Soal Kritikan KAMI, Pakar: Bisa Mengarah pada Pelanggaran Hukum
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Soal Kritikan KAMI, Pakar: Bisa Mengarah pada Pelanggaran Hukum

Selasa, 18 Agustus 2020 | 12:21 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk memberikan kritikan terhadap pemerintahan. Namun, jika kritikan tersebut, seperti yang dilakukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), bersifat tendensius dan tidak objektif, maka bisa mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum.

“Sebatas pemberitaan viral di media sosial masih dalam tataran kritik/pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah, itu dijamin oleh konstitusi dalam kerangka kebebasan berpendapat dan belum bisa dikategorikan pemberitaan provokatif,” ujar pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Namun, kata Indriyanto, apabila KAMI melakukan kritik/pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah atau pernyataan yang tendensius dan tidak objektif, maka hal itu bisa disebut sebagai bentuk penghinaan formil.

Indriyanto mencontohkan kritik/pernyataan yang dimaksud, antara lain tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi dengan melanggar politik bebas aktif, pemerintah melakukan pembiaran dengan masuknya militer Tiongkok dengan alasan tenaga kerja asing (TKA), dan tudingan munculnya PKI gaya baru yang dibiarkan pemerintah.

Contoh lain terkait dengan pendapat-pendapat yang membungkus seolah kebebasan berpendapat sebagai jaminan konstitusi, yang puncaknya adalah provokasi penggantian pucuk pimpinan negara dilakukan dengan cara-cara sebagai kritik/pernyataan yang tegas dan jelas jalannya kasar, tidak obyektif, tidak sopan, tidak konstruktif, dan tidak zakelijk sifatnya.

“Sehingga, ini membawa orang tersebut dalam apa yang kemudian disebut sebagai kebencian (hatred), ejekan/cemoohan (ridicule), atau penghinaan (contempt). Maka, kritik/pernyataan seperti itu menjadi bentuk penghinaan formil yang strafbaar sifatnya. Jadi, haruslah dibedakan antara kritik/pernyataan dalam konteks kebebasan berpendapat dengan penghinaan formil yang melanggar hukum,” ujar Indriyanto.

Selain itu, pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mengarah kepada makar dengan ukuran objektif. Karena, ujar Indriyanto, sebagaimana dikatakan Prof Eddy OS Hiariej bahwa niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah mendekati delik yang dituju (voluntas reputabitur pro facto) adalah cara-cara inkonstitusional yang menghendaki (niat) perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar Pasal 107 KUHP.

“KAMI sebaiknya bersikap secara konstitusional, karena pernyataan kebebasan berpendapat secara politik tidak pernah bersifat absolut tanpa batas. Dalam kehidupan bernegara, ada limitasi-limitasi regulasi dan doktrin hukum yang memberikan pagar politik dan hukum secara implementatif. Jangan sampai ada destruksi rambu-rambu untuk melanggar hukum,” ujar Indriyanto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dirut RRI, dari Keranjingan Puisi sampai Menulis Buku

Pentas seni tadi malam juga menampilkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Matakin Tuntaskan Pemugaran Makam Djiauw Kie Siong

Djiauw Kie Siong merupakan pemilik rumah yang menjadi persinggahan Soekarno dan Mohammad Hatta, ketika diungsikan untuk merumuskan naskah proklamasi.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki

Tindakan Pinangki bertemu dan bahkan menerima uang dari Djoko Tjandra saat menjadi buronan Kejaksaan dinilai telah mencoreng maruah Korps Adhyaksa.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Holding Perkebunan Nusantara Gelar Peringatan Kemerdekaan RI ke-75 Secara Virtual

Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke -75, PTPN grup juga memberikan penghargaan atas kinerja semester I 2020 di masing-masing unit kebun dan pabrik komoditas kelapa sawit, karet, tebu, dan teh

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Mendagri: Muslim dan Non-Muslim Perlu Lihat Keberagaman Sebuah Keniscayaan

Keberadaannya harus dihormati dan dijaga karena sebagai keunikan bangsa Indonesia.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Universitas Negeri Yogya dan Universitas Negeri Malang Masuk 15 Kampus Terbaik Versi Kemdikbud

Sebelumnya, kedua perguruan tinggi negeri itu berada di klaster dua.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Kemdikbud Tambah Indikator untuk Lakukan Klasterisasi Perguruan Tinggi

Diharapkan komponen utama tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan cakupan pada masing-masing komponen utama tersebut.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

IPB, Kampus Terbaik Versi Klasterisasi Perguruan Tinggi Kemdikbud 2020

IPB menempati posisi pertama dengan skor 3.648.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Mahfud MD: Kemiskinan di Indonesia karena Ada yang Serakah

Menko Polhukam Mahfud MD orang miskin di Indonesia karena ada yang serakah.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi

Setara Institute tolak pelemahan Kelembagaan MK.

NASIONAL | 17 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS