Hadapi Revolusi Industri 4.0, TNI Harus Optimalisasi Kemampuan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Hadapi Revolusi Industri 4.0, TNI Harus Optimalisasi Kemampuan

Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:22 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian mengatakan, perkembangan revolusi industri 4.0, ancaman senjata nuklir, biologi, kimia, serta perang siber, menuntut TNI untuk melakukan optimalisasi kemampuan, terutama pasukan khusus. Optimalisasi kemampuan itu terutama dalam mendeteksi dan menghadapi kompleksitas ancaman kemanan nasional.

Secara khusus, Rektor Unhan menyoroti kemungkinan besar ancaman ke depan, seperti Covid-19, yang digunakan sebagai senjata biologi, serta ancaman siber, seperti bom elektronik, yang dapat memadamkan listrik lebih dari 24 jam. Ancaman baru seperti itu juga perlu diwaspadai TNI.

Hal itu ia sampaikan Laksdya Octavian dalam acara Webinar Seri Kelima bertajuk "Pasukan Elite Tiga Matra dan Empat Pilar MPR" yang digelar di Jakarta, Rabu (21/10/2020). Acara tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA) dan Ikatan Alumni Unhan.

Dikatakan, sifat operasi khusus pada abad ke-21 ini sangat luas serta terbagi menjadi spektrum masa damai dan masa perang. Pada masa damai, pasukan khusus dapat dioperasikan untuk bantuan kemanusiaan, mengatasi terorisme, hingga operasi khusus, seperti peperangan hibrida. Seiring dengan luas spektrum operasi khusus tersebut, ujar Octavian, maka pasukan khusus ke depan tidak hanya menjadi instrumen militer, namun juga politik dan diplomasi, beroperasi di arena internasional, serta sebagai kekuatan awal dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.

"Sifat operasi khusus abad ke-21 ini sangat luas, yang terbagi menjadi spektrum masa damai dan masa perang. Pada masa damai, pasukan khusus dapat dioperasikan untuk bantuan kemanusiaan, mengatasi terorisme, hingga operasi khusus seperti peperangan hibrida," ujar perwira tinggi bergelar doktor ini.

Selaras dengan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, peningkatan kapasitas pasukan khusus harus menjadi sebuah upaya yang berkesinambungan. Sebab, ujarnya, berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Konsepsi mengenai ancaman keamanan nasional telah mengalami pergeseran. Ancaman keamanan nasional tidak hanya dalam bentuk konvensional, namun juga nonkonvensional yang bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis. Hal itu hadir, antara lain dengan berkembangnya sikap intoleran, tumbuhnya radikalisme dan terorisme, munculnya sikap disintegrasi hingga separatisme, serta berbagai bentuk ancaman lainnya yang menggerus sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ketua MPR menuturkan, setelah Era Reformasi terjadi kekosongan yang luar biasa terhadap pembinaan mental ideologi bangsa, terutama pada anak-anak kita di sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya, data PPIM UIN 2018 menyebutkan, sebanyak 63% guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain.

Lalu, berdasarkan data Kemhan, sebanyak 3% anggota TNI terpapar ekstremisme. Survei Alvara menyatakan, 19,4% PNS tidak setuju Pancasila. Survei Cisfrom 2018 menyatakan, 36,5% kampus Islam setuju khilafah, serta data BNPT menyatakan tujuh kampus terpapar ekstremisme agama.

Sementara itu, Danjen Kopassus, Mayjen M Hasan menyatakan, Kopassus dibutuhkan sebagai satuan pemukul yang memiliki kemampuan dan fleksilibilitas tinggi dengan bertujuan untuk mengubah perimbangan strategis. Menurutnya, Kopassus selalu siap digerakkan dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibdria.

"Kopassus juga siap menghadapi potensi ancaman saat ini, yaitu Covid-19, krisis ekonomi, perang siber, media sosial, perang nubika, bencana alam, proxy war, terorisme, narkoba, dan ideologi," ujarnya.

Dikatakan, strategi Kopassus dalam menghadapi kompeksitas ancaman tersebut adalah dengan mewujudkan Kopassus yang adaptif, fleksibel, modern, dan tangguh. Wujudnya berupa pembangunan postur Kopassus yang highly prepared, highly trained, highly equipped, dan highly supported.

Secara khusus, dalam menghadapi ancaman terorisme, Kopassus sudah melakukan sejak 1981 dan telah diakui oleh dunia. Untuk itu, dari sisi kemampuan dan pengalaman, Kopassus mampu dan siap dalam mengatasi aksi terorisme, namun perlu adanya payung hukum berupa peraturan presiden yang sedang dirancang saat ini.

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Suhartono menambahkan, latar belakang pembentukan pasukan khusus TNI AL, yakni Detasemen Jalamengkara (Denjaka) adalah banyaknya objek vital nasional berada di daerah pantai dan lepas pantai. Secara khusus, ia juga menyoroti latar belakang meningkatnya ancaman terorisme internasional, perlunya penanggulangan teror aspek laut, serta belum terbentuknya kesenjataan yang menangani secara khusus terhadap penanggulangan terorisme di laut.

Untuk itu, dia berharap perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dapat segera selesai sesuai dengan amanat undang-undang.

Sedangkan, Komandan Korps Pasukan Khas (Dankorpaskhas) TNI AU, Marsda Eris Widodo menyatakan, sesuai Pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan HUT ke-75 TNI, ketika berbicara ancaman hibdrida, maka dapat muncul ancaman konvensional dan non-konvensional. Ketika ancaman tersebut masuk kepada perang hibrida, maka cara berperang menjadi demasifikasi, yaitu pelibatan unit kecil, teknologi persenjataan yang presisi, serta perang drone.

Untuk itu, kata dia, peran pasukan khusus dengan misi khusus yang memiliki keunggulan kecepatan dan fleksibilitas menjadi penting dan relevan dalam aspek penangkal, penindak dan pemulih ancaman tersebut.

Sebagai penyelenggara webinar, Ketua IPCRA, Bonar Nasution mengatakan, selain untuk memperingati HUT ke-75 TNI, kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan publik mengenai peran strategis TNI, khususnya pasukan elite dari tiga matra, dalam menghadapi kompleksitas ancaman keamanan nasional ke depan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota Polisi Saling Baku Pukul, Polri: Salah Paham

Peristiwa yang bikin malu itu terjadi karena salah paham dan telah berhasil diselesaikan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Doni Monardo: Manfaatkan Libur Panjang Jaga Kelestarian Lingkungan

Doni Monardo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum libur panjang pada akhir Oktober 2020 untuk menjaga kelestarian lingkungan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan

Peristiwa baku hantam sesama polisi tidak hanya memalukan Polda Jambi, tapi juga memalukan institusi kepolisian.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Herman Hery: Penegakan Hukum untuk Korupsi Dana Desa Harus Tegas

Yang namanya penyimpangan itu harus didukung untuk diproses, bukan malah dilindungi.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bos Sharleen Raya Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Jaksa Penuntut KPK mendakwa Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya telah menyuap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP dan Kepala BPJN IX Maluku

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Doni Monardo: Kematian Dokter Juli-September Tertinggi Selama Pandemi Covid-19

Doni Monardo mengatakan angka kematian dokter pada akhir Juli, Agustus dan September termasuk yang tertinggi selama pandemi Covid-19

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Besok, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Teluk Kendari

Presiden Joko Widodo dipastikan akan meresmikan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (22/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bupati Solok Selatan Dihukum 4 Tahun Penjara

Muzni Zakaria divonis hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Tim Uji Klinis Sudah Kantongi Sampel Darah dari 832 Relawan

Setiap relawan harus minimal lima kali mendatangi pusat penelitian selama proses uji klinis yang dijadwalkan berakhir Maret 2021 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang Hingga 19 November 2020

Pemprov Banten kembali memperpanjang pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya hingga 19 November 2020 karena penyebaran Covid-19 masih ada.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS