Sistem Pertahanan Defensif Sejalan dengan Politik Luar Negeri Indonesia
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Sistem Pertahanan Defensif Sejalan dengan Politik Luar Negeri Indonesia

Selasa, 12 November 2019 | 13:37 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Sistem pertahanan negara defensif aktif adalah doktrin pertahanan negara yang dianut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Sistem pertahanan defensif aktif sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Sistem pertahanan defensif aktif ini menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Senin (11/11/2019).

“Sistem pertahanan defensif aktif ini bersumber dari nilai-nilai kejuangan 1945 yang menyatakan bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Sistem pertahanan negara defensif aktif dijabarkan dalam bentuk Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang kemudian disebut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta),” ujar pakar pertahanan yang akrab disapa Nuning itu.

Dikatakan, makna dari defensif aktif adalah kekuatan TNI dibangun untuk mempertahankan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekuatan TNI tidak ditujukan untuk melakukan ofensif ke negara lain.

Meskipun defensif, kata Nuning, TNI tetap dituntut aktif untuk melakukan antisipasi perkembangan lingkungan strategis. TNI harus aktif menggelar operasi militer untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang faktual dan potensial.

“TNI harus aktif menjalin kerja sama militer pada tataran regional dan internasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman sesuai hukum nasional dan hukum internasional,” ujarnya.

Nuning menegaskan, sistem pertahanan negara defensif aktif juga selaras dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Politik luar negeri tersebut menjadi landasan yang kuat bagi TNI untuk bebas menjalin kerja sama internasional dengan semua negara, tidak bergantung pada blok tertentu, dan aktif menjalin kerja sama tersebut sesuai kepentingan nasional Indonesia dan perdamaian dunia.

“Untuk itu, postur pembangunan kekuatan TNI yang dikenal dengan minimum essential force (MEF) merupakan jabaran dari sistem pertahanan negara defensif aktif. TNI juga lebih menonjolkan alutsista yang memiliki dampak penangkalan yang tinggi,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gubernur Maluku Malas Masuk Kantor, Ombudsman Kecewa

Memunculkan kekecewaan karena minimnya pelayanan publik.

NASIONAL | 12 November 2019

KY Mulai Seleksi Wawancara 13 Calon Hakim Agung

Para panelis akan banyak bertanya soal kompetensi, pengetahuan dan pemahaman hukum formal dan hukum materiel terkait dengan pembidangan/kamarisasi hakim agung.

NASIONAL | 12 November 2019

Siapkan Solusi Terbaik, Menteri Edhy Intensifkan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Menteri Edhy akan mengunjungi beberapa daerah untuk mengetahui dan melihat aktivitas pelaku usaha kelautan dan perikanan secara langsung.

NASIONAL | 12 November 2019

Menteri PAN dan RB Terbitkan Ambang Batas SKD CPNS

Ambang batas kelulusan bagi peserta SKD yaitu 126 (TKP), 80 (TIU), dan 65 (TWK).

NASIONAL | 12 November 2019

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Segera Disusun

Menurut Irwan pansus memiliki nilai penting untuk mengawal dan mengawasi program pemerintah dalam pemindahan IKN.

NASIONAL | 12 November 2019

KPK Jadwalkan Periksa Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPR

Tim penyidik KPK pernah menggeledah unit apartemen di Kalibata City yang dihuni Suherlan.

NASIONAL | 12 November 2019

Kasus Suap Distribusi Gula di PTPN III, KPK Periksa 2 Dirut PTPN

"Keduanya (Cholidi dan Iryanto) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ILK (I Kadek Kerta Laksana)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 12 November 2019

Rencana Pemangkasan Eselon III dan IV Dibahas Intensif

Konsep dasar pemangkasan ditargetkan selesai paling lambat enam bulan.

NASIONAL | 12 November 2019

Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Kembali Jadwalkan Periksa Anak Menkumham

Keterangan Yamitema dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka.

NASIONAL | 12 November 2019

Transit Merkurius Usai, Siap-siap Amati Gerhana Matahari Cincin

Masyarakat dilarang menyaksikan gerhana matahari cincin tersebut secara langsung tanpa kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari.

NASIONAL | 12 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS