Pimpinan KPK yang Tak Takut Mati
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Pimpinan KPK yang Tak Takut Mati

Jumat, 12 Juli 2019 | 09:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat, Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu modal yang harus dimiliki oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatang adalah keberanian untuk bertindak tanpa harus takut kepada siapa pun. Bahkan, pimpinan KPK harus berani mati untuk menjalankan tugas memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Pimpinan KPK ke depan harus sudah ikhlas dan mewakafkan diri sepenuhnya serta tidak memikirkan diri lagi, bahkan nyawanya sendiri. Dia harus memiliki keberanian dan tidak takut kepada siapa pun,” ujar pengacara senior Saor Siagaan kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Saor keberanian dan keiklasan ini sangat penting. Pasalnya, para koruptor pasti memiliki jaringan yang kuat untuk melindungi diri lewat jaringan bisnis, jaringan kekuasaan atau politik, bahkan jaringan ke aparat keamanan.

“Karena itu, pimpinan KPK harus berani dan tidak takut kepada koruptor dan para pendukungnya. Jangan sampai karena dugaan korupsi melibatkan aparat keamanan, dia malah takut karena diteror atau mendapatkan ancaman lainnya. Dia (pimpinan KPK) harus lebih berani dari para penerornya,” kata Saor.

Dalam konteks ini, menurut Saor, pimpinan KPK harus independen dan tidak partisan. Dia tidak boleh menjadi bagian dari kelompok kekuasaan, kelompok politik tertentu, dan kelompok bisnis tertentu. Pasalnya, jika menjadi bagian dari kelompok-kelompok tersebut maka pimpinan KPK tersebut akan tersandera.

Saor juga mengatakan, salah satu tugas penting KPK ke depan adalah membersihkan aparat penegak hukum dari pelaku-pelaku korupsi. Menurut dia, jika aparat penegak hukum bersih, makan negara ini juga akan bersih.

“Pimpinan KPK juga tetap harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, tetapi bukan dalam arti untuk melindungi kepentingan masing-masing lembaga, tetapi untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi di negara ini,” ujarnya.

Dosa Masa Lalu
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menambahkan, pimpinan KPK mendatang harus memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Selain itu, penting juga agar pimpinan KPK tidak mempunyai kesalahan secara hukum dan etik.

“Orang yang menjadi pimpinan KPK tidak boleh memiliki dosa masa lalu, baik secara hukum maupun etik, sehingga bisa menjadi pimpinan KPK sampai 2023,” ujarnya.

Menurut Kurnia, rekam jejak calon pimpinan KPK merupakan suatu hal yang penting untuk ditelusuri, terutama terkait komitmen dalam melaporkan harta kekayaan. “Kalau berasal dari penegak hukum atau penyelenggara negara, maka kita bisa melihat profil dari harta dan kekayaan di KPK. Patuh atau tidak dia melapor harta dan kekayaannya? Kalau tidak, itu berarti dia tidak memiliki transparansi untuk diri sendiri. Bagaimana publik akan percaya kalau dirinya sendiri tidak patuh melaporkan harta dan kekayaan,” ujarnya.

Dikatakan pula, ICW beserta koalisi masyarakat sipil telah mengeluarkan sejumlah kriteria ideal pimpinan KPK. Kriteria itu, antara lain memiliki integritas serta berpengalaman dalam konteks kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK, ujar dia, juga perlu mempunyai konsep manajerial. “KPK itu lembaga dinamis. Sehingga, dibutuh figur pemimpin yang paham terhadap seluk beluk ilmu manajerial,” katanya.

Kurnia juga mengaku kalau dirinya meragukan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK bakal menghasilkan kandidat yang ideal. Pasalnya, kata dia, beberapa anggota pansel ada yang memiliki catatan negatif dalam konteks komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu, anggota Pansel juga ada yang pernah menjadi kuasa hukum pelaku korupsi. “Ada juga yang menjadi saksi ahli dalam membela kasus korupsi. Ada juga (anggota) pansel yang pernah ikuti seleksi pejabat tinggi di salah satu kementerian, tetapi melakukan plagiasi makalah,” ujarnya. [YUS/C-6]



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

1.319 Desa di Jateng Dilanda Kekeringan

Pemprov Jateng telah meminta BPBD Jateng menyiapkan 1.000 tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di daerah yang kena dampak kekeringan.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Jadi Tersangka Suap, Gubernur Kepri Dijebloskan ke Rutan KPK

Nurdin terlihat digelandang petugas KPK menuju mobil tahanan KPK sekitar pukul 02.50 WIB.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Terima Suap Sin$ 11.000, Gubernur Kepri Tega Rusak Hutan Lindung

KPK menyesalkan Nurdin Basirun dan dua anak buahnya tega merusak sumber daya alam dalam hal ini kawasan hutan lindung hanya karena menerima suap.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Pastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti

Dari data yang didapat PSI, setiap 2 jam setidaknya akan ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ombudsman Bengkulu Terima 8 Pengaduan soal PPDB SMA/SMK

Ombudsman akan memanggil pihak sekolah yang dilaporkan dan Kepala Disdikbud Provinsi Bengkulu guna menyelesaikan masalah ini.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ribuan Hektare Sawah di Batanghari Terancam Kekeringan

Jika hujan tidak turun hingga dua pekan mendatang, Dinas Pertanian akan turun ke lapangan dan memberikan bantuan pompa air kepada petani.

NASIONAL | 12 Juli 2019

NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi

Dubes Agus Maftuh menyatakan penggalangan dana untuk Eti dana yang dilakukan KBRI Saudi, telah berhasil mencapai jumlah yang diminta ahli waris.

NASIONAL | 12 Juli 2019

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Datangi KSP, Pengacara Baiq Nuril Minta Kepastian Rekomendasi Amnesti

Tim advokasi Baiq Nuril meminta kepastian kepada Presiden Jokowi terkait pemberian amnesti kepada klien mereka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Perampok Toko Emas di Balaraja Ditangkap

Polisi menyita dua senjata mainan yang digunakan pelaku saat merampok toko emas pada 15 Juni 2019 lalu di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.

NASIONAL | 12 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS