ISEI Yogyakarta Dorong Pemulihan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

ISEI Yogyakarta Dorong Pemulihan Ekonomi

Jumat, 10 Juli 2020 | 13:25 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Yogyakarta, Beritasatu.com – Ikatakan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Yogyakarta terus mendorong pemulihan ekonomi di DI Yogyakarta yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk mencar solusi, ISEI Yogyakarta menggelar diskusi Bejo Talk (Berbagi Isu Ekonomi Jogja Talk).

“Forum diskusi Bejo Talk diagendakan secara rutin, setidaknya sebulan sekali. Hasil dari Bejo Talk akan direkomendasikan kepada Pemda DIY dan pihak terkait dengan harapan upaya pemulihan ekonomi di DIY dapat bergerak dengan cepat,” ujar Sekretaris ISEI Yogya, Y Sri Susilo, Jumat (10/7/2020.

Dikatakan, pada Selasa (7/7/2020) diselenggarakan Bejo Talk dengan topik “Menuju Pemulihan Ekonomi DIY”. Kegiatan terebut hasil kerja sama ISEI DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, OJK DIY, dan Kadin DIY.

Diskusi terbatas itu dihadiri oleh 10 peserta dengan narasumber Hilman Tisnawan (Kepala BI DIY) dan Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY). Sebagai penanggap adalah Y Sri Susilo dan Rudy Badrudin (ISEI DIY), Ahmad Ma’ruf (tenaga ahli Parampara Praja DIY), Wawan Harmawan, Gonang Juliastono (KadinDIY), Robby Kusumaharta dan Moris Hutapea (pengusaha), serta Amirullah Setya Hardi dan Tim Apriyanto (JERCovid-19).

“Kontribusi kegiatan pariwisata dan pendidikan maupun subsektor pendukungnya berkontribusi 64,6% dari PDRB DIY pada 2019,” kata Hilman Tisnawan. Menurut Hilman, kegiatan pariwisata DIY memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap akvitas perekonomian.

Kondisi pelaku pariwisata DIY sampai Juni 2019 mayoritas beroperasi terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan berdampak pada naiknya biaya operasional dengan kisaran mayoritas sebesar 11% hingga 20%.

Sementara itu, untuk menekan biaya operasional, mayoritas pelaku usaha melakukan efisiensi tenaga kerja dengan tingkat pengurangan sebagian besar pada level lebih dari 30%.

“Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemda DIY harus mendukung implementasi stimulus fiskal dan nonfiskal serta pelonggaran moneter dan perbankan yang diberikan kepada pelaku ekonomi di DIY dengan optimal,” ujar Hilman Tisnawan.

Selain itu, Pemda DIY harus dapat mengoptimalkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 397,6 triliun untuk kepentingan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian/lembaga dan pemda (public goods). Sementara, untuk UMKM, korporasi, non-UMKM, dan non-public goods lainnya sebesar Rp 505,6 triliun.

“Untuk mempercepat pemulihan ekonomi DIY diperlukan bauran kebijakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha prioritas melalui sektor keuangan,” kata Ketua OJK DIY, Jimmy Parjiman.

Menurut Jimmy, industri jasa keuangan akan didorong untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda yang tinggi dan padat karya. Sektor-sektor yang diperkirakan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi diperkirakan masih membutuhkan pendanaan dengan level risiko yang manageable. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja yang memiliki efek pengganda yang tinggi.

Secara umum, para penanggap setuju atau sependapat dengan narasumber Hilman Tisnawan dan Jimmy Parjiman, namun ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, implementasi kebijakan stimulus dan PEN harus dipastikan dapat dinikmati secara nyata oleh pelaku ekonomi di DIY.

Kedua, pemda berserta BI dan OJK didukung oleh pemangku kepentingan lain, yakni perguruan tinggi, asosiasi pengusaha/industri, profesi, pelaku usaha dan media massa, harus memastikan implementasi kebijakan stimulus dan PEN dengan baik.

Ketiga, diperlukan terobosan yang luar biasa agar kebijakan stimulus dan kebijakan lain dari pemda dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi di DIY. Keempat, fungsi media massa harus dipotimalkan untuk mengawal dan menginformasikan implementasi kebijakan pemulihaan ekonomi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Penyebaran Covid-19, Ganjar Minta Bupati dan Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Khusus

Diharapkan dengan adanya tim gugus tugas khusus itu, penyebaran Covid-19 di lingkungan pekerja dapat diantisipasi.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mencegah Anak-anak Papua Stunting

Persoalan gizi menjadi fokus perhatian tenaga-tenaga medis di pedalaman Papua.

NASIONAL | 10 Juli 2020

3 Kementerian Masih Susun Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3

Dirjen Rosa Vivien, peta jalan ini disusun paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan pada 27 Mei 2020 lalu.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ganjar Beri Peringatan Keras Perusahan Jangan Buang Limbah di Sungai Bengawan Solo

Apabila tidak segera diperbaiki dan tetap nekat membuang limbah ke sungai, maka Ganjar menyatakan tidak segan untuk menutup pabrik itu.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kerusakan Hutan TNBT Jadi Pemicu Konflik Manusia dengan Gajah Sumatera

Sekitar 700 ekor Gajah Sumatera mati terbunuh selama 10 tahun terakhir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mantan Penyidik Kasus BNI: Cari dan Sita Aset Maria Pauline!

“Mudah-mudahan diikuti penyitaan aset supaya kerugian negara dapat ditekan,” kata Benny Mamoto.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mafindo: Waspada Informasi Provokasi, Masyarakat Harus Cerdas Memilah

Masyarakat diminta untuk bersabar dalam memilah berita dan tidak langsung menelan begitu saja.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Pemerintah pusat tidak bisa main atur-atur mereka.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Dewas KPK untuk bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

NASIONAL | 9 Juli 2020

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS