Sawit Berkelanjutan Bantu Kendalikan Perubahan Iklim
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Sawit Berkelanjutan Bantu Kendalikan Perubahan Iklim

Sabtu, 7 Desember 2019 | 22:53 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Madrid, Beritasatu.com - Indonesia terus memacu pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus kunci dalam pengendalian perubahan iklim.

Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Machmud menjelaskan, sawit telah menjadi komoditas strategis bagi Indonesia. Selain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sawit juga kini menjadi pengganti penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang menyebabkan perubahan iklim.

Pada saat yang sama, sawit telah membantu jutaan masyarakat Indonesia memperoleh kesejahteraan. “Sedikitnya, 10 juta penduduk Indonesia lepas dari kemiskinan berkat sawit,” kata Musdalifah saat sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrid, Spanyol, Jumat (6/12/2019) waktu setempat.

Musdalifah menegaskan, untuk menjawab tantangan tentang pengelolaan sawit berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah nyata. Langah itu mulai dari memberlakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut hingga moratorium izin baru kebun sawit dan melakukan evaluasi kebun yang ada.

Terbaru, ungkap Musdalifah, Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. “Pengelolaan sawit berkelanjutan sangat penting pada setiap kebijakan Pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Senior Adviser Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Diah Suradiredja menyatakan, untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, ada sejumlah hal yang harus diperkuat. Hal itu adalah memperkuat manfaat bagi perlindungan keanekaragaman hayati, memperkuat kontribusi pada pembangunan daerah, dan yang tak kalah penting adalah untuk meningkatkan manfaat bagi pekebun rakyat dan masyarakat lokal.

“Skema sertifikasi pengelolaan sawit lestari ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang kini sedang diperbarui, diharapkan bisa mendukung penguatan pengelolaan sawit di Indonesia,” ujar Diah.

Lebih lanjut Diah menjelaskan, nantinya pengelola perkebunan, baik perusahaan atau rakyat dipacu untuk teregister dalam ISPO versi baru. Auditor ISPO akan mengkualifikasi kebun yang didaftarkan untuk pemenuhan standar kelestarian pengelolaan. Mereka yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan tidak akan ditepikan, melainkan akan dibimbing untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga berhasil memenuhi standar.

“Pekebun rakyat akan dibina sehingga bisa memenuhi standar. Jadi nantinya yang bisa mendapat sertifikat ISPO bukan hanya perkebunan besar atau plasma saja, tapi juga pekebun rakyat,” ucap Diah.

Saat ini, Peraturan Presiden tentang ISPO sedang dalam proses untuk ditandatangai oleh Presiden Jokowi. Bersamaan dengan itu, regulasi yang mendukung juga sedang disiapkan oleh Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait.

Diah juga menyatakan Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan diharapkan bisa menyelesaikan benang kusut tata kelola kebun sawit. Misalnya soal keterlanjuran kebun sawit di dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 3,4 juta hektare. Rencana Aksi tersebut juga diharapkan bisa menjadi jalan untuk peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat yang saat ini hanya 12 ton/ha/tahun menjadi setidaknya 36 ton/ha/tahun.

Sementara itu peneliti Temple University Philadelphia-USA, Pietro Paganini mengingatkan, tuntutan untuk meninggalkan minyak sawit malah bisa meningkatkan ancaman pada kerusakan hutan dan lingkungan. Pasalnya, beberapa jenis komoditas minyak nabati pengganti justru butuh lahan yang lebih luas. Jika hal itu terjadi, kata Paganini, pemenuhan kebutuhan minyak nabati dunia malah bisa memicu deforestasi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Disinyalir Ada Agenda Papua Merdeka pada Peringatan Hari HAM Sedunia

Persoalan utama di Papua saat ini terkait dengan masala pendidikan dan kesehatan yang belum merata dan stabilitas keamanan.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Irjen Fakhrizal Diminta Jadi Pemimpin di Sumatra Barat

Di Sumatra Barat, Irjen Fakhrizal dikenal sebagai "Kapolda Ninik Mamak" yang sangat mengayomi masyarakat.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Inovasi Perpusnas Jadi Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan

Buku ini juga memuat kisah para founding fathers bangsa Indonesia tentang kecintaan membaca buku.

NASIONAL | 7 Desember 2019

BNPB Harapkan Presiden Segera Keluarkan Inpres Penanggulangan Bencana

BNPB mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Inpres terkait kewajiban kabupaten/kota untuk membuat rencana darurat dalam penanggulangan bencana.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Pertamina MOR IV Kembangkan Mangrove Edupark untuk Selamatkan Pesisir Semarang

“Penyaluran program CSR ini merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk terus melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat," tambah Iin.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Sportsfest Akbar Hadir di Yogyakarta

Kompetisi balap sepeda dalam skala lokal, nasional, hingga internasional kini menjadi ajang yang dinantikan.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Ganjar Ancam Cabut Izin Sekolah yang Gaji Guru di Bawah UMK

Ganjar Pranowo siap mencabut izin sekolah swasta yang memberikan gaji guru honorer di bawah UMK.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Pelaksanaan BPJS Dinilai Tak Sejiwa dengan Konstitusi

Menurut Azmi Syahputra, persoalan BPJS sekarang terjadi karena ada aturan yang dilanggar.

NASIONAL | 7 Desember 2019

KAI Bangun Jembatan Sementara di Jalur KA Sukabumi-Bogor

Jembatan sementara dibangun di Kampung Cicewol, Kabupaten Sukabumi, Jabar, pascalongsor yang menggerus jalur perlintasan Kereta Api Pangrango Sukabumi-Bogor.

NASIONAL | 7 Desember 2019

"Half Time" Membantu Orang Memasuki Fase Kedua Kehidupan

Ada yang berperan ganda, tetap menjalankan karier atau pekerjaan lamanya, sekaligus melakukan peran baru yang Tuhan tunjukkan.

NASIONAL | 7 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS