Bertemu Presiden Jokowi, PMKRI Bicara Soal Kesenjangan dan Radikalisme
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Bertemu Presiden Jokowi, PMKRI Bicara Soal Kesenjangan dan Radikalisme

Selasa, 22 Agustus 2017 | 20:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) bertemua Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (22/8). Pada pertemuan itu, PMKRI bersama Presiden membahas persoalan radikalisme dan kesenjangan di Tanah Air.

Ketua Presidium PP PMKRI Angelo Wake Kako mengatakan, PMKRI secara organisatoris mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). PMKRI menilai Perppu Ormas tersebut merupakan upaya pemerintah mencegah radikalisme.

"Dukungan PMKRI ini merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sejarah telah menunjukan kalau PMKRI selalu hadir ketika Pancasila berada dalam ancaman," ujar Angelo.

Meski demikian, Angelo juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Perppu Ormas bukan solusi final terhadap masalah bangsa. Menurutnya, persoalan kesenjangan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah. "Kesenjangan menjadi akar munculnya radikalisme. Karena itu, kesenjangan ini harus segera diatasi oleh pemerintah," tuturnya.

Angelo juga mengatakan, upaya pemerintah membangun dari pinggiran secara perlahan sudah mulai dirasakan masyarakat. Hal itu ditandai dengan bergesernya rasio gini dari 0,42 pada 2014 menjadi 0,39 saat ini.

"Sebagai organisasi yang memiliki basis terbesar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat, seperti di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, kami mengapresiasi geliat pembangunan kawasan perbatasan dengan harapan tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia di sana," ujarnya.

Selain persoalan radikalisme dan kesenjangan, PMKRI juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. PMKRI menilai, persoalan HAM adalah persoalan penting yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. "Kami berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM di Indonesia, khususnya di Papua," tutur Angelo.

Dia menambahkan, PMKRI tidak ingin niat baik pemerintah yang selama ini fokus membangun Papua akhirnya tidak dihargai karena terus bermunculan peristiwa pelanggaran HAM. Dia memberikan contoh terakhir adalah kasus penembakan di Deyai Papua.

Menanggapi itu, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, khususnya di Papua. Saat ini pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan. "Kami fokus membangun Papua dengan hati. Memang butuh waktu, tetapi kita harus optimistis sebagai sebuah bangsa," kata Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru Aksi Vandalisme Eks Karyawan Freeport

Kedua tersangka sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Mimika bersama tersangka lainnya.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Wenseslaus Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua AMSI

Dia sebelumnya menjabat sebagai ketua presidium ketika AMSI dideklarasikan pada 28 April 2017.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

KPK Usut Proyek PT NKE Lainnya yang Terindikasi Korupsi

PT Nusa Konstruksi juga menggarap proyek Wisma Atlet dan pembangunan Gedung Serba Guna Palembang, Pemprov Sumatera Selatan tahun 2011.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

KPK Tak Akan Penuhi Panggilan Pansus Angket

KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi terkait pembentukan angket di MK

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Presiden Jokowi Akan Hadiri Kongres PMKRI di Palembang

Presiden mengapresiasi PMKRI yang selama ini terus berkomitmen menjaga persatuan nasional.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Prosedur Tak Mampu Cegah Penggelembungan Harga Heli AW 101

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra meyakini, pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 telah memenuhi prosedur.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Buka Kongres Asosiasi Media Siber, JK Ajak Perangi Hoax

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Kongres Pertama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Idul Adha Jatuh pada 1 September

Hilal 1 Zulhijah sudah terlihat dan berarti Idul Adha jatuh pada tanggal 1 September 2017

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Wapres Tegaskan Pentingnya Verifikasi Pulau ke PBB

Verifikasi pulau penting agar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang direbut oleh Malaysia tak terulang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Pilgub Jabar, Deddy Mizwar Diberi Kesempatan untuk Pikat PAN

Deddy Mizwar banyak bercerita soal rencana pembangunan infrastruktur di provinsi Jawa Barat pada tahun mendatang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS