MK Tolak Uji Materi UU KPK
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

MK Tolak Uji Materi UU KPK

Kamis, 28 November 2019 | 23:03 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII/2019 tidak dapat diterima. MK menilai uji materi tersebut salah objek atau error in objecto.

"Dalam amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Pemohon dari uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK hasil revisi) diajukan oleh 190 orang. Mayoriras pemohon adalah mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Ke-190 pemohon ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Enny Nurbangingsih menyebutkan, para pemohon mengajukan uji materi dan formil terhadap UU KPK hasil revisi. Namun, kata Enny, setelah Mahkamah membaca secara saksama, para pemohon ternyata mengajukan uji materi dan formil UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menurut pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Setelah Mahkamah membaca dengan seksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut ternyata bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah tidak benar. UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto," jelas Enny.

Ketua MK Anwar Usman, dalam konklusi menyatakan bahwa MK berwewenang mengadili permohonan para pemohon. Namun, MK, kata dia, tidak dapat melanjutkan permohonan tersebut karena permohonan yang salah objek. "Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan para pemohon (mengenai UU KPK hasil revisi) salah objek atau error in objecto," kata Anwar.

Dalam 57/PUU-XVII/2019 ini, para pemohon menguji sejumlah materi dan formil UU KPK hasil revisi terhadap UUD 1945. Salah satu materi yang diuji adalah terkait syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK hasil revisi, terutama soal mekanisme sanksi atau upaya hukum apabila Pasal 29 itu dilanggar pimpinan.

Sementara uji formil, pemohon menyoal rapat pengesahan UU KPK yang baru pada 17 September 2019 di paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Alex Marwata Sebut Firli Tak Perlu Mundur dari Kepolisian Saat Pimpin KPK

Secara kepegawaian masih terdaftar di kepolisian sampai usia pensiun.

NASIONAL | 28 November 2019

Kepemimpinan Etis Perlu Diterapkan

Instansi pemerintah harus terapkan kepemimpinan etis.

NASIONAL | 28 November 2019

Anak Megawati Disebut dalam Sidang Suap Impor Bawang Putih

Diduga nama Tatam merujuk pada Mohammad Rizki Pratama anak Megawati dari perkawinannya dengan almarhum Surindro Supjarso.

NASIONAL | 28 November 2019

Masa Operasi Tinombala Kejar Teroris MIT Diperpanjang

Operasi ini digelar pertamakali pada 10 Januari 2016 dan terus diperpanjang.

NASIONAL | 28 November 2019

Lembaga Pemerintah Belum Maksimal Implementasikan Pancasila

BUMN sebagai lembaga milik negara harus paham misi yang diembannya, yaitu tidak hanya sekedar sosialisasi Pancasila.

NASIONAL | 28 November 2019

Mendiang Ciputra Rencananya Dimakamkan di Bogor

Rencananya jenazah Ciputra berusia 88 tahun itu dimakamkan di Citra Indah Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

NASIONAL | 28 November 2019

HUT OPM, Polri Tak Tambah Pasukan

Kekuatan yang ada di sana juga normal dan semua diberdayakan kendati tak disebutkan berapa jumlahnya.

NASIONAL | 28 November 2019

SKB Tidak Bisa Melawan Gerakan Radikal

SKB hanya mengingatkan masyarakat akan tindakan represif masa lalu.

NASIONAL | 28 November 2019

Digaji Rakyat, Stafsus Jokowi-Maruf Diingatkan KPK Tolak Gratifikasi

Sudah sepatutnya para staf khusus tersebut memahami aturan yang berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.

NASIONAL | 28 November 2019

Panglima TNI: Sinergi TNI-Polri Sampai Akhir Hayat

Prajurit TNI dan Polri harus selalu mendekati rakyat, kontak dengan masyarakat, serta berkoordinasi dengan tokoh adat, masyarakat, dan agama.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS