Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT

Rabu, 15 Januari 2020 | 21:50 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa penangkapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk, yang dikaitkan dengan proses permohonan penggantian caleg terpilih, tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Koordinator Pengacara Tim Hukum DPP PDIP, Teguh Samudera, pihaknya menilai kasus itu tidak sesuai dengan definisi “tertangkap tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Dijelaskan, sesuai pasal itu, definisi tertangkap tangan adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Sementara, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana dilakukan pada pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019. "Penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada 8 Januari 2020," kata Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Karena itu, menurut dia, apa yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai OTT melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada 20 Desember 2019, yakni saat terjadi pergantian pimpinan KPK.

Yang kemudian terjadi framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada penyelenggara negara, yang disebutkan terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih di daerah Sumatera Selatan. Framing yang dimaksud adalah soal penggeledahan kantor PDIP, framing di PTIK, dan framing OTT yang sebenarnya bukan OTT.

Terhadap hal tersebut, Teguh menyatakan pihaknya menduga yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistimatis dari oknum KPK yang melakukan “pembocoran” atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu.

"Ini dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," tukasnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Pengawas KPK, Teguh mengaku pihaknya sedang berpikir mengenai opsi-opsi yang ada.

"Kami berdasarkan pada ketentuan UU, sehingga apa yang kami lakukan juga harus berdasarkan UU. Tentu, aturan-aturan hukum tidak akan terlewati untuk kami jalankan. Mohon doanya," kata Teguh.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Besok, Rekonstruksi Pembunuhan Hakim Jamaluddin Tahap 2 Digelar

Saat rekonstruksi pembunuhan pertama dengan agenda rencana pembunuhan, sedikitnya ada lima lokasi sebagai tempat pertemuan.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Pasca Hujan Angin, Rest Area KM 166 Kembali Kondusif

Hingga kini memang masih dilakukan perbaikan minor di beberapa sektor yang terkena dampak tiupan angin.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Salju di Puncak Jaya Tinggal 1%

Pemanasan Global, Salju di Puncak Jaya Tinggal 1%

NASIONAL | 15 Januari 2020

KPK Tak Tahu Asal Usul Sprinlidik yang Ditunjukkan Masinton

Tim yang diterjunkan KPK ke lapangan mengantongi surat perintah.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Tim Hukum PDIP Kupas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum KPK

Salah satu pimpinan KPK saat itu, Saut Situmorang telah menyatakan mundur dari lembaga antirasuah itu pada 13 September 2019.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Erick Thohir Pastikan Likuiditas Asabri Aman

Asabri diduga melakukan investasi pada saham-saham gorengan.

NASIONAL | 15 Januari 2020

PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, tetapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

PDIP tak pernah mengajukan PAW terhadap Riezky Aprillia dengan calon Harun Masiku, yang benar adalah pengajuan penetapan calon terpilih.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Raih Sertifikasi ISO

Sertifikasi ini menandakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sudah melakukan perbaikan terkait aspek pelayanan maupun dokumentasi.

NASIONAL | 15 Januari 2020

Diadili DKPP, Wahyu Setiawan Akui Sulit Tolak Permintaan Kader PDIP

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui dalam posisi sulit menanggapi permintaan PDIP untuk memperjuangkan nama Harun Masiku untuk ditetapkan PAW anggota DPR.

NASIONAL | 15 Januari 2020

YLBHI Catat 169 Kasus Pelanggaran Fair Trial di 2019

Polisi merupakan aktor pelaku paling banyak dalam pelanggaran fair trial.

NASIONAL | 15 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS