Warga Jember Tak Puas terhadap Kinerja Pemda Tangani Covid-19
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Warga Jember Tak Puas terhadap Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Selasa, 28 Juli 2020 | 15:56 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas masyarakat Jember, Jawa Timur, merasa tidak puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam menangani pandemi Covid-19. Pada alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi itu cukup besar, yakni Rp 400 miliar.

Hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaga Citra Publik-LSI Denny JA yang dirilis Selasa (28/7/2020). Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.000 responden pada 9-13 Juli 2020.

Dari hasil survei itu terlihat bahwa hanya sebesar 46,7% masyarakat yang menyatakan ada kemajuan yang dilakukan Pemkab Jember yang dipimpin Bupati Faida dalam menangani pandemi ini. Sebesar 26% menyatakan tidak ada kemajuan dan sisanya tidak menjawab. Idealnya, pemerintah yang dianggap berhasil oleh publik harus mendapat poin kemajuan di atas 75%.

Selain itu, mayoritas publik (57,2%) menyatakan tidak pernah mendapat bantuan sosial. Mereka yang menyatakan pernah mendapat bantuan sebesar 30,3% dan 12,5% tidak menjawab.

“Sebesar 98% publik menyatakan bahwa mereka pernah mendengar informasi mengenai virus. Lalu, sebesar 80,1% publik sangat/cukup percaya dengan adanya Covid-19 dan sebesar 58,4% publik menyatakan Covid-19 ini sangat berbahaya/berbahaya,” ujar peneliti Citra Publik-LSI Denny JA, Rully Akbar.

Dalam hal kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19, hasil survei menemukan setidaknya ada lima persepsi negatif atau rapor merah atas kinerja Pemkab Jember. Pertama, mayoritas publik (57,2%) menyatakan tidak pernah mendapat bantuan sosial.

Kedua, persepsi terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjadi jauh lebih buruk. Sebesar 66,2% publik menyatakan kondisi ekonomi mereka dalam keadaan lebih buruk saat adanya wabah Covid-19.

Ketiga, kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati dan jajarannya hanya sebesar 49,5% dan 40% menyatakan tidak puas. “Ketidakpuasan terhadap kinerja Pemkab Jember dalam menangani Covid-19 seluruhnya hanya berada pada tingkat kepuasan di bawah 50%,”ujar Rully.

Keempat, persepsi masyarakat yang menilai kemajuan pemerintah dalam menangani Covid-19 masih rendah. Hanya sebesar 46,7% masyarakat yang menyatakan ada kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus ini. Sebesar 26% menyatakan tidak ada kemajuan dan sisanya tidak menjawab.

“Idealnya, pada pemerintah yang dianggap berhasil oleh publik harus mendapat poin kemajuan di atas 75%,” kata Ruly.

Terakhir, persepsi terhadap kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pandemi Covid-19 masih tinggi. Sebesar 74,5% publik menyatakan takut tidak mendapat pekerjaan, 79,7% publik khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, 75,5% khawatir akan kelaparan, dan sebesar 80,5% khawatir jatuh sakit.

Untuk itu, ujar Rully, pihaknya berharap pemda mampu mengontrol praktik kehidupan normal baru dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas ekonomi warga Jember. Selain itu, bantuan sosial diharapkan dapat diberikan kepada lebih banyak masyarakat Jember.

“Mengingat alokasi anggaran yang cukup besar dalam menangani Covid-19 di Jember, sudah seharusnya pemerintah lebih banyak, massif, dan tepat sasaran memberikan bantuan sosial,” kata Rully.

Bupati dan jajarannya juga harus hati-hati dalam memberikan bantuan sosial. Mengingat waktu pilkada yang akan digelar sebentar lagi dan Bupati Faida adalah calon petahana, maka sebisa mungkin menghindari abuse of power dalam memberikan bantuan dengan menggunakan dana APBD karena akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Selain itu, perlu ada kerja kolaborasi. Semua pihak harus dilibatkan dalam melakukan edukasi dan pengawasan protokol kesehatan. Pemda, pimpinan dunia usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus bahu membahu melakukan edukasi dan pengawasan protokol kesehatan untuk menghindari bertambahnya jumlah kasus bartu Covid-19.

Terakhir, konflik antara Bupati dan DPRD Jember jangan sampai mengorbankan masyarakat agar tidak terpuruk lebih jauh lagi dalam krisis. Harus ada langkah-langkah bantuan yang cepat dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk menyelesaikan konflik ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Periksa 2 Pegawai Rohde and Schwarz untuk Tersangka PT Merial Esa

Pemeriksaan terhadap kedua pegawai PT Rohde Indonesia itu diduga terkait dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Mabes Polri masih belum mengungkapkan motif Prasetijo Utomo tunduk terhadap perintah buronan kakap Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jelang Pilkada Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

BPKP menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos jelang Pilkada Serentak.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Presiden Keluarkan Perpres Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi

Presiden menetapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada 6 Juli 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Fokus pada Tindakan Pencegahan, Ini Respons Ketua MPR

Kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 79 triliun selama semester I-2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

MUI: Miliki Penyakit Bawaan Lebih Baik Salat Iduladha di Rumah

Umat Islam yang lanjut usia, sakit, dan memiliki penyakit bawaan diimbau agar melakukan salat Iduladha 1441 H di rumah bersama keluarga.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menkes Setujui Sumut Jalankan Kegiatan Sosial Ekonomi Berdaptasi dengan Kebiasaan Baru

"Ada buku panduan dengan 500 halaman di dalam adaptasi kebiasaan baru ini," sebut Edy Rahmayadi

NASIONAL | 28 Juli 2020

Anita Kolopaking Mengaku Siap Dijadikan Tersangka

Anita Kolopaking sendiri mengaku siap jika pada akhirnya dijadikan sebagai tersangka.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Cegah Covid-19, Salat Iduladha di Lapangan Merdeka Medan Ditiadakan

Salat Iduladha tidak dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan karena jumlah jamaah yang melaksanakan salat biasanya membeludak, bahkan bisa mencapai 8.000 orang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Dinkes Pematang Siantar Ditutup Sementara

Penutupan kantor dinas sudah dilakukan sejak 23 Juli 2020 kemarin setelah 10 pegawainya terpapar Covid-19.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS