Gayus Lumbuun: Perma 1/2020 Jangan Sampai Belenggu Independensi Hakim
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Gayus Lumbuun: Perma 1/2020 Jangan Sampai Belenggu Independensi Hakim

Kamis, 13 Agustus 2020 | 11:43 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Topane Gayus Lumbuun menyambut baik kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, kehadiran Perma tersebut bisa mengatasi persoalan perbedaan (disparitas) hukuman dalam kasus korupsi.

Namun, Gayus mengingatkan, aturan seperti itu juga berpotensi membelenggu independensi hakim dalam memutus sebuah perkara. "Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk menghindari disparitas hukuman kasus-kasus yang merugikan negara yang diputuskan hakim," kata Gayus di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Namun, ujarnya, di lapangan, aturan itu juga bisa membelenggu independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan, kata dia, Perma itu juga bisa mengkotak-kotakkan hukum.

Baca Juga: Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor

"Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini tujuannya baik. Tetapi, dalam praktik di lapangan, Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini bisa membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya. Perma ini juga bisa mengkotak-kotakkan hukum. Itu yang saya tidak setuju dan sangat saya sayangkan," katanya.

Karena pada dasarnya, kata Gayus, hakim itu bebas dalam memutus perkara. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas bebas dari intervensi siapapun.

"Hakim itu mandiri dalam arti tidak bergantung kepada apa atau siapa pun, sehingga bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim juga tidak memihak kepada siapa pun agar putusannya objektif," kata Gayus.

Disebutkan, independensi hakim bersifat mutlak dan diupayakan agar tetap terjaga. Karena, kemandirian hakim sangat dinanti oleh para pencari keadilan. "Independensi hakim bukan milik dia sendiri, melainkan milik pencari keadilan, milik publik. Setiap upaya untuk mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan menjalankan fungsi teknis yudisial, termasuk pengaruh politik dan pengaruh kesejahteraan dan keuangan hakim, mesti ditolak," tegasnya.

Baca Juga: Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif

Gayus juga mengatakan, kemandiri hakim merupakan kekuasaan yang mutlak. Maka itu, sambungnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mereka harus merdeka.

"Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Oleh karena itu, kata dia, hakim sebagai unsur yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam nenjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara, wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," tuturnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dana Bantuan Program Subsidi Pekerja di Sulteng Dicairkan Mulai September 2020

Saat ini sedang dilakukan pendataan terkait jumlah pekerja swasta yang akan menerima bantuan program subsidi pekerja dari pemerintah.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Satu Lagi Dokter di Medan Meninggal Akibat Covid-19

Nama dokter yang meninggal dunia itu adalah dokter Dennis, meninggal dunia setelah 5 hari menjalani perawatan oleh pihak medis.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Soal Pergantian Nama Gugus Tugas, Pemprov Banten Masih Tunggu Arahan Kemdagri

“Kami masih menggunakan nama Gugus Tugas. Kami masih menunggu dari Kemdagri untuk strukturnya,” ujar Nana.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pemprov Sumut Salurkan 170.000 Masker untuk Korban Erupsi Sinabung di ke Tanah Karo

Dahler Lubis menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan 10 unit blower (alat pengipas) untuk membersihkan debu yang menutupi tanaman pertanian pada 4 kecamatan.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Presiden Anugerahi Tanda Kehormatan ke Fahri, Fadli Zon, hingga OSO

Tanda Jasa Medali Kepeloporan disematkan kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Ahwil Luthan.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Covid-19, Gugus Tugas Sumut Akan Tes Swab Massal Terhadap 10.000 Orang

Daerah yang paling banyak jumlah kasus penyebaran Covid-19 menjadi prioritas tes usap itu.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Gunung Sinabung Kembali Erupsi Kamis Pagi

Kepala Pos Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra mengatakan, erupsi Gunung Sinabung membentuk kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

KPK Dalami Bisnis yang Digeluti Keluarga Wali Kota Banjar

KPK sedang menyidik kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemkot Banjar

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jamu Mampu Meningkatkan Sel T dan Kekebalan Tubuh

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengakui, minum Tolak Angin Sido Muncul dua kali sehari dapat menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan sistem imun.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Stafsus Wapres: Kolaborasi Multisektor Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan

Dengan kerja sama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor

NASIONAL | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS