawan Korupsi" dan merupakan konferensi kedelapan sejak diselenggarakan pertama kali pada 2006 di Amman, Yordania. Konferensi ini dihadiri seorang kepala negara serta 36 menteri dari berbagai negara sebagai ketua delegasi, termasuk Menkumham Yasonna Laoly yang hadir selaku ketua delegasi Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menkumham Yasonna yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar dan Watapri/Dubes RI di Wina, Darmansjah Djumala atas nama Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Uni Emirat Arab selaku tuan rumah penyelenggaraan CoSP UNCAC kedelapan atas keramahan dan pengorganisasian yang baik, sehingga konferensi berjalan dengan sukses dan lancar.

Menkumham juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Dubes RI di Abu Dhabi, Husin Bagis serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, Kemlu, Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan PPN/Bappenas, yang turut menghadiri CoSP UNCAC. 

 



Sumber: BeritaSatu.com