Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:03 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dinilai sudah tepat. Sesuai filosofi dan fungsinya, intelijen memang hanya melapor kepada single client, yakni Presiden.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Ridlwan Habib di Jakarta, Sabtu (18/7/2020). Dia menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perpres itu resmi diterbitkan pada 3 Juli 2020.

“Bahwa BIN bukan berada di bawah koordinasi Menko Polhukam menurut saya sudah tepat. Dalam konteks intelijen, user intelijen hanya satu yakni Presiden. Jadi, BIN hanya melapor kepada user-nya, yakni Presiden, tidak melalui yang lain,” ujar Ridlwan.

Dikatakan, Perpres 73/2020 itu hanya meneguhkan fungsi dan filosofi intelijen yang mengabdi pada single client, yakni Presiden. Dengan demikian, Ridlwan menegaskan, BIN tidak berkewajiban untuk melapor ke lembaga lain.

Pada Perpres 73/2020 tersebut, Presiden Jokowi mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015. Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah Pasal 4, yang menyebutkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian, di dalam Perpres 73 itu ditegaskan bahwa BIN tidak lagi berada di bawah Kemko Polhukam.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kubu Denny Siregar Akan Somasi dan Gugat Telkomsel

Otto juga tengah mempersiapkan tuntutan perdata kepada Telkomsel.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Djoko Tjandra Ditulis Jadi Konsultan Bareskrim, Apa Itu?

Salah satu ciri konsultan adalah mereka punya akses masuk dan keluar dengan mobil di halaman Mabes Polri.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Menko PMK: Satu Kabupaten/Kota Minimal Harus Punya Satu PCR

Masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Denny Siregar Gandeng Otto Hasibuan Tangani Kasusnya

Denny dalam waktu dekat akan mengajukan somasi kepada pihak Telkomsel dan mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

NASIONAL | 18 Juli 2020

Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan Alami Perubahan Skema

Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juli 2020

FSGI: Penghapusan Tunjangan Guru SPK Menyalahi UU Guru dan Dosen

Jika langkah mediasi tidak ketemu, Peraturan Sekjen itu bisa dibawa ke Pengadilan Negeri dengan bentuk gugatan warga negara oleh para guru.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Jatim Lewati Kasus Positif

Jatim hari ini mencapai milestone jumlah persentase kesembuhan melebihi kasus aktif yang masih dirawat.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Pokja UU Disabilitas Akan Lakukan Judicial Review

Pembentukan KND yang melekat pada Kemsos akan mengakibatkan kinerja KND tidak independen.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Polri Yakini Red Notice Djoko Tjandra Otomatis Dihapus Sistem

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengklaim tidak ada tangan kotor yang menyebabkan terhapusnya nama Djoko Tjandra dari red notice interpol.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Kabar Duka, Satu Lagi Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Medan

Kematian dokter Aldreyn menambah daftar korban tenaga medis akibat Covid-19 di Medan.

NASIONAL | 17 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS