HGU Berkekuatan Hukum dalam Usaha Perkebunan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

HGU Berkekuatan Hukum dalam Usaha Perkebunan

Sabtu, 29 Juni 2019 | 07:39 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menjamin bahwa hak guna usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan areal atau wilayah yang digunakan sebagai usaha perkebunan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ery Suwondo mengatakan, seperti halnya sertifikat hak milik (SHM), HGU juga bersifat pribadi (privat). Ini berarti tidak mudah dan sembarang orang dengan seenaknya bisa mengakses data-data HGU.

“Berbeda dengan SHM, HGU berbatas waktu 35 tahun serta bisa diperpanjang hingga 25 tahun. HGU juga tidak bisa diwariskan turun temurun,” kata Ery dalam satu diskusi yang diadakan di Kampus IPB Dramaga, belum lama ini.

Ery mengakui, salah satu pemicu problematika yang berdampak pada konflik horizontal warga negara, pihak swasta dan pemerintah di lapangan yang menimbulkan permasalahan, serta kerugian ekonomi tingkat nasional terjadi, terutama karena lahan perkebunan bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan.

“Pemberian HGU yang bermasalah, biasanya bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan. Namun pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN menerapkan proses yang ketat dan clear and clean,” ujar Ery Suwondo. Sebagai contoh, hingga kini pihaknya masih menahan pemberian HGU untuk 80.000 hektare bakal areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Hal ini karena arealnya bersinggungan bahkan masuk atau memakai kawasan hutan. Jika HGU itu diberikan maka akan mengubah tata ruang wilayah tersebut secara signifikan. Ery mengharapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat menjadi solusi tumpang tindih regulasi dan peraturan terkait lain yang menjadi penyebab timbulnya konflik lahan di perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang memproses bersama DPR. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mengatasi dan mensinergikan regulasi yang tumpang tindih dalam pengelolaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri,” kata Ery Suwondo.

Konsesi Clear and Clean
Pendapat senada dikemukakan pengamat hukum kehutanan dan lingkundan Sadino. Dia mengingatkan, pemerintah punya kewenangan menolak untuk membuka seluruh data HGU karena tata cara di undang-undang perkebunan sangat ketat untuk mendapatkan HGU.

Selain produser ketat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU sangat panjang.”Pemerintah juga menerapkan aturan konsesi clear and clean sebelum menerbitkan izin HGU,” kata dia.

Menurut Sadino, dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan menyangkut hak rakyat dan ulayat sudah diselesaikan terlebih dulu, sebelum HGU diterbitkan. Hanya saja, Persoalan terbesar yang sering terjadi, biasanya ada kelompok tertentu yang merupakan pendatang kerap mengatasnamakan rakyat untuk menuntut tanah yang bukan haknya.

”Ini persoalan klasik yang terjadi hampir di seluruh konsesi,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengingatkan, meski Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun tidak serta merta informasi soal HGU itu bisa dibuka untuk umum.

“Ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan semua pihak perlu memahami menghormati keputusan pemerintah,” kata dia. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU diberikan untuk masa berlaku paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu HGU dan perpanjangannya selama 25 tahun telah berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembaruan HGU di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Modernland Realty Perkuat Kinerja di Segmen Residensial

Modernland Realty berhasil meraih penghargaan Indonesia Property Award (IPA) 2019) untuk Commercial Property Developer of The Year, kategori Residential.

EKONOMI | 29 Juni 2019

Mas Murni Indonesia Targetkan Okupansi Hotel 80%

Pendapatan perseroan tahun ini masih bertumpu pada pendapatan hotel Garden Palace Surabaya.

EKONOMI | 29 Juni 2019

Cowell Optimistis Penuhi Target Pertumbuhan 10%

Perseroan mendapatkan peningkatan yang signifikan untuk pengelolaan pusat perbelanjaan Plaza Atrium.

EKONOMI | 29 Juni 2019

Mesin Pabrik Gula Pemerintah Mampu Olah Raw Sugar

Sejumlah pabrik gula BUMN tutup karena kekurangan bahan baku.

EKONOMI | 28 Juni 2019

Gelar Penghargaan, Majalah Investor Sorot Isu Perbankan

Tiga bank Indonesia sudah masuk 10 peringkat terbesar ASEAN, dengan BCA menjadi pemimpin.

EKONOMI | 29 Juni 2019

Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur PUPR Antara Indonesia dan Korsel Diperkuat

Kerja sama Indonesia dan Korsel dalam bidang infrasttuktur diperluas.

EKONOMI | 28 Juni 2019

G20 Summit Osaka Jepang, Presiden Jokowi Harus Pastikan Pekerja Indonesia Layak

Jokowi harus pastikan pekerja Indonesia di Jepang dapat perlakukan yang layak.

EKONOMI | 28 Juni 2019

Presiden Jokowi Usulkan Pembentukan IDEA Hub

Usulan IDEA Hub dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

EKONOMI | 28 Juni 2019

Indonesia-Korsel Bahas Kerja Sama Ekonomi

Kedua pemimpin membahas tentang Outlook Asean mengenai Indo-Pasifik serta kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

EKONOMI | 28 Juni 2019

OJK Jatuhkan Sanksi untuk Garuda Indonesia Beserta Direksinya

Sanksi OJK juga dijatuhkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Garuda Indonesia.

EKONOMI | 28 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS