Tak Ditandatangani Presiden Jokowi, UU KPK Tetap Sah
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Tak Ditandatangani Presiden Jokowi, UU KPK Tetap Sah

Senin, 6 Juli 2020 | 22:56 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi tetap bisa berjalan dan itu tidak melanggar etika ketatanegaraan. Sebab, secara aklamasi, UU tersebut telah disahkan DPR.

Demikian dikatakan mantan hakim agung, Gayus Lumbuun dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana yang bertajuk ”Mengkritisi Undang-Undang Tanpa Tandatangan Presiden Jokowi” yang digelar di Jakarta, Senin (6/7).

”Tidak ada yang salah dengan undang-undang tersebut dan KPK bisa menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi,” kata Gayus.

Selain itu, menurut, Gayus sikap Presiden Jokowi yang belum menandatangani UU KPK justru harus diapresiasi. Sebab, pada intinya, Presiden Jokowi justru menghargai hubungan pemerintah dan DPR. ”Sehingga, tidak ada yang salah dengan langkah yang dilakukan Presiden,” katanya.

Gayus menambahkan, sesuai dengan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945, RUU tetap bisa diterapkan tanpa tandatangan Presiden. UU langsung berlaku setelah 30 hari disetujui DPR. Gayus pun berharap KPK tidak terganggu dengan belum ditandatanganinya undang-undang tersebut.

”Jadi, KPK tetap bisa terus melakukan pemberantasan korupsi meskipun UU itu belum diteken Presiden dan saat ini terjadi pandemi Covid-19,” tandasnya.

Webinar yang dimoderatori Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unkris RH Muchtar HP dihadiri hampir 900 peserta. Acara juga dihadiri Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universikas Krisna Dwipayana, Firman Wijaya serta berbagai tokoh dan praktisi hukum lainnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdagri: Juknis PPDB DKI Akan Disesuaikan dengan Regulasi Kemdikbud

Juknis PPDB DKI sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 670 Tahun 2020, masih menyebutkan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen.

NASIONAL | 6 Juli 2020

OTT Bupati Kutim Buktikan Pencegahan dan Penindakan KPK Berjalan Efektif

Penindakan OTT terhadap Bupati Kutai Timur adalah keberhasilan KPK sebagai kelembagaan

NASIONAL | 5 Juli 2020

Mahfud: Silakan Demo Tolak RUU HIP, tetapi Jangan Merusak

Pemerintah sudah menyatakan sikap menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi pancasila (HIP).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terima Suap dari Bos Dealer, 3 Eks Pemeriksa Pajak Dihukum 3 dan 5 Tahun Penjara

Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi terbukti menerima suap terkait persetujuan permohonan lebih bayar pajak (restitusi)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali

Sejumlah praktisi dan akademisi hukum bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia memperbarui politik hukum atas Peninjauan Kembali (PK)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Polres Majalengka Siapkan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla

Polres Majalengka melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 6 Juli 2020

RUU Ciptaker Penting untuk Penguatan Industri

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi awal yang baik untuk menjaga momentum reformasi investasi

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istri Mensos, Grace Batubara Berikan Bantuan 500 Sembako di Bogor

Istri Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Grace Juliari P Batubara memberikan bantuan non reguler kepada 500 masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 5 Juli 2020

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS