Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Rabu, 18 September 2019 | 14:58 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AO

Jakarta, Beritasatu.com - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9). Setelah disahkan, UU KPK itu selanjutnya disampaikan kembali kepada presiden untuk diberikan nomor dan dimasukan dalam lembaran negara.

Namun, hingga pengesahannya, UU KPK masih menuai polemik. Salah satunya terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh presiden tanpa melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketentuan tersebut dianggap dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Presiden

Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, Rabu (18/9/2019) menjelaskan, jaminan bagi presiden untuk memilih anggota Dewas KPK yang independen dan berintegritas telah diatur dalam Pasal 37E Ayat (9) UU yang baru disahkan itu.

Dalam pasal tersebut disebutkan, "Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan".

Sementara, Pasal 37E Ayat (10) berbunyi, "Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) selesai dilaksanakan".

Kemudian, Pasal 37E Ayat (11) berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Artinya, menurut Hendrawan, ketentuan itu dapat menjamin integritas dan independensi para Dewan Pengawas yang nantinya dipilih dan diangkat presiden, karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

"Konsekuensi Pasal 37E Ayat (9), calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)," kata Hendrawan.

Namun, dirinya belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk uji kepatutan dan kelayakan atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait di DPR. Yang jelas, ujarnya, saat ini lebih baik publik menunggu hingga PP-nya dikeluarkan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

230 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Termasuk Direktur Korporasi

“Sebagian besar kasus itu sudah naik ke penyidikan dan untuk tersangka yang sudah dilimpahkan tahap dua masih 22 kasus,” kata Dedi Prasetyo.

NASIONAL | 18 September 2019

Ini Tanggapan Anies soal Satgas Karhutla DKI Ditolak Riau

Untuk penempatan personel diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan BNPB.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI: Penjarakan Pelaku Kebakaran Hutan

Denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada yang bersalah dalam kasus-kasus kebakaran di masa lalu harus dieksekusi sesegera mungkin.

NASIONAL | 18 September 2019

Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad Gelar Donor Darah di Perbatasan RI-PNG

Selain tugas pokok menjaga perbatasan, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Pandawa Kostrad selalu berinovasi mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat.

NASIONAL | 18 September 2019

Pesawat Hilang di Papua, Kemhub Koordinasi Proses Pencarian

Pesawat berangkat dari Bandar Udara Mozes Kilangin Timika menuju – Bandar Udara Ilaga pukul 01.36 UTC.

NASIONAL | 18 September 2019

Syarifudin Tippe Dinilai Cocok Isi Posisi Menhan di Kabinet Jokowi Jilid II

Rektor di Universitas Pertahanan ini merupakan salah satu dari sedikit perwira TNI yang memiliki karier nyaris sempurna.

NASIONAL | 18 September 2019

Kemitraan Indonesia-Korsel Harus Lebih dari Sekadar Cari Untung

Kedua negara diharapkan semakin memperkuat kerja sama termasuk bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

NASIONAL | 18 September 2019

Pesawat Hilang Kontak di Papua Angkut Beras 1.700 Kg

Pesawat yang hilang kontak tersebut merupakan pesawat baru dan telah beroperasi di Timika kurang dari satu tahun.

NASIONAL | 18 September 2019

Polisi: 99 Persen Lahan Sengaja Dibakar untuk Perkebunan

Polisi mencurigai hutan dan lahan yang terbakar itu, ditahun depan, akan berubah menjadi kebun.

NASIONAL | 18 September 2019

KPK Geledah Kantor BPKAD dan Barenlitbang Kepri

Sekitar tujuh penyidik KPK mengenakan rompi cokelat dan masker penutup wajah tampak keluar masuk.

NASIONAL | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS