Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP

Jumat, 7 Februari 2020 | 15:26 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Permohonan pengajuan kembali (PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tetap memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari sisi regulasi, KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi subjek pemohon PK yang limitatif, yaitu terpidana dan ahli Waris, bukan hak dari penegak hukum.

“Pengajuan PK oleh KPK terkait kasus Syafrudin Arsjad Temenggung, dari sisi regulasi, KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi subkek pemohon PK yang limitatif, yaitu terpidana dan ahli waris, bukan hak dari penegak hukum. Walaupun yurisprudensi tidak konstan, peradilan pernah memberikan tempat penegak hukum sebagai subjek pemohon PK,” ujar pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Indriyanto menjelaskan, secara historis di sistem hukum pidana Prancis, pada prinsipnya PK (revition) digunakan sebagai basis perlindungan hak asasi manusia. Khususnya terhadap rakyat yang mendapat perlakuan kesewenangan hukum dari kekuasaan.

“Intinya, hak PK hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban kesewenangan dari kekuasaan. Jadi, PK bukan diberikan kepada negara, dalam hal ini penegak hukum,” kata Indriyanto.

Dalam pemahaman sistem hukum pidana Indonesia, lanjut dia, KUHAP hanya memberikan hak untuk mengajukan PK secara terbatas kepada terpidana dan ahli waris dari terpidana. Dengan demikian, ujarnya, negara, dalam hal ini Jaksa, tidak diberikan legitimasi dan peluang untuk mengajukan PK.

KUHAP secara tegas dan jelas memberikan basis subjek PK terbatas tersebut. Pertanyaannya, kata Indriyanto, adalah apakah rumusan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 263 Ayat 3 KUHAP sudah clear.

“Tegas, jelas, atau belum? Dalam arti, apakah ketentuan a quo secara eksplisit verbis memberikan hak kepada Jaksa (KPK) untuk mengajukan PK,” jelasnya.

Hal ini menjadi pertanyakan, karena dalam ilmu hukum dan ilmu perundang-undangan terdapat asas hukum yang bersifat universal, yaitu interpretatio cessat in claris. Asas ini harus bermakna bahwa kalau teks atau redaksi suatu undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya.

“Karena penafsiran terhadap kata-kata yang telah jelas berarti penghancuran, suatu interpretatio est perversio. Selain itu, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Menurut Indriyanto, KUHAP telah tegas dan jelas tidak memberi tempat serta hak bagi negara untuk mengajukan PK. Jadi, dalam melakukan upaya hukum, sebaiknya KPK menjaga prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Intip Program Gratieks, Langkah Mentan Dorong Roda Ekonomi

Ciptakan lapangan kerja dan melipatkan ekspor pertanian, program Gratieks jadi langkah Kementan dorong roda perekonomian.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Poling Seknas Indonesia Maju Inginkan BIN Dipimpin Sipil

Seknas Indonesia Maju berinisiatif membuat jajak pendapat untuk mencari tahu keinginan masyarakat tentang sosok Kepala BIN ke depan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Diduga Korona, Lima TKA Asal Tiongkok Dikarantina

Kelima TKA itu merupakan pekerja proyek PLTA yang terdiri dari empat orang pria dan seorang wanita.

NASIONAL | 7 Februari 2020

KPK Akui Adanya Larangan Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara

Tak hanya pimpinan, larangan tersebut juga berlaku bagi penyidik dan pegawai KPK lainnya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Lebih Cepat, Konsorsium CAS Mulai Kelola Bandara Komodo Mei 2020

"Semestinya (dikelola) awal tahun depan tapi kita majukan menjadi bulan Mei 2020," ungkap Menhub Budi Karya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Kasus Suap PAW, KPK Periksa Legislator PDIP Riezky Aprilia

Riezky bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Ritual “Buka Mata” untuk Usir Roh Jahat

Ritual "buka mata" adalah pembukaan secara resmi perayaan Cap Go Meh yaitu untuk mencari keselamatan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Gebrakan ST Burhanuddin di 100 Hari Kerja Pantas Diapresiasi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu melakukan berbagai gebrakan dan terobosan, dan membuktikan diri sebagai sosok yang independen.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Beredar Isu Kelangkaan Pupuk, Ini Penjelasan Kementan

Tanggapi isu kelangkaan pupuk, Kementan pastikan pasokan termasuk pupuk bersubsidi cukup.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Kejagung Kembali Tetapkan SatuTersangka Kasus Jiwasraya

Dengan ditetapkannya Joko Hartono Tirto sebagai tersangka, berarti sampai dengan saat ini sudah ada enam orang tersangka kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 7 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS