Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Selasa, 28 Juli 2020 | 19:15 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Bandung, Beritasatu.com - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud tanpa adanya stabilitas keamanan nasional. Untuk itu, optimalisasi integrasi TNI dan Polri bersama komponen bangsa lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan kunci keberhasilan program pembangunan SDM yang unggul, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan pakar yang juga pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati saat memberikan pembekalan pada acara pembekalan awal Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) 2020 di Grha Widya Dirgantara, Seskoau Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).

“Integrasi TNI-Polri harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah. Masyarakat sipil berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan, terutama di daerah-daerah di mana kekuatan komponen bangsa lainnya belum memadai,” ujar pakar yang akrab disapa Nuning itu.

Menurut Nuning, peran ini perlu didukung dengan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional sangat memengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Untuk itu, seluruh kekuatan komponen bangsa perlu membangun kualitas perekonomian dan stabilitas kemanan nasional. Karena, kata dia,jika suatu daerah tertinggal dalam pembangunan, maka akan rentan menghadapi ancaman yang dapat menganggu kegiatan masyarakat.

“Integrasi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya diasumsikan bahwa masing-masing entitas menyumbang kontribusinya terhadap stabilitas keamanan nasional sesuati dengan tugas dan peran yang diatur oleh undang-undang. Integrasi ketiga entitas tersebut wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul,” ujar Nuning.

Tiga Tingkatan

Nuning juga mengatakan, upaya yang dapat mengoptimalisasi integrasi TNI, Polri,dan komponen bangsa lainnya terbagi dalam tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat strategis, yang membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer dan nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yangs udah ada, baik itu di TNI, Polri,komponen bangsa lainnya.

“Contohnya, di TNI dengan melengkapi regulasi yang mengatur penyiapan, pelibatan (mobilisasi), dan pengakhiran (demobilisasi) TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengedepankan kembali konsepsi dalam UUD 1945 mengenai pertahanan semesta,” tutur Nuning.

Dalam praktiknya, kata dia, bisa saja hal ini dilakukan melalui instruksi presiden untuk memperkuat integrasi antara ketiga entitas tersebut. Atau, sambil menunggu pengesahan RUU Kemanan Nasional, pemerintah dapat segera menerbitkan UU Tugas Perbantuan sebagai jawaban dan jembatanTNI-Polri dalam mengatasisituasi kontijensi.

Kedua, tingkat prganisasi, yang fokus pada pengembangan koordinasi, kerja sama, dan komunikasi antara TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya, sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan.

Selain itu, meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar-institusi, meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, pandemi Covid-19, ataupun separatisme, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dari masing-masing lembaga.

“Pada level ini pelibatan BIN sebagai representasi organisasi sipil dan koordinator sektor intelijen sangat diperlukan. Penting diingat, intelijen adalah first line of defense dalam kelangsungan hidup suatu negara,” kata Nuning.

Untuk itu, penguatan koordinasi antara intelijen TNI (Bais), intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen lainnya, seperti kejaksaan, imigrasi, dan bea cukai sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme, baik di dalam dan luar negeri, yang dapat menganggu program pembangunan nasional.

Ketiga, tingkat program yang fokus pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan pendidikan di entitas masing-masing. Misalnya, memperbaiki tingkat kesejahteraan personel, baik materil dan nonmateril, serta kompetensi personel melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, maka akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional,” ujar Nuning.

Tingkatan program harus mampu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan berbagai ancaman saat ini, antara lain paham radikal yang dapat merusak karakter manusia Indonesia yang unggul. Paham ini masuk melalui jejaring internet dan media sosial, sehingga sudah saatnya integrasi TNI-Polri dan berbagai komponen bangsa lainnya memasukkan cyber warfare sebagai bagian dari kompetensi untuk melawan kampanye global terorisme yang makin marak.

“Salah satu contoh adalah memperkuat kehadiran 'portal damai' yang merupakan binaan BNPT dalam menggandeng komunitas anak muda dan pegiat dunia maya untuk aktif menyukseskan program itu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dibutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Jokowi meminta semua pihak mengambil momentum dan manfaat dari pandemi yang sedang terjadi sekarang di Indonesia.

Ia pun mengajak prajurit TNI dan Polri bersama seluruh masyarakat terus berjuang menyelesaikan masalah Covid-19 dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. “Momentum ini harus kita ambil. Sudah sering saya katakan kita perlu cara kerja baru. Kita perlu budaya baru dalam bekerja lebih cepat. Harus berani melakukan shortcut, terobosan baru, pemotongan-pemotongan, sehingga cara-cara kerja kita tidak bertele-tele dan lambat,” kata Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Pauline, Polisi Periksa Tiga Bank Swasta

Polisi akan memeriksa tiga bank swasta terkait aliaran dana milik tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Iduladha, MUI Imbau Protokol Kesehatan Tetap Diterapkan

Ini sangat penting untuk mencegah potensi penularan Covid-19 demi menjaga keselamatan bersama.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Panglima Mutasi Ratusan Perwira Tinggi, Termasuk Wakasal dan Pangkostrad

Mutasi jabatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kemsos Gelar Workshop Bagi Penyuluh Sosial untuk Hadapi New Normal

Kemsos menggelar workshop untuk meningkatan kapasitas pejabat fungsional penyuluh sosial dalam menghadapi era new normal.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Mafia Tanah Berkelindan dengan Mafia Peradilan

Selain oknum hakim yang bermain dalam masalah tanah, ada juga oknum jaksa dan polisi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jokowi: Masalah Tata Kelola Pemerintahan karena Banyak Aturan

Padahal sebenarnya tata kelola pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan cepat.

NASIONAL | 28 Juli 2020

TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional

Pembangunan SDM unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Gerakan Berbagi Ponsel untuk Pelajar Tidak Mampu

Syarat donasi ponsel sederhana. Ponsel yang diberikan harus dalam keadaan menyala dan mampu menjalankan aplikasi Zoom ataupun media belajar lainnya.

NASIONAL | 28 Juli 2020

NSLIC Dukung Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan

NSLIC memfasilitasi konsultasi publik terkait kebijakan konversi lahan dan stok daging nasional.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS