Gapki: Perkebunan Swasta Taat Aturan Bangun Plasma

Gapki: Perkebunan Swasta Taat Aturan Bangun Plasma

Jumat, 22 Februari 2019 | 16:10 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Perkebunan besar swasta (PBS) taat terhadap semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk di antaranya kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma. Bahkan, hubungan keduanya saat ini saling menguntungkan.

“Keduanya telah terjadi simbiosis mutualisme. Bahkan, untuk petani plasma mendapatkan keistimewaan berupa harga tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi jika dibandingkan petani mandiri,” ujar anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Achmad Mangga Barani di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Bagi PBS, lanjut Mangga Barani, keuntungan yang didapat salah satunya ada kepastian pasokan TBS dari kebun plasma ke pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimilikinya. Karena itu, ketika menjabat sebagai Dirjen Perkebunan, Mangga Barani menginisiasi penerbitan Permentan No 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Menurut Mangga Barani, poin penting dari permentan tersebut adalah kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20% dari total konsesi yang dimilikinya. Semangat dari regulasi ini agar rakyat juga menikmati keuntungan dari budidaya perkebunan sawit.

“Tetapi, perlu dicatat bahwa kebun plasma yang dibangun PBS dan PBN tersebut tidak berasal dari HGU (hak guna usaha) yang dimiliki PBS maupun PBN. Artinya, tanah kebun plasma itu milik masyarakat yang ada di sekitar kebun PBS maupun PBN,” kata mantan Dirjen Perkebunan ini.

Mangga Barani menegaskan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20% dari total konsesi itu ada sejak terbitnya permentan tersebut, yakni pada 2007. Sementara, sebelum 2007 tidak ada kewajiban bagi PBS maupun PBN membangun atau bermitra dengan petani plasma. “Jadi, salah besar jika dikatakan perusahaan sawit dan PTPN tidak berpihak ke petani kecil,” kata Mangga Barani.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha). Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.

Sepintas, kata Mangga Barani, perkebunan swasta tidak taat aturan karena kebun plasma hanya 8% dari total kebun swasta. Namun, ujar dia, perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak penjajahan Belanda.

Sementara itu, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma itu ada sejak 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 26/2007. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi.

“Jadi, swasta yang membangun kebun sebelum 2007 itu tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Apalagi, Permentan No 26/2007 tersebut tidak berlaku surut,” tandas Mangga Barani.

Terkait dengan regulasi budi daya sawit di Indonesia hingga saat ini juga masih ada celah hukum terkait dengan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma. UU Perkebunan yang telah diundangkan sejak 2014 hingga saat ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. “Sehingga UU tersebut sulit dilaksanakan,” kata Mangga Barani.

Sementara, Permentan No 26/2007 posisinya sangat lemah karena terbit sebelum ada UU Perkebunan. “Permentan No 26/2007 ini cantelannya waktu itu tidak ada, waktu itu yang penting ada pemerataan terhadap pembangunan perkebunan sawit. Alhamdulillah, para pengusaha mengikuti aturan ini,” katanya.

Oleh karena itu, kata Mangga Barani, untuk memberikan kepastian hukum terhadap fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (kebun plasma), perlu segera dibuat peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan dalam bentuk PP.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan bahwa perusahaan kelapa sawit selalu patuh dengan regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma itu ada sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 26/2007.

Menurutnya, pembangunan kebun plasma itu membutuhkan lahan. Sementara sejak 20 Mei 2011 pemerintah melakukan moratorium pemberian izin baru untuk pembukaan lahan. Beleid ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Jadi, sejak 20 Mei 2011 tidak ada izin baru yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan swasta, sehingga bisa dipastikan tidak ada pembangunan kebun plasma baru. “Pembangunan kebun plasma baru itu bisa dilakukan jika ada izin baru. Jadi di sini pemerintah perlu menyediakan lahan untuk pembangunan kebun plasma baru,” kata Joko Supriyono.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IHSG Ditutup Turun 36 Poin ke Level 6.501

Sebanyak 180 saham menguat, 240 saham melemah, dan 151 saham stagnan.

EKONOMI | 22 Februari 2019

RI Tawarkan Investasi Ekonomi Digital pada 50 Pengusaha AS

Forum bisnis itu bertujuan menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia terkini.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Airnav Tunda Kenaikan Tarif Layanan Navigasi Domestik

Airnav Indonesia menunda kenaikan tarif PJNP domestik sampai dengan 30 Juni 2019.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Sesi Siang, IHSG Ambles 52 Poin ke 6.485

Sebanyak 151 saham naik, 218 saham melemah dan 143 saham stagnan.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Siang Ini, Rupiah Menguat Saat Mata Uang Asia Tertekan

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.070-Rp 14.085 per dolar AS.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Pertengahan Sesi I, IHSG Tertekan Aksi Jual

Indeks LQ45 pada jam yang sama turun 9,6 poin (0,92 persen) menjadi 1.015,8.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Awal Sesi, IHSG dan Bursa Dilanda Aksi Jual Saham

Pukul 09.10 WIB, IHSG melemah 20 poin (0,31 persen) menjadi 6.517.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Harga Minyak Jatuh di Tengah Kenaikan Persediaan AS

Penurunan tajam produksi minyak dari Iran dan Venezuela akan semakin memicu sentimen bullish di pasar.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Harga Emas Turun Tajam Pasca-Risalah the Fed

Platinum turun US$ 7,90 atau 0,95 persen, menjadi US$ 826,30 per ounce.

EKONOMI | 22 Februari 2019

Rupiah dan Mata Uang Asia Melemah di Awal Perdagangan

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.075 - Rp 14.080 per dolar AS.

EKONOMI | 22 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS