Pendidikan Vokasi Belum Sesuai Kebutuhan Industri
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Pendidikan Vokasi Belum Sesuai Kebutuhan Industri

Rabu, 18 April 2018 | 23:47 WIB
Oleh : Lona Olavia / AO

Jakarta - Program pendidikan vokasi di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan vokasi seharusnya disusun berdasarkan masukan dari kalangan industri.

“Lulusan pendidikan vokasi, seperti SMK, banyak yang menganggur. Oleh karena itu, pihak swasta harus ikut mendukung. Mereka harus memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan vokasi,” ujar ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya di Jakarta, Selasa (17/4).

Dikatakan, kendala lain adalah sulitnya mencari guru pendidikan vokasi yang memadai. Biasanya, para ahli di bidang tertentu, seperti otomotif, enggan untuk menjadi guru karena gaji yang kecil.

“Di beberapa negara, yang membangun sekolah pendidikan vokasi adalah swasta, sehingga kurikulum dan peralatan sesuai kebutuhan. Selain itu, biasanya ada insentif fiskal untuk mendorong, karena membuat sekolah mahal dan untungnya sedikit. Sekarang belum ada insentif fiskal untuk membuat sekolah vokasi di Indonesia,” katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan, pada umumnya sekolah kejuruan membutuhkan alat dan bahan praktikum yang tidak murah. Hal itu yang membuat biaya pendidikan vokasi lebih tinggi dari SMU.

Sementara, kata dia, mayoritas siswa yang memilih pendidikan vokasi berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Pendidikan vokasi dipilih karena mereka ingin bisa langsung bekerja setelah lulus.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, program pendidikan vokasi yang dijalankan pemerintah perlu didukung oleh pelaku industri nasional. Menurutnya, pendidikan vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan perhatian, padahal lulusannya memiliki keterampilan yang memadai di bidang tertentu.

“Hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para lulusannya. Dengan dukungan dari sektor industri, para lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi pekerja terampil yang siap terjun di industri yang sesuai dengan keahliannya,” ujarnya.

Bonus Demografi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani berharap agar pemerintah dapat benar-benar mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kadin mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot kualitas pendidikan vokasi,” katanya.

Menurut Rosan, pendidikan vokasi ditujukan untuk menjadikan lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih siap bekerja di sektor riil. Untuk itu, kunci sukses dari pendidikan itu adalah program magang siswa maupun mahasiswa kejuruan untuk benar-benar praktik kerja di industri.

Dikatakan, dukungan para pelaku usaha yang mayoritas tergabung dalam Kadin sangat diperlukan untuk memastikan program magang berjalan optimal. Rosan mengatakan, sumber daya manusia yang kuat tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kontribusi industri terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki daya saing yang kuat, menurutnya, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing pekerja Indonesia. “Pelaku industri menginginkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan juga mudah untuk dikembangkan dan didapat,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Anton J Supit menambahkan, bonus demografi Indonesia tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditopang keunggulan sektor lain. “Apa yang mau kita harapkan dari bonus demografi jika mayoritas angkatan kerja berpendidikan rendah,” tuturnya.

Dia pun memberi contoh Korea Selatan. Negeri Gingseng yang juga mendapatkan bonus demografi itu bisa berkembang pesat lantaran memiliki daya saing yang mumpuni. Bonus demografi yang didalami negara itu bisa efektif mendongkrak perekonomian mereka.

“Korea memang bisa memanfaatkan bonus demografi. Tetapi, bisa berbeda dengan kita kalau tidak bisa memanfaatkan ini. Jangan sampai bonus demografi malah jadi beban bagi kita,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertamina Siap Angkat Pipa Putus di Teluk Balikpapan

Saat ini, persiapannya sudah memasuki tahap akhir.

NASIONAL | 18 April 2018

Masih Ada Persoalan dalam Penyaluran KIP

Perlu dipercepat pendirian sekolah inklusif sehingga anak bisa belajar di sekolah yang lebih dekat.

NASIONAL | 18 April 2018

Kolaborasi IPB dan Kemdes PDTT Hasilkan Village Life 4.0

Jangan menjadikan desa sebagai problem, tetapi peluang.

NASIONAL | 18 April 2018

Kemdes-BNN Bikin Gerakan Desa Bersih Narkoba

Mendes akan menerbitkan peraturan menteri terkait kerja sama dengan BNN dalam memberantas narkoba di lingkungan kementerian.

NASIONAL | 18 April 2018

Kasus Ijazah Palsu, Korban Minta Para Terdakwa Dihukum Berat

Suasana sempat memanas karena pihak korban meminta hakim yang memimpin sidang diganti, karena bermarga sama dengan terdakwa.

NASIONAL | 18 April 2018

Cuti Bersama Idul Fitri 2018 Bertambah Jadi 7 Hari

Cuti bersama Lebaran 2018 jadi 7 hari.

NASIONAL | 18 April 2018

1,8 Juta Siswa Miskin Belum Terima KIP

Pada 2018-2019 program PIP fokus pada pemanfaatan dana, termasuk implikasinya pada peningkatan akses pendidikan.

NASIONAL | 18 April 2018

Karolin Siap Jadi Sahabat UMKM Kalbar

dr. Karolin Margret Natasa menyatakan dirinya siap untuk menjadi sahabat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalbar.

NASIONAL | 18 April 2018

Mendagri: Korupsi Kepala Daerah Masalah Mental

Kepala daerah terkena operasi tangkap tangan karena masalah mental bukan soal gaji.

NASIONAL | 18 April 2018

Saksi Ahli: BUMN Harus Dikelola atas Dasar Asas Kekeluargaan

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan, Koerniatmanto Soetoprawiro menyatakan BUMN harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan.

NASIONAL | 18 April 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS