Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Sudah Tepat
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Sudah Tepat

Selasa, 22 September 2020 | 17:05 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian menyatakan, pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan perspektif akademis mengenai perubahan konsep kemanan nasional setelah peristiwa 9/11 dan dinamika lingkungan strategis, khususnya hukum internasional PBB.

Maka, sebagai salah satu negara anggota PBB yang mematuhi resolusi PBB, tepat bagi Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada Pasal 43I Ayat 1, yang menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP).

Hal itu disampaikan Rektor Unhan dalam acara webinar seri keempat bertajuk “Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional” yang digelar di Jakarta, Selasa (22/9/2020). Seminar diselenggarakan oleh Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA), Ikatan Alumni Unhan, dan Pusat Studi Peperangan Asimetris (PUSPA).

Octavian menjelaskan, selain dasar hukum, yaitu UU 17/1985, UU 34/2004, dan UU 5/2018, dalam perspektif TNI, aksi teror adalah sebagai salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria.

Pertama, korban atau sasaran teror adalah pejabat negara, institusi sipil dan militer, yang menjadi simbol negara. Kedua, senjata yang digunakan adalah senjata pemusnah massal, nuklir, gas beracun, bakteri, atau virus.

Ketiga, teror terjadi di lautan dan udara yang menjadi kedaulatan atau hak berdaulat Indonesia. Keempat, teror terjadi di kapal atau pesawat registrasi internasional berbendera Indonesia atau negara lain.

Jika suatu aksi teror terindikasi memenuhi salah satu atau lebih empat kriteria tersebut, maka TNI sah demi hukum untuk bertindak mengatasinya. Lebih lanjut, kata Laksdya Octavian, sinergitas TNI dan Polri sesuai amanat UU harus menjalin kerja sama dengan semua instansi dalam dan luar negeri.

“Dalam perspektif TNI, aksi teror adalah sebagai salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria itu," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menuturkan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sesuai dengan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, serta aturan-aturan lain yang berlaku.

"Kita pernah melihat apa yang terjadi di Marawi, Filipina, tiga tahun silam, yang menunjukkan ancaman terorisme dapat berubah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan pertahanan sebuah negara jika tidak ditangani dengan tepat dan efektif," ujarnya.

Selain itu, lanjut Meutya, perlibatan TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia sesungguhnya bukan hal yang baru. Salah satu contoh adalah suksesnya operasi Satgas Tinombala yang berhasil melumpuhkan teroris Kelompok Santoso.

Menurut Meutya, pelibatan tentara dalam menghadapi terorisme juga berlaku di banyak negara lainnya. Oleh karena itu, Komisi I DPR melihat pentingnya peran TNI sebagai salah satu elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme secara holistik di Indonesia.

Namun, ujar Meutya, pihaknya melihat juga pelibatan tersebut harus melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak kontraproduktif dalam penanggulangan terorisme. Pelibatan TNI juga harus tetap menjaga semangat reformasi dan iklim demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya mengatakan, faktor keberhasilan Selandia Baru dalam menangani aksi terorisme, contohnya penembakan di Christchurch, adalah kepemimpinan nasional yang kuat, karakter negara dengan orientasi bisnis, tingkat toleransi masyarakat yang tinggi, dan rasa kekitaan atau sense of togetherness pada masyarakat.

Tantowi menyoroti faktor rasa kekitaan (sense of togethernes) yang ditunjukkan dengan adanya perlibatan semua unsur dalam mengatasi terorisme, termasuk otoritas pemerintah, yaitu kementerian, polisi, angkatan bersenjata, parlemen, media, dan tokoh informal.

Parlemen berhasil mengamendemen UU kepemilikan senjata. Amendemen ini bersejarah, karena selesai dalam waktu 28 hari. Selanjutnya, tokoh masyarakat, yaitu pemuka agama juga mengimbau umat beragama lainnya untuk bersama-sama menjaga masjid-masjid di sekitar lingkungan mereka. Hal ini dilakukan karena adanya rasa kekitaan yang kuat.

Sebagai penyelenggara webinar, Ketua IPCRA Bonar Nasution mengatakan, OMSP TNI untuk mengatasi Terorisme sejalan dengan UU 34/2004 tentang TNI. Selain itu, perkembangan lingkungan strategis juga menunjukkan ancaman terorisme dapat bereskalasi mengancam kedaulatan suatu negara. Untuk itu, hal yang perlu diatur selanjutnya adalah ruang lingkup, durasi, dan akuntabilitas agar pelibatan TNI dapat efektif, efesien, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Rektor Unhan, Ketua Komisi I DPR, dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, hadir pula sebagai narasumber Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen Hendri Paruhuman Lubis. Babinkum TNI, Brigjen Edi Imran, guru besar Studi Keamanan HI Unpad, Arry Balnus. Kaprodi Kajian Terorisme SKSG UI, Muhammad Syauqillah, serta sebagai moderator mahasiswa doktoral Unhan, Kolonel BDO Siagian.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelibatan TNI Atasi Aksi Terorisme Harus Sesuai UU

Di hampir semua negara, pelibatan TNI di dalam menanggulangi aksi terorisme sudah lazim dilakukan.

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Djoko Tjandra Dinilai Tidak Perlu Diambil Alih KPK

Penanganan kasus Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari dianggap sudah berjalan sebagaimana mestinya.

NASIONAL | 22 September 2020

Masuki 2 Minggu, Simulasi Sekolah Tatap Muka di Jateng Dievaluasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, evaluasi simulasi sekolah tatap muka selama 2 pekan terakhirn hingga hari ini seluruhnya berjalan baik.

NASIONAL | 22 September 2020

Kearifan Lokal Pedesaan Penting Dikembangkan untuk Tingkatkan Pariwisata

Hari Pariwisata Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE.

NASIONAL | 22 September 2020

Pakar Hematologi Undip Prof Soemantri Berpulang

Penasehat ahli dan ikut merintis Yayasan Onkologi Indonesia di Jakarta.

NASIONAL | 22 September 2020

Kemdikbud Tekankan Pentingnya Orangtua Jadi Guru dan Pendamping Anak Belajar

Orangtua turut dituntut untuk bisa menjadi guru sehingga keberlangsungan proses belajar mengajar anak-anak berjalan dengan baik.

NASIONAL | 22 September 2020

Update Covid-19: Tambah 4.071, Kasus Positif di Indonesia Jadi 252.923

Penambahan 4.071 kasus baru Covid-19 didapat dari pemeriksaan spesimen sebanyak 43.896.

NASIONAL | 22 September 2020

BNPB Bakal All Out Amankan Pilkada

Doni Monardo menyatakan pihaknya siap mengamankan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Suap Alih Fungsi Hutan, KPK Kasasi Vonis Bebas Petinggi Duta Palma Grup

Suheri merupakan terdakwa perkara dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

NASIONAL | 22 September 2020

Bebas dari Sukamiskin, Mantan Gubernur Riau Masih Jadi Tersangka Kasus Lain

Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun yang menjadi terpidana perkara suap alih fungsi hutan menghirup udara bebas

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS