Korupsi Bakamla, Pengacara: Erwin Keliru Sampaikan Pesan Percakapan dengan Fayakun
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Korupsi Bakamla, Pengacara: Erwin Keliru Sampaikan Pesan Percakapan dengan Fayakun

Selasa, 17 September 2019 | 14:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Ardy Susanto, penasihat hukum terdakwa kasus suap pengadaan alat satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Erwin Syaaf Arief mengaku bahwa kliennya hanya keliru menyampaikan pesan percakapan dengan mantan anggota Komisi I DPR, Fayakun Andriadi. Menurut Ardy, pesan tersebut bukan percakapan antara Erwin dan Fayakun, melainkan Erwin hanya meneruskan pesan.

"Itulah salah satu keteledoran Erwin. Dia teledor karena meneruskan ini. Jelas itu bukan percakapan Erwin Arief, tetapi itu percakapan yang dibuat dalam perbuatan pidana. Ini yang disangkakan kepada Erwin," ujar Ardy di sidang pemeriksaan terhadap Erwin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (17/9/2019), Ardy mengatakan, Erwin Arief hanya membantu mantan anggota Komisi I DPR, Fayakun Andriadi, pada proyek pengadaan alat satelit monitoring dan drone di Bakamla. Erwin memberikan bantuan karena faktor pertemanan dengan Fayakun.

Dia menegaskan, proyek tersebut sudah disiapkan oleh Fahmi Darmawansah, Direktur PT Merial Esa Indonesia, bersama dengan Fayakun. "Peran terdakwa produsen yang mempersiapkan barang. Sudah di-create bersama Fahmi Darmawansah dan Fayakun, kemudian mereka mencari terdakwa Erwin Arief," jelas dia.

Di persidangan sebelumnya terungkap bahwa Fayakhun disebut-sebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan alat satelit monitoring. Penerimaan itu dilakukan sebanyak empat kali transfer. Fayakhun disebut memberikan sebuah akun perusahaan kepada Erwin sebagai realisasi komitmen fee dari proyek tersebut, antara lain Hangzhou Plastic co Ltd, Guangzhou Ruiqi Oxford, Cloth co Ltd, Omega Capital Aviation Limited, dan JP Morgan International Bank limited, Brussels.

Politisi Partai Golkar itu sempat mengaku akunnya diretas. Namun, belakangan dia mencabut laporan di kepolisian mengenai akunnya yang diretas. "Percakapan Erwin Arif dan Fayakun memang ada. Erwin tidak pernah mau menutupi. Itu karena fakta sudah ada bukti diambil penyidik mau bohong apa lagi," kata dia.

Pada persidangan tersebut terdakwa Erwin Arief mengaku sudah mengembalikan uang 35.000 Euro ke KPK. Uang itu berasal dari rekening pribadi yang diblokir KPK. "Saya menggunakan uang pribadi yang diblokir. Uang itu yang diblokir oleh KPK, dikembalikan pakai uang pribadi," tutur Erwin di sidang pemeriksaan tersebut.

Erwin mengaku sempat didesak Fayakhun bertemu Direktur Utama PT Merial Esa Indonesia, Fahmi Darmawansyah setelah anggaran proyek Bakamla disahkan DPR. Hal ini karena Fayakhun kesulitan menghubungi Fahmi Darmawansyah. Menurut dia, Fayakhun dan Fahmi Darmawansyah mempunyai kesepakatan di proyek itu.

Dia mengirimkan pesan singkat dari Fayakhun pada Fahmi melalui orang kepercayaannya Adami Okta. Akhirnya, Erwin mengetahui Fahmi memberikan uang fee sekitar USD 911 ribu kepada Fayakhun. Bukti transfer uang fee itu diperlihatkan dari Adami Okta.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Managing Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia, Erwin Arief, menerima uang 35 ribu Euro. Uang tersebut merupakan selisih pembayaran pemesanan (Purchase Order) satelit monitoring produk Rohde & Schwarz pada tanggal 25 Juli 2016 oleh PT Merial Esa kepada PT Rohde & Schwarz Indonesia dengan nilai kontrak 11.250 Euro.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau

Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% mendapatkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

NASIONAL | 17 September 2019

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan.

NASIONAL | 17 September 2019

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju revisi UU 30/2002 disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 17 September 2019

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi sudah gerah dengan sikap KPK yang sudah berlebihan. Itu sebabnya, ia memahami kalau Jokowi sepakat revisi UU KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Jokowi: Segala Usaha Sudah Dilakukan untuk Mengatasi Karhutla

Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS