Ada Pembiaran Radikalisme di K/L, Deputi Aparatur Negara BIN Dibutuhkan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ada Pembiaran Radikalisme di K/L, Deputi Aparatur Negara BIN Dibutuhkan

Kamis, 30 Juli 2020 | 11:20 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Semakin maraknya aparatur negara yang tidak Pancasilais dan berpandangan radikal ekstrem, karena pengawasan kurang massif dilakukan pimpinan kementerian dan lembaga (K/L). Bahkan, ada pimpinan K/L yang cenderung melakukan pembiaran. Oleh karena itu, kehadiran deputi aparatur negara sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap aparatur di K/L.

Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

"Aparatur negara bukan hanya dituntut profesional dan dapat menguasai wilayah pekerjaannya, tetapi juga dituntut berjiwa nasionalis dan mengamalkan Pancasila dengan benar. Dengan demikian, penting bagi BIN memiliki Deputi Aparatur Negara agar K/L aman dari keberadaan aparatur yang intoleran serta anti-Pancasila. Selain itu, kedeputian ini juga dapat turut mengawasi aparatur dari kebuasaan negatif, seperti narkoba, radikalisme, dan separatisme," ujar Nuning.

Menurut Nuning, deputi aparatur negara ini juga harus memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang psikiatri dan psikologi forensik yang paham tentang ilmu perilaku atau profilling. Selain itu, juga diperlukan sosiolog yang memahami perilaku sosial aparatur negara.

"Bahkan, ke depan nanti, menurut saya, ada baiknya para calon pimpinan daerah, calon anggota legislatif, dan yang lain juga diberlakukan semacam penelitian khusus kesetiaan kepada negara, UUD 1945, serta Pancasila. Hal ini dapat mengurangi berkembangnya radikalisme dan intolerasi di kalangan aparatur negara," ujar Nuning.

Baca Juga: Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Badan Intelijen Negara (BIN). Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012. Pada Pasal 5 Perpres baru itu terdapat tambahan jabatan struktural BIN, yakni deputi bidang intelijen pengamanan aparatur atau disebut Deputi VIII.

Disebutkan, Deputi VIII itu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN. Dengan ada penambahan tersebut, maka jabatan struktural di BIN menjadi 20, yakni mulai dari Kepala BIN, Wakil Kepala BIN, Sekretariat Utama, sembilan deputi, inspektorat utama, lima staf ahli, bagian pusat, dan BIN daerah.

Baca Juga: Menteri PAN dan RB: ASN Terlibat Radikalisme, Narkoba, Korupsi, Jangan Mimpi Jadi Pejabat

Perpres itu juga mengatur, tugas Deputi VIII, yakni melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur. Deputi ini juga bertugas menyusun rencana kegiatan atau operasi intelijen pengamanan aparatur, pengendalian kegiatan penelusuran calon pejabat aparatur, serta memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Semula, Deputi VII BIN adalah bidang analisis dan produksi intelijen. Berdasarkan Perpres yang baru tersebut, maka deputi ini berubah menjadi deputi IX, yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi intelijen.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Covid-19, Polri Berlakukan Sistem Shift dan Tiadakan Apel

Melaksanakan pengaturan sistem kerja. Kegiatan dalam bentuk mengumpulkan personel dalam bentuk apel dan upacara untuk sementara waktu ditiadakan.

NASIONAL | 30 Juli 2020

RUU Cipta Kerja Mampu Picu Kebangkitan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, juga dipandang sebagai paradigma baru dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Dalam sejumlah kasus di persidangan terkait perkara tanah, akan tampak peran mafia tanah.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Kasus Penyelundupan 200 Kg Sabu, Polri Kejar 1 Buronan

Mabes Polri mengejar satu tersangka dalam kasus penyelundupan 200 kilogram sabu yang dikemas dalam karung jagung yang berasal dari sindikat Myanmar-Malaysia.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Sastrawan Ajip Rodisi Berpulang

Ajip Rosidi telah menghasilkan ratusan karya dalam bentuk buku maupun publikasi tulisan.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Legislator Desak Bank Himbara Segera Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rudi Hartono Bangun, penyaluran dana dari PEN harus cepat disalurkan untuk menghindari ekonomi negara dari jurang resesi.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Selain Natuna, Angkutan Barang Perintis Damri Akan Layani Lokasi Ini

Layanan angkutan barang Damri akan mulai aktif di Timika dan Merauke pada bulan Agustus mendatang.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Damri Kini Layani Natuna untuk Dukung Distribusi Logistik

Ditjen Hubdat memberikan subsidi angkutan barang perintis dari Perum DAMRI yang akan melayani Natuna dengan trayek Ranai-Selat Lampa sepanjang 80 kilometer.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ditjen Hubdat Gelar Program Padat Karya di Terminal Rajabasa

Kegiatan padat karya digelar untuk membantu menggerakan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020

BPK Hadiri Pertemuan Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia

Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-55 membahas isu-isu strategis di ASOSAI termasuk respon terhadap pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS