Pengunduran Diri Pimpinan KPK Pengkhianatan terhadap Pemberantasan Korupsi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Pengunduran Diri Pimpinan KPK Pengkhianatan terhadap Pemberantasan Korupsi

Selasa, 17 September 2019 | 15:07 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Eksponen Mahasiswa Banten melalui Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Satuan (Orsat) Lebak, Banten, Usep Ardabily Mujani menilai sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Saut Situmorang, yang mengundurkan diri merupakan bentuk pengkhianatan perjuangan terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Usep Mujani di Jakarta, Selasa (17/9). Sikap yang diambil oleh Saut Situmorang, menurut Usep, telah mempertontonkan akrobat politik yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat negara. Apalagi, Saut adalah anak bangsa yang selama ini dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

"Kami mengecam sikap pimpinan KPK, termasuk wakil ketua KPK Saut Situmorang yang mengundurkan diri. Apalagi, pengunduran diri dilakukan di tengah dukungan penuh publik terhadap penguatan KPK. Pimpinan lembaga itu malah berakrobat. Karena itu, kami mempertanyakan komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Usep.

Usep juga menambahkan, kepercayaan publik terhadap profesionalisme KPK tidak boleh dicederai oleh sikap personal seperti itu. Ia melihat sikap Saut bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap upaya penguatan KPK.

"Sikap Presiden Jokowi sudah jelas soal profesionalisme dan penguatan KPK. Namun, sayang visi ini malah dicederai oleh sikap kekanak-kanakan dari salah komisioner KPK," kata Usep. Dia juga meyakini bahwa KPK ke depan akan lebih profesional, karena diiisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dalam penegakan hukum.

"Memang, kini saatnya KPK untuk lebih profesional, sehingga anasir politik yang selama ini mencederai lembaga itu harus dihilangkan. Kita percaya bahwa korupsi adalah penyakit terbesar bangsa ini, sementara KPK adalah obat yang didatangkan Tuhan untuk bangsa ini," kata Saud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korupsi Bakamla, Pengacara: Erwin Keliru Sampaikan Pesan Percakapan dengan Fayakun

Percakapan Erwin Arif dan Fayakun memang ada. Erwin tidak pernah mau menutupi. Itu karena fakta sudah ada bukti diambil penyidik mau bohong apa lagi.

NASIONAL | 17 September 2019

PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau

Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% mendapatkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

NASIONAL | 17 September 2019

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan.

NASIONAL | 17 September 2019

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju revisi UU 30/2002 disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 17 September 2019

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi sudah gerah dengan sikap KPK yang sudah berlebihan. Itu sebabnya, ia memahami kalau Jokowi sepakat revisi UU KPK.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS