Datangi DPR, Aktivis Mahasiswa Minta Pemimpin KPK Baru Segera Dilantik
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Datangi DPR, Aktivis Mahasiswa Minta Pemimpin KPK Baru Segera Dilantik

Sabtu, 21 September 2019 | 22:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Desakan masyarakat agar segera dilantiknya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru semakin menguat. Kali ini, ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Seluruh Indonesia (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Dalam aksinya, mereka menyatakan dukungan terhadap pengesahan revisi UU KPK serta meminta agar pimpinan lembaga antikorupsi yang baru terpilih segera dilantik.

Koordinator aksi, Fahri menjelaskan kejahatan korupsi merupakan musuh bersama dan menilai langkah DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK sudah tepat.

"Segera pecat Agus Rahardjo sebagai ketua KPK, karena dia telah gagal memimpin KPK. Kami minta Presiden Joko Widodo segera melantik ketua KPK yang baru sehingga kinerja KPK akan lebih baik,” tambahnya

Selain itu, mereka juga minta dibubarkannya Wadah Pegawai (WP) KPK yang selama ini diduga digunakan sebagi manuver politik.

Selain berorasi mereka juga membentangkan sejumlah spanduk di pintu gerbang DPR yang bertuliskan "Mendukung UU KPK yang baru untuk KPK yang lebih baik. Pecat Agus Rahardjo karena telah gagal memimpin KPK, Kami apresiasi kepada DPR yang telah mengesahkan UU KPK, dan UU KPK yang baru menjadikan KPK lebih profesional dan berintegritas".



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yasonna Akui Batasi Bicara Saat Bertemu Laode

Yasonna menyebut ada dua orang yang tidak begitu dia kenal dalam pertemuan tersebut.

NASIONAL | 21 September 2019

Petani Simalungun Minta Presiden Atasi Persoalan Tanah dengan PTPN lV

Meski tanah itu dikuasai pihak lain, para tani Simalungun diharuskan tetap membayar pajak selama 35 tahun.

NASIONAL | 21 September 2019

Dorong Perbaikan Mental, MDHW Serukan Gerakan Nahdlotul Qulub

Perlunya Gerakan Nahdlotul Qulub agar umat Islam fokus kepada gerakan perbaikan moralitas dan mental.

NASIONAL | 21 September 2019

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Kepri Nonaktif

Perpanjangan masa tahanan itu disebabkan KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Nurdin serta saksi-lainnya terkait kasus suap dan gratifikasi jabatan.

NASIONAL | 21 September 2019

Menhub Akan Hubungkan Mobil Buatan UGM dengan Industri

Budi Karya mengapresiasi sejumlah kendaraan listrik temuan dari mahasiswa UGM.

NASIONAL | 21 September 2019

Kabut Asap Karhutla Sebabkan Ribuan Masyarakat Kalteng Terkena ISPA

Jumlah penderita ISPA mengalami peningkatan sekitar 495 orang dibandingkan minggu pertama September 2019 sebanyak 2.889 orang

NASIONAL | 21 September 2019

YLBHI Sebut Dua Masalah Besar dalam RUU KUHP

YLBHI mengingatkan jangan sampai hasil revisi KUHP mirip dengan KUHP kolonial dan memiliki cita rasa kolonial dengan menindas kebebasan sipil.

NASIONAL | 21 September 2019

Dua Wanita Ditangkap Bawa Narkoba di Lapas Banceuy

Mereka berniat membesuk temannya berinisial A dan DK yang sedang mendekam di Lapas Banceuy.

NASIONAL | 21 September 2019

DJPI Gelar Rapat Evaluasi Target Bantuan Pembiayaan Perumahan 2019

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NASIONAL | 20 September 2019

MUI Setuju Perluasan Makna Perzinahan dalam RUU KUHP

Perzinahan diatur karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

NASIONAL | 21 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS