Pakar Hukum Unpar: Pegawai KPK Perlu "Di-Lemhannas-kan"
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pakar Hukum Unpar: Pegawai KPK Perlu "Di-Lemhannas-kan"

Selasa, 3 September 2019 | 20:29 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Bandung, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mewajibkan seluruh pimpinan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) yang baru serta sekitar 1.500 pegawai di lembaga itu untuk mengikuti pendidikan yang rutin diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pendidikan di Lemhannas penting untuk menepis dan atau menghilangkan stigma yang mulai berkembang saat ini bahwa beberapa pegawai KPK telah terpapar radikalisme.

Pandangan itu disampaikan pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Liona Nanang Supriatna di Bandung, Selasa (3/9/2019). Menurut Liona, tugas dan fungsi Lemhannas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah membantu Presiden dalam hal menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan Pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.

"Lemhannas juga bertugas menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Liona.

Selain itu, Lemhannas juga menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. "Itu yang perlu dimengerti oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Lemhannas didirikan pada 1965 oleh Presiden Soekarno,” kata Liona.

Menurut alumnus PPRA LVIII Lemhannas itu, publik mengakui prestasi KPK yang menuai kesuksesan dengan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah koruptor. Namun, ujarnya, saat ini ada kekhawatiran bahwa di dalam tubuh KPK sedang tidak sehat, karena terjadi perkembangan paham radikalisme.

Hal ini, kata Liona Nanang Supriatna sangat membahayakn dan mengkhawatirkan. Kondisi ini tanpa disadari justru memperlemah KPK dari dalam, mengingat ada dugaan OTT yang selama ini dilakukan tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa KPK "pilih bulu" serta ada muatan politik.

Sinyalemen yang berkembang dalam masyarakat bahwa KPK sudah terpapar radikalisme, kata Liona, semakin terlihat ketika penjaringan omisioner KPK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tidak ada calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme.

“Radikalisme itu merupakan jaringan, sehingga harus diputus berdasarkan jaringan pula dan oleh mereka yang memiliki jaringan tersebut. Dalam konteks ini, tepat jika pemerintah menggunakan Lemhannas dalam melaksanakan pembekalan untuk para pegawai KPK, mengingat Lemhannas memiliki jaringan yang amat luas,” ujar Liona.

Menurut dia, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan KPK harus berujung pada pegawai KPK yang berwawasan Nusantara, geopolitik, dan geostrategis Indonesia dengan berpijak pada ideologi negara, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Liona juga mendukung jika seluruh aparat sipil negara (ASN), pegawai BUMN atau juga pengajar perguruan tinggi serta pendidikan dasar dan menengah juga di-Lemhannas-kan.

"Tuntutan utama adalah seluruh jajaran KPK harus Pancasilais dan tidak membiarkan nilai-nilai lain yang bertentangan dengan Pancasila hidup berkembang di KPK. KPK harus menjadi ujung tombak memperbaiki kehidupan bernegara dan berbangsa dengan lebih dulu menginstrospeksi dan memperbaiki diri. KPK juga harus memastikan dan menjamin bahwa 'sapu' yang digunakan untuk membersihkan juga bersih," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jajaran Polda Jabar Gelar Doa Bersama untuk Keamanan Papua

Doa bersama dilakukan di Masjid Al-Amman, Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bandung, Selasa (3/9/2019).

NASIONAL | 3 September 2019

Usai Ikuti Pelantikan, Mantan Anggota DPRD NTT Ditangkap Jaksa

Jefri Un dijemput paksa karena mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik.

NASIONAL | 3 September 2019

Bupati Jepara Nonaktif Divonis Tiga Tahun Penjara

Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuki didenda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan dan dicabut hak politik selama tiga tahun.

NASIONAL | 3 September 2019

Mutasi, Kapolda NTT dan Sulsel Diganti

Sejumlah perwira tinggi termasuk Kapolda NTT dan Kapolda Sulsel serta sejumlah Kapolres diganti.

NASIONAL | 3 September 2019

120 Anggota DPRD Jateng Dilantik, Ganjar Usul Buka Pengaduan Medsos

Menurut Ganjar, sudah tidak zamannya lagi pengaduan atau usulan masyarakat disampaikan dengan cara konvensional.

NASIONAL | 3 September 2019

Menteri Basuki Tinjau Kerusakan Akibat Kerusuhan di Jayapura

Basuki menegaskan, belum mempunyai data riil terkait jumlah bangunan yang dirusak

NASIONAL | 3 September 2019

Kondisi Kondusif, Sejumlah Sekolah di Papua Masih Diliburkan

Sejumlah sekolah masih diliburkan mengantisipasi bila situasi kembali rusuh.

NASIONAL | 3 September 2019

Ketua DPR Minta BPJT Evaluasi Kelayakan Jalan Tol

BPJT harus dapat memastikan evaluasi tersebut berjalan secara berkala

NASIONAL | 3 September 2019

Potensi Pengelolaan Sampah Plastik Lewat Ekonomi Sirkular

Indonesia berperan penting dalam mempercepat penerapan circular ekonomy terutama di kawasan Asia.

NASIONAL | 3 September 2019

65 Anggota DPRD NTT Dilantik

Acara pelantikan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD NTT Periode 2014-2019, H. Anwar Pua Geno.

NASIONAL | 3 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS