Beroperasi 6 April, RS Pulau Galang untuk Observasi WNI dari Luar Negeri
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Beroperasi 6 April, RS Pulau Galang untuk Observasi WNI dari Luar Negeri

Jumat, 3 April 2020 | 10:08 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Rumah sakit (RS) darurat untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Pulau Galang, Kepulauan Riau, segera beroperasi pada 6 April mendatang. RS darurat itu akan fokus untuk menangani warga negara Indonesia yang datang atau dievakuasi dari luar negeri dan harus menjalani masa karantina atau observasi.

Hal itu dikatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya Yudo Margono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2020). “Saat ini RS darurat di Pulau Galang sudah siap 96 persen dan segera beroperasi pada 6 April nanti,” ujarnya.

Dikatakan, RS darurat tersebut merupakan bekas tempat penampungan pengungsi asal Vietnam, sehingga selain ada bangunan baru, juga ada bekas-bekas bangunan tempat pegungsian yang harus direnovasi agar bisa dijadikan RS darurat.

“Ada gedung observasi yang bisa menampung 240 bed (tempat tidur, Red), ada juga dua gedung yang masing-masing bisa menampung 50 bed, serta gedung pendukung lainnya. Total bisa menampung 460 orang,” kata Yudo.

Dijelaskan, untuk sementara, RS darurat itu akan digunakan untuk orang-orang atau warga negara Indonesia yang baru pulang atau dievakuasi dari luar negeri. Mereka akan menjalani observasi di RS darurat tersebut.

Namun, jika tidak ada WNI dari luar negeri yang harus diobservasi, RS itu bisa digunakan oleh warga lain. Yudo menjelaskan, RS darurat Pulau Galang hanya digunakan untuk pasien dengan kondisi ringan dan sedang.

“Jaraknya tidak jauh dari Kota Batam, hanya sekitar 30 menit perjalanan darat, namun RS tersebut jauh dari permukiman,” ujar Laksdya Yudo. Dia juga menjelaskan, di RS itu juga dibangun helipad agar bisa mengevakuasi korban yang dalam kondisi berat. Selain itu, lokasi RS juga bisa dijangkau dengan kapal.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah dan DPR Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saat ini langkah melakukan pembahasan RKUHP kurang tepat.

NASIONAL | 3 April 2020

Tangani Corona, DKI Tambah BTT Hingga Rp 3,032 Triliun

Alokasiannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.

NASIONAL | 3 April 2020

Xi Jinping Optimistis Indonesia Dapat Atasi Wabah Covid-19

Presiden Xi Jinping mengatakan optimistis Indonesia dapat mengatasi wabah Covid-19.

NASIONAL | 3 April 2020

Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa

KPK bakal mengawal dan mengawasi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona

NASIONAL | 2 April 2020

Rute Transjakarta Berkurang 86%, KRL Commuter Line Beroperasi Normal

Transjakarta hanya melayani 33 rute.

NASIONAL | 3 April 2020

WNI di Malaysia yang Pulang ke RI Harus Dipastikan Negatif Corona

Pemerintah memastikan agar kepulangan mereka ke Tanah Air dalam pengawasan ketat sesuai protokol kesehatan.

NASIONAL | 3 April 2020

Wakil Ketua DPR: Perppu 1/2020 Bisa Langsung Berlaku

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sudah dapat diberlakukan.

NASIONAL | 3 April 2020

ICW Sebut Bebaskan Koruptor Agenda Lama Menkumham

ICW mengkritik usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempercepat pembebasan napi korupsi

NASIONAL | 2 April 2020

Mensos Ingatkan Kepala Daerah Lengkapi Program Stimulus Pemerintah

Menteri Sosial Juliari Batubara mengingatkan agar para kepala daerah segera bekerja untuk melengkapi program stimulus yang sudah ditetapkan Pemerintah

NASIONAL | 2 April 2020

Kasus Harun Masiku, Kader PDIP Didakwa Suap Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Kader PDIP, Saeful Bahri didakwa telah menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar Sin$ 57.350 atau setara sekitar Rp 600 juta

NASIONAL | 2 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS