Bamusi Minta Pemerintah Tegas terhadap FPI
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Bamusi Minta Pemerintah Tegas terhadap FPI

Sabtu, 30 November 2019 | 10:17 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aspal Terkelupas, 18 Penerbangan di Bandara Adisutjipto Terdampak

Angkasa Pura I sempat menutup landasan Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta pada Jumat pukul 06.40 - 09.30 WIB karena aspal yang terkelupas.

NASIONAL | 30 November 2019

1 Desember, Tokoh Papua Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian

Agus Kogoya mengimbau semua masyarakat yang ada di tanah Papua baik gubernur, DPRP, MRP, TNI-Polri, mari kita menjaga kemanan bersama pada 1 Desember, besok.

NASIONAL | 30 November 2019

Suporter Indonesia yang Ditahan di Malaysia Tiba di Bali

Ditangkap karena dugaan teror bom di sosial media saat pertandingan Malaysia melawan Indonesia.

NASIONAL | 30 November 2019

BPK Terpilih Sebagai Auditor Eksternal Organisasi Maritim Internasional

Pada pemilihan putaran kedua Indonesia memperoleh 75 suara mengalahkan Inggris yang dengan perolehan 64 suara dari total 64 suara, 3 abstain.

NASIONAL | 30 November 2019

Parpol Diminta Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilwalkot Semarang 2020

Menuju Pilwalkot Semarang 2020, partai politik diminta tidak mencalonkan eks koruptor

NASIONAL | 30 November 2019

Kemsos Bereskan Data Penerima Bansos

Berbagai program bantuan pemerintah diharapkan bisa mengentaskan 1 juta keluarga dari kemiskinan dalam setahun.

NASIONAL | 30 November 2019

Hakim PN Medan Tewas di Jurang, Ini Kata Istrinya

Rekan kerjanya sempat melihat korban hadir ke kantor. Saat itu korban tidak mengenakan pakaian training seperti yang dipakai saat ditemukan meninggal dunia.

NASIONAL | 30 November 2019

DKPP: 42 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap Selama 2019

Terdapat 280 penyelenggara Pemilu diberikan peringatan dengan teguran tertulis oleh DKPP.

NASIONAL | 30 November 2019

Wamenhan Harapkan Industri Pertahanan Bisa Serap Maksimal Anggaran

“Di Indonesia industri pertahanan itu diperlakukan atau dikelola sebagai perusahaan biasa," papar Wamenhan.

NASIONAL | 30 November 2019

Hadapi Pilkada Serentak, Ketua KPU Ingatkan Tiga Hal Ini kepada Jajarannya

Sampai tahapan sekarang, kata Arief, kesiapan tersebut harus mencakup tiga hal, yakni kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

NASIONAL | 30 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS