Pasokan Data dan Masukan BIN Hanya untuk Presiden
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Pasokan Data dan Masukan BIN Hanya untuk Presiden

Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:16 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukumm, dan Keamanan (Kemko Polhukam), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Badan Intelijen Negara (BIN) dari koordinasi Menko Polhukam. Aturan dalam Perpres yang resmi diterbitkan pada 3 Juli 2020 tersebut dinilai sudah tepat.

“Sudah seharusnya begitu, karena kinerja intelijen BIN adalah untuk memberi pasokan masukan dan data hanya kepada single client, yaitu Presiden,” kata pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Selain itu, kata Nuning, dengan BIN berada langsung di bawah Presiden, diharapkan dapat menyudahi persoalan tumpang tindih birokrasi yang terjadi selama ini. Perpres tersebut juga dapat dilihat sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan aktualitas proses penyampaian informasi intelijen dalam siklus intelijen.

Menurut Nuning, Presiden sebagai end user dapat menerima informasi dari tangan pertama, yaitu Kepala BIN. Presiden sebagai Kepala Negara tentu butuh percepatan proses pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman negara.

“Oleh karena itu, Perpres ini efektif jika diterapkan. Tentu saja, Perpres ini tidak melanggar Undang-Undang Intelijen Negara tahun 2011,” ujar Nuning yang juga mantan Sekretaris Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Intelijen Negara di Komisi I DPR,yang kini sudah menjadi UU Nomor 17 tahun 2011.

Seperti diketahui, pada Perpres 73/2020 tersebut, Presiden Jokowi mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015. Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah Pasal 4, yang menyebutkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian, di dalam Perpres 73 itu ditegaskan bahwa BIN tidak lagi berada di bawah Kemko Polhukam.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Dalam konteks intelijen, user intelijen hanya satu yakni Presiden. Jadi, BIN hanya melapor kepada user-nya, yakni Presiden,

NASIONAL | 18 Juli 2020

Kubu Denny Siregar Akan Somasi dan Gugat Telkomsel

Otto juga tengah mempersiapkan tuntutan perdata kepada Telkomsel.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Djoko Tjandra Ditulis Jadi Konsultan Bareskrim, Apa Itu?

Salah satu ciri konsultan adalah mereka punya akses masuk dan keluar dengan mobil di halaman Mabes Polri.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Menko PMK: Satu Kabupaten/Kota Minimal Harus Punya Satu PCR

Masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Denny Siregar Gandeng Otto Hasibuan Tangani Kasusnya

Denny dalam waktu dekat akan mengajukan somasi kepada pihak Telkomsel dan mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

NASIONAL | 18 Juli 2020

Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan Alami Perubahan Skema

Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juli 2020

FSGI: Penghapusan Tunjangan Guru SPK Menyalahi UU Guru dan Dosen

Jika langkah mediasi tidak ketemu, Peraturan Sekjen itu bisa dibawa ke Pengadilan Negeri dengan bentuk gugatan warga negara oleh para guru.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Jatim Lewati Kasus Positif

Jatim hari ini mencapai milestone jumlah persentase kesembuhan melebihi kasus aktif yang masih dirawat.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Pokja UU Disabilitas Akan Lakukan Judicial Review

Pembentukan KND yang melekat pada Kemsos akan mengakibatkan kinerja KND tidak independen.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Polri Yakini Red Notice Djoko Tjandra Otomatis Dihapus Sistem

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengklaim tidak ada tangan kotor yang menyebabkan terhapusnya nama Djoko Tjandra dari red notice interpol.

NASIONAL | 17 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS