Bakamla Harus Lebih Berperan di Zona Delimitasi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Bakamla Harus Lebih Berperan di Zona Delimitasi

Rabu, 22 Juli 2020 | 17:28 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya lebih berperan di zona delimitasi. Dengan demikian, Bakamla bersama TNI AL bisa menjadi kunci sukses diplomasi maritim Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di sela-sela peresmian Indonesia Maritime Information Centre di kantor Bakamla, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

“Secara internal TNI AL memang perlu mendorong Bakamla untuk lebih berperan di zona delimitasi,” ujar Nuning.

Dikatakan, sesuai hukum laut internasional, memang kapal-kapal Bakamla sebagai Indonesia coast guard lebih berwenang beroperasi di zona delimitasi. Sementara, kata dia, kapal-kapal perang TNI AL beroperasi di wilayah perbatasan laut yang sudah disepakati kedua negara.

Dikatakan Nuning, interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, terkait pembentukan IMIC, Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia menegaskan, hal itu merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, keberadaan IMIC juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum.

“Pada hakekatnya, maksud dari IMIC ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum melalui dukungan informasi maritim yang valid dan kredibel. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kewaspadaan maritim dan membangun daya tangkal kemaritiman di perairan Indonesia," ujar Laksdya Aan.

Dijelaskan, output dari IMIC nantinya akan meliputi laporan periodik, baik berupa laporan mingguan, bulanan, dan tahunan, serta publikasi maritim yang kemungkinan akan diperlukan di masa mendatang dan akan terus dikembangkan. Kepala Bakamla juga menegaskan, produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BPK Dorong Peningkatan SPI untuk Cegah Temuan Berulang

BPK merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI) guna mencegah temuan berulang.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Misteri Hewan Penghisap Darah Ternak di Tapanuli Utara Terjawab

Berdasarkan situs daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), binturong termasuk hewan yang terancam punah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Pembentukan IMIC untuk Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penegakan Hukum

Produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Mendes PDTT Dianugerahi Alumni Kehormatan IPDN

Pemberian lencana alumni kehormatan didasari atas dedikasi dan kemampuan Mendes PDTT dalam menggerakkan desa untuk mandiri.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polisi Mulai Garap Pengacara Djoko Tjandra

Polisi mulai menggarap pengacara buronan Djoko Soegianto Tjandra berinisial ADK. Hanya polisi belum memastikan ADK itu adalah Anita Kolopaking.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Laporan Keuangan RRI Raih Opini WTP dari BPK

BPK meminta LPP RRI menjaga kekompakan antara dewan pengawas, dewan direksi maupun karyawan dari tingkat pusat dan daerah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Kepercayaan Publik Merosot, KPK Introspeksi Diri

Tingkat kepercayaan publik yang menurun dalam survei menjadi introspeksi bagi KPK.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Sidang Daring Jadi Pilihan Paling Realistis Saat Pandemi Covid-19

Diperlukan standardisasi mengenai sidang daring dalam masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Maria Pauline Dicecar 27 Pertanyaan

Penyidik Polri ajukan 27 pertanyaan kepada Maria Pauline Lumawa.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Subur Sugiarto, Napi Teroris yang Divonis Seumur Hidup, Meninggal

Subur dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan membantu pelarian atau menyembunyikan Noordin M Top.

NASIONAL | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS