PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP

Rabu, 18 September 2019 | 15:09 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoal pasal penodaan agama dalam Rancangan Undang-Undan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). PSI menilai pasal penodaan agama rawan dipolitisasi.

“Pasal 304 RUU KUHP itu mengatur tentang tindak pidana penodaan agama. Pasal ini masih sangat multitafsir dan karenanya rawan politisasi,” kata Juru Bicara PSI, Surya Tjandra kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pasal 304 RUU KUHP menyebutkan, setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Menurut Surya, pasal tersebut tidak memberikan kejelasan tolak ukur atau elemen-elemen yang mesti dipenuhi dalam melakukan penilaian tentang apakah suatu perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan agama.

“Jika penilaian dapat dilakukan hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan melahirkan tafsir subjektif yang melukai asas keadilan dan kepastian hukum,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, itu.

Surya menegaskan, tidak boleh ada warga negara yang dipidana hanya karena tafsir subjektif yang dipaksakan segelintir orang atau oleh mayoritas terhadap minoritas. Jika para legislator tidak mampu menghadirkan kejelasan tersebut, tutur Surya, pasal ini selayaknya dianulir sebelum memakan korban-korban tak bersalah.

“Pasal tersebut harus mengatur secara jelas unsur-unsur pidana dalam konteks ini sehingga yang dapat dipidana dalam hal ini seharusnya seseorang yang memang dengan sengaja melakukan penghasutan atau provokasi dengan niat untuk memusuhi agama lain atau incitement to hatred,” kata Surya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Independensi Dewas dijamin, karena lebih dulu perlu mendapatkan pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

NASIONAL | 18 September 2019

230 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Termasuk Direktur Korporasi

“Sebagian besar kasus itu sudah naik ke penyidikan dan untuk tersangka yang sudah dilimpahkan tahap dua masih 22 kasus,” kata Dedi Prasetyo.

NASIONAL | 18 September 2019

Ini Tanggapan Anies soal Satgas Karhutla DKI Ditolak Riau

Untuk penempatan personel diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan BNPB.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI: Penjarakan Pelaku Kebakaran Hutan

Denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada yang bersalah dalam kasus-kasus kebakaran di masa lalu harus dieksekusi sesegera mungkin.

NASIONAL | 18 September 2019

Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad Gelar Donor Darah di Perbatasan RI-PNG

Selain tugas pokok menjaga perbatasan, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Pandawa Kostrad selalu berinovasi mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat.

NASIONAL | 18 September 2019

Pesawat Hilang di Papua, Kemhub Koordinasi Proses Pencarian

Pesawat berangkat dari Bandar Udara Mozes Kilangin Timika menuju – Bandar Udara Ilaga pukul 01.36 UTC.

NASIONAL | 18 September 2019

Syarifudin Tippe Dinilai Cocok Isi Posisi Menhan di Kabinet Jokowi Jilid II

Rektor di Universitas Pertahanan ini merupakan salah satu dari sedikit perwira TNI yang memiliki karier nyaris sempurna.

NASIONAL | 18 September 2019

Kemitraan Indonesia-Korsel Harus Lebih dari Sekadar Cari Untung

Kedua negara diharapkan semakin memperkuat kerja sama termasuk bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

NASIONAL | 18 September 2019

Pesawat Hilang Kontak di Papua Angkut Beras 1.700 Kg

Pesawat yang hilang kontak tersebut merupakan pesawat baru dan telah beroperasi di Timika kurang dari satu tahun.

NASIONAL | 18 September 2019

Polisi: 99 Persen Lahan Sengaja Dibakar untuk Perkebunan

Polisi mencurigai hutan dan lahan yang terbakar itu, ditahun depan, akan berubah menjadi kebun.

NASIONAL | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS