Jepang dan Prancis Dukung Kebijakan Tiongkok atas Hong Kong

Jepang dan Prancis Dukung Kebijakan Tiongkok atas Hong Kong
Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kiri), berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Aula Besar Rakyat Beijing, saat berkujung ke Tiongkok, pada Desember 2019. (Foto: Dok SP)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Senin, 8 Juni 2020 | 12:19 WIB

Tokyo, Beritasatu.com - Jepang dan Prancis mendukung prinsip “satu negara, dua sistem” termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional, yang diterapkan Tiongkok terhadap Hong Kong.

Kantor berita Jepang, Kyodo, Minggu (7/6/2020), melaporkan Jepang telah memutuskan tidak bergabung dengan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara lain untuk mengeluarkan pernyataan kecaman kepada Tiongkok atas persetujuan RUU Keamanan Nasional terhadap Hong Kong.

AS, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengecam Tiongkok pada 28 Mei karena menerapkan hukum yang dianggap bisa mengancam kebebasan dan merusak kesepakatan Sino-Inggris tahun 1984 tentang otonomi bekas jajahan.

Baik Kementerian Luar Negeri Jepang maupun Kedutaan Besar AS di Tokyo, belum memberikan tanggapan atas sikap terbaru Jepang dalam persoalan Hong Kong seperti dipublikasikan Kyodo.

Sebelumnya pada 28 Mei 2020, hari di saat parlemen Tiongkok menyetujui RUU keamanan tersebut, Pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan sangat khawatir atas langkah itu.

Jepang berada dalam posisi rumit diantara ketegangan antara Tiongkok dan AS terkait Hong Kong. Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan ke Jepang pada awal April2020, tapi ditunda karena kedua pemimpin memprioritaskan penanganan virus corona (Covid-19).

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyatakan kepada mitranya, Presiden Xi Jinping, bahwa dia mengikuti secara cermat peristiwa di Hong Kong, dan terus mendukung kebijakan “satu negara, dua sistem” yang diterapkan Tiongkok terhadap Hong Kong.

Pernyataan Emmanuel Macron tersebut disampaikan oleh istana kepresidenan Prancis, Elysee, setelah Tiongkok menyetujui rancangan undang-undang (RUU) keamanan baru untuk Hong Kong, pada 28 Mei 2020.

“Presiden mengatakan dirinya mengawasi situasi Hong Kong secara cermat dan menegaskan dukungan Prancis untuk prinsip ‘satu negara, dua sistem’,” sebut pernyataan Elysee, Sabtu (6/6/2020).

Melalui pernyataan tersebut, Prancis menegaskan sikap untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan beberapa negara lain, yang mengecam RUU Keamanan Nasional atas Hong Kong dan menawarkan kewarganegaraan bagi warga Hong Kong yang hendak berimigrasi jika RUU tersebut diberlakukan.

Persetujuan RUU keamanan dikhawatirkan akan mengikis demokrasi di negara it, serta para diplomat dan pengusaha mengkhawatirkan situasi itu membahayakan posisi kota itu sebagai pusat keuangan global.

RUU itu juga memicu ketegangan antara Washington dan Beijing serta mendorong kekhawatiran dari Uni Eropa (UE) pekan lalu. Pejabat istana Elysee, menyatakan pembicaraan Hong Kong disinggung dalam percakapan telepon selama 1,5 jam antara Emmanuel Macron dan Xi Jinping. Namun, pernyataan resmi Elysee terkait pembicaraan kedua pemimpin tidak menyebutkan soal konflik di Hong Kong.

Komunikasi Emmanuel Macron dan Xi Jinping juga membahas penanganan pandemi Covid-19. Macron menegaskan peran penting Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang dituding AS telah melakukan kesalahan dalam menangani krisis saat ini.



Sumber: Suara Pembaruan, Reuters, The Guardian