Kekuasaan Lembaga Penegak Hukum Tak Boleh Tak Terbatas.
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Kekuasaan Lembaga Penegak Hukum Tak Boleh Tak Terbatas.

Selasa, 17 September 2019 | 15:21 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul mengatakan, memang seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, revisi UU KPK perlu untuk dilakukan agar tercipta checks and balances dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Diingatkan Chudry, berdasarkan teori, di dalam sebuah negara hukum, sebuah lembaga negara seharusnya tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan penegakan hukum yang tidak terbatas. KPK selama ini menjadi sebuah lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain.

"Kita mau menata agar tidak ada lembaga yang kekuasannya tak terbatas. Setiap lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas tentu menimbulkan masalah dan biasanya akan terjadi penyalahgunaan dalam kewenangan," kata Chudry di Jakarta, Selasa (17/9).

Begitu pula dalam teori bernegara, kata dia, seharusnya juga tidak boleh ada lembaga yang tidak terbatas. Semua harus ada checks and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama. Dia mencontohkan, terkait fungsi penyadapan yang dimiliki KPK. Penyadapan sebenarnya melanggar hak asasi manusia (HAM), tetapi karena ada suatu kejahatan maka hak tersebut terpaksa harus dilanggar.

"Dalam teori hukum, boleh dilanggar, tetapi itu sangat terbatas dan sangat hati-hati karena ini pelanggaran HAM. Karena itu, pelanggaran hak itu tidak boleh sembarang dipakai dan harus ada checks and balances," ujarnya.

Namun demikian, diakui, belakangan ini terus terjadi pembentukan opini, kalau misalnya KPK hak menyadapnya ini dibatasi, tetapi ada pengawasan, maka itu dianggap sebagai pelemahan. "Ini bukan pelemahan, hanya untuk checks and balances dan jangan sampai disalahgunakan," ucapnya.

Chudry juga menyayangkan adanya komisioner KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat ke Presiden Jokow. Kondisi ini juga merupakan preseden buruk bagi KPK, karena para komisioner sudah disumpah untuk mampu menjalankan amanat selama empat tahun.

Di sisi lain, tentunya upaya mempercepat pelantikan pimpinan KPK juga sulit dilakukan, karena sesuai UU harus bisa memegang amanat selama empat tahun kecuali ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dihindari, seperti meninggal dunia.

"Mempercepat (pelantikan) itu melanggar UU, karena berdasarkan UU harus empat tahun. Lebih baik diberi Keppres menunjuk pelaksana tugas. Keputusan KPK itu kolektif kolegial. Bagaimana nasib orang-orang yang sudah terkena operasi tangkap tangan, padahal keputusannya ada di pimpinan. Kalau tidak ada (pimpinan), itu terkait nasib orang dan dalam hukum pidana harus ada asas praduga tidak bersalah," ucapnya.

Dengan adanya keputusan mundur dan menyerahkan mandat, Chudry pun menilai komisioner KPK sudah tidak negarawan. Di sisi lain, komisioner juga terkesan mencoba-coba masuk ke ranah politik sebagai imbas dari penolakan pimpinan terpilih.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengunduran Diri Pimpinan KPK Pengkhianatan terhadap Pemberantasan Korupsi

Kepercayaan publik terhadap profesionalisme KPK tidak boleh dicederai oleh sikap personal seperti yang ditunjukkan pimpinan KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Korupsi Bakamla, Pengacara: Erwin Keliru Sampaikan Pesan Percakapan dengan Fayakun

Percakapan Erwin Arif dan Fayakun memang ada. Erwin tidak pernah mau menutupi. Itu karena fakta sudah ada bukti diambil penyidik mau bohong apa lagi.

NASIONAL | 17 September 2019

PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau

Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% mendapatkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

NASIONAL | 17 September 2019

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan.

NASIONAL | 17 September 2019

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju revisi UU 30/2002 disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS