Waspadai Agenda Tersembunyi "Mafia" di Balik Penolakan BTP
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Waspadai Agenda Tersembunyi "Mafia" di Balik Penolakan BTP

Jumat, 22 November 2019 | 07:12 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai penolakan Serikat Pekerja Pertamina dan beberapa tokoh terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) mengisi posisi penting di Pertamina tidak logis. Mereka menolak karena menilai BTP tak memiliki kecakapan dalam mengolah korporasi dan tak memiliki pengalaman mengolah perusahaan minyak dan gas.

"Saya beranggapan alasan ini tak logis. Penolakan justru karena ada kartel-mafia migas di baliknya. Para mafia tak ingin ada utusan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Tohir yang ingin membereskan Pertamina. Mafia pasti berkumpul membentuk kekuatan besar dan membentuk opini agar memengaruhi proses pengambilan keputusan," ujar Ferdy di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Yang aneh, kata Ferdy, ada tokoh justru memberikan masukan kepada Presiden agar memilih beberapa nama dan mantan pejabat untuk mengisi posisi penting di Pertamina. Menurut dia, masukan itu membuat publik curiga, jangan-jangan karena ada agenda tersembunyi. “Ini musim orang mencari jabatan. Awal pemerintahan, banyak eselon dan direksi yang dirombak. Para pencari jabatan bisa memotong BTP melalui kelompok kritis," ujar dia.

Presiden Jokowi, kata Ferdy, paham orang yang dia utus ke Pertamina itu loyal kepadanya. Menurut dia, BTP sudah memiliki chemistry dan sudah teruji rekam jejak bekerja bersama Jokowi di DKI Jakarta. "Presiden paham jika dia mengutus BTP ke Pertamina maka tak akan dipermainkan dan bekerja tulus membantu membenahi manajemen Pertamina. Jika BTP tak bekerja benar, Presiden bisa memerintahkan menteri BUMN untuk mencopotnya," kata Ferdy.

Selama ini, lanjut Ferdy, direktur utama Pertamina selalu diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang korporasi dan migas. Namun, kata dia, mereka selalu gagal membawa Pertamina terbang tinggi untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global, seperti Petronas atau PTT Thailand.

Keberadaan beberapa dirut Pertamina yang berasal dari internal dan berlatar belakang korporasi, menurut Ferdy, justru gagal melakukan transfer budaya kerja dan reformasi di tubuh Pertamina. Pasalnya, bawahan-bawahan mereka tidak mengikuti perintah dirut.

"Ini semua fakta, bukan asumsi. Tuntutan Serikat Pekerja Pertamina dan kritik tokoh soal kriteria calon bos Pertamina dari latar belakang korporasi atau internal Pertamina terbantahkan," ujar dia.

Karena itu, kata Ferdy, bos Pertamina ke depan harus disokong kuat oleh Presiden dan menteri. Menurut dia, bos Pertamina harus orang yang ditakuti para mafia. Dirut Pertamina bukan orang biasa-biasa saja, tetapi orang ditakuti para mafia.

Para mafia, kata Ferdy tak ingin Pertamina membangun kilang agar terus mengimpor dan neraca keuangan negara kemudian defisit. Mereka-mereka ini menjadi petron dari mafia migas yang bertugas membeli minyak dari pusat perdagangan di Singapura.

"Tak sembarangan, pelaku bisnis yang bisa bekerja sama dan mendapat tender dari Petral. Butuh akses dengan orang-orang internal Pertamina, pengalaman, dan harus mampu melayani dengan baik semua rantai jaringan mafia mulai dari Pertamina-penguasa agar bisa survive," jelas dia.

Mafia migas, kata Ferdy menikmati untung dari penurunan produksi minyak nasional. Sejak 2010-2019, kata dia, produksi minyak terus menurun di bawah 800.000 Barrel Oil Per Day (BOPD). Sementara, konsumsi BBM (bensin, solar) domestik mencapai 1,5 juta BOPD. Itu artinya, Indonesia harus mengimpor 700.000 hingga 800.000 BOPD.

"Dana untung dari impor migas itu kemudian dibagi-bagi ke rantai jaringan mafia, sehingga banyak sekali elite bisnis dan politik yang mendapat berkah. Jadi, Petral ini benar-benar menunjukan ada kartel-oligarki di sektor energi. Bisnis mafia migas dengan Petral itu adalah bisnis triliun rupiah dan ini tentu korupsi sangat besar," terang dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ini 7 Staf Milenial Presiden

Selain staf khusus, para tokoh muda ini disebut presiden sebagai "kawan bicaranya".

POLITIK | 21 November 2019

Deny Indrayana: Masyarakat Masih Ingin Pilkada Langsung

"Yang penting adalah apapun pilihannya, harus tetap pegang pada penegakan hukum yang jujur dan adil, tanpa politik uang, dan tidak ada praktik koruptif."

POLITIK | 21 November 2019

PSI: Jabatan Kepresidenan Bisa Tujuh Tahun, tetapi Hanya Satu Periode

Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat, dan tidak memikirkan pemilu berikutnya.

POLITIK | 21 November 2019

Next Policy: Netizen Masih Tunggu Terobosan Nadiem Makarim

Nadiem Makarim adalah platform brand yang menawarkan kebaruan atau novelty dalam house of brand kabinet Jokowi- Ma’ruf.

POLITIK | 21 November 2019

Penunjukan Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Hak Prerogatif Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin Presiden Jokowi menunjuk langsung tujuh nama dari kalangan milenial sebagai staf khusus presiden.

POLITIK | 21 November 2019

PDIP: Tak Ada Kata Kalah Bagi Para Caleg Gagal

Bagi PDIP, setiap caleg itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan.

POLITIK | 21 November 2019

Wapres Beri Penghargaan kepada PDIP Sebagai Partai Paling Informatif

Parpol secara keseluruhan jauh lebih terbuka dibandingkan lembaga negara lainnya.

POLITIK | 21 November 2019

Janji-janji Pilkada Penyebab Perda Bermasalah

Calon kepala daerah kadang menjanjikan sesuatu demi keuntungan elektoral, tanpa melihat dampak negatif janji tersebut.

POLITIK | 21 November 2019

Pendiri Amartha Jadi Kandidat Stafsus Presiden

Andi Taufan Garuda menjadi salah satu Kandidat staf khusus Presiden Jokowi.

POLITIK | 21 November 2019

Presiden Jokowi Akan Umumkan 12 Staf Khusus

Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan 12 orang nama staf khusus (stafsus) Presiden pada hari ini, Kamis (21/11/2019).

POLITIK | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS