Irjen Firli Bahuri Punya Solusi Inovatif dalam Memberantas Korupsi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Irjen Firli Bahuri Punya Solusi Inovatif dalam Memberantas Korupsi

Selasa, 3 September 2019 | 20:40 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri memiliki solusi inovatif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, menurut Firli, pemberantasan korupsi oleh KPK tidak cukup hanya dilakukan dengan operasi tangkap tangan (OTT).

"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK tidak cukup dengan penindakan melalui upaya OTT, tetapi harus dilakukan terintegrasi dan menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahan serta pemantauan atas pelaksanaan program-program pemerintah," ujar Firli di Jakarta, Rabu (3/9/2019).

Selain upaya-upaya tersebut, kata Firli, perlu juga dilakukan upaya mitigasi terhadap risiko lahirnya perbuatan pidana korupsi. Dia menilai, pekerjaan ini belum dilakukan KPK periode sebelumnya. Padahal, upaya ini merupakan leading sector dalam upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah.

"KPK harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan setiap program pemerintah. KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN, dan penyusunan RKP bersama pemerintah," katanya.

Selain itu, solusi inovatif pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan, tegas Firli, adalah meningkatkan serta memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) KPK terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air. Selain itu, instrument perundang-undangan terkait tugas pokok KPK perlu ditambah.

"Tugas pokok KPK sebagaimana disebut Pasal 6 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK harus diperluas pada pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta, serta monitoring dan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan daerah," tutur Irjen Firli.

Dikatakan pula, ada banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Namun, penyebab yang sangat relevan sebagaimana teori yang dikemukakan Jack Bologne yang terkenal dengan GONE theory, yakni korupsi timbul dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposuse (hukuman yang rendah).

Karenanya, menurut mantan Deputi Penyidikan KPK itu, untuk memberantas korupsi perlu ditempuh dengan cara-cara luar biasa. Langkah inovatif dan solutif diperlukan untuk KPK ke depan.

"Langkah solutif itu, antara lain tindakan mitigasi, pendidikan masyarakat, pencegahan, pendampingan pengawasan pelaksananaan program pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, juga perampasan aset, serta tindakan kolaborasi pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi juga perlu penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," kata Firli yang namanya masuk dalam 10 capim KPK yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pakar Hukum Unpar: Pegawai KPK Perlu "Di-Lemhannas-kan"

KPK harus menjadi ujung tombak memperbaiki kehidupan bernegara dan berbangsa dengan lebih dulu menginstrospeksi dan memperbaiki diri.

NASIONAL | 3 September 2019

Jajaran Polda Jabar Gelar Doa Bersama untuk Keamanan Papua

Doa bersama dilakukan di Masjid Al-Amman, Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bandung, Selasa (3/9/2019).

NASIONAL | 3 September 2019

Usai Ikuti Pelantikan, Mantan Anggota DPRD NTT Ditangkap Jaksa

Jefri Un dijemput paksa karena mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik.

NASIONAL | 3 September 2019

Bupati Jepara Nonaktif Divonis Tiga Tahun Penjara

Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuki didenda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan dan dicabut hak politik selama tiga tahun.

NASIONAL | 3 September 2019

Mutasi, Kapolda NTT dan Sulsel Diganti

Sejumlah perwira tinggi termasuk Kapolda NTT dan Kapolda Sulsel serta sejumlah Kapolres diganti.

NASIONAL | 3 September 2019

120 Anggota DPRD Jateng Dilantik, Ganjar Usul Buka Pengaduan Medsos

Menurut Ganjar, sudah tidak zamannya lagi pengaduan atau usulan masyarakat disampaikan dengan cara konvensional.

NASIONAL | 3 September 2019

Menteri Basuki Tinjau Kerusakan Akibat Kerusuhan di Jayapura

Basuki menegaskan, belum mempunyai data riil terkait jumlah bangunan yang dirusak

NASIONAL | 3 September 2019

Kondisi Kondusif, Sejumlah Sekolah di Papua Masih Diliburkan

Sejumlah sekolah masih diliburkan mengantisipasi bila situasi kembali rusuh.

NASIONAL | 3 September 2019

Ketua DPR Minta BPJT Evaluasi Kelayakan Jalan Tol

BPJT harus dapat memastikan evaluasi tersebut berjalan secara berkala

NASIONAL | 3 September 2019

Potensi Pengelolaan Sampah Plastik Lewat Ekonomi Sirkular

Indonesia berperan penting dalam mempercepat penerapan circular ekonomy terutama di kawasan Asia.

NASIONAL | 3 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS