Tangani Pidana Pemilu, Bawaslu Ingin Punya Wewenang seperti KPK
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.58)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-10.38)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Tangani Pidana Pemilu, Bawaslu Ingin Punya Wewenang seperti KPK

Jumat, 6 Desember 2019 | 07:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menginginkan agar lembaganya memiliki kewenangan seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana pemilu. Menurut Abhan, jika Bawaslu memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seperti KPK, maka penegakan hukum pidana pemilu akan efektif.

"Tentu itu yang kami harapkan memang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada di Bawaslu sehinga lembaga ini mempunyai penyidik dan penuntut sendiri," ujar Abhan di sela-sela acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Abhan mengatakan penanganan tindak pidana pemilu saat ini dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Namun, kata Abhan, Sentra Gakkumdu ini hanya menjadi forum dari institusi berbeda dengan masing-masing kepala.

"Ini (Sentra Gakkumdu) satu forum, tetapi kepalanya (berbeda-beda), jadi tidak efektif. Kalau mau efektif, catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya, satu kepala saja, yaitu Bawaslu," terang dia.

Abhan membandingkan dengan keberadaan KPK yang menjadi lembaga mandiri dalam menangani tindak pidana korupsi. Meskipun sebagian penyelidik dan penyidik di institusi KPK berasal dari polisi, mereka tetap satu kepala, yakni pimpinan KPK.

"Jadi, perintah sprindik-nya dari Bawaslu. KPK sprindik dari pimpinan KPK. Kalau (sekarang) Gakkumdu, sprindik-nya dari Kapolri. Kalau Bawaslu provinsi dari Kapolda. Bawaslu kabupaten/kota dari Kapolres," kata dia.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan jika kewenangan Bawaslu diperluas seperti KPK, maka Bawaslu bisa memperkuat sumber daya manusia dengan meminta penyidik dari kepolisian. Namun, kata dia, penyidik yang diperbantukan ke Bawaslu nantinya harus melepaskan jabatan di kepolisian

"Sementara ini, Gakkumdu, (polisi) hanya piket saja di kami. Karena perintahnya tetap di polisi. Kami memminta penyidik dari polisi, namun dia orang Bawaslu. Itu yang ideal," ujarnya.

Bawaslu, kata Abhan, bakal menjadikan perluasan kewenangan Bawaslu di Sentra Gakkumdu sebagai salah usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meski keputusannya bergantung kepada para pembuat undang-undang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Raih Gelar PhD di AS, Boni Hargens Kawinkan Teori Oligarki dan Kartel Politik

Kekuatan politik yang mengendalikan Indonesia setelah 1998 adalah sebuah kekuatan baru, yakni kartel oligarkis.

POLITIK | 5 Desember 2019

Dibuka Presiden Jokowi, Kongres II Projo Akan Dihadiri Puluhan Ribu Orang

Saat pembukaan nanti Presiden Joko Widodo akan memberikan arahan-arahan strategis untuk agenda lima tahun ke depan.

POLITIK | 5 Desember 2019

Wapres Senang Munas Golkar Berjalan Lancar

Munas yang aman turut menjaga stabilitas politik nasional.

POLITIK | 5 Desember 2019

Golkar Teguhkan Sikap Sebagai Pembela Pancasila

Golkar berkomitmen konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

POLITIK | 5 Desember 2019

Rocky Gerung Dinilai Sedang Cari Panggung

Selama ini Rocky Gerung dinilai kerap melontarkan pernyataan kontroversial.

POLITIK | 5 Desember 2019

Wapres Hadiri Penutupan Munas Golkar

Penutupan Munas lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pada Jumat (6/12/2019) besok.

POLITIK | 5 Desember 2019

Amendemen UUD 1945 Sebuah Keniscayaan

“Sampai saat ini demokrasi buat check and balance tidak jalan maksimal, karena DPR dan DPD tidak balance,” kata Nono Sampono.

POLITIK | 5 Desember 2019

Pencalonan Airlangga Hartarto sebagai Capres Terlalu Dini

Pencalonan Airlangga Hartarto sebagai capres pada pemilu 2024 dinilai terlalu dini. Ia harus bekerja keras untuk bangun kembali infrastruktur partai dari bawah

POLITIK | 5 Desember 2019

Munas X Golkar Akan Ditutup Wapres

Musyawarah Nasional X Partai Golkar akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Kamis (5/12/2019) malam hari ini.

POLITIK | 5 Desember 2019

Ini PR Airlangga Hartarto Versi Theo Sambuaga

Politisi senior Partai Golkar mengemukakan empat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Airlangga Hartarto pada periode kedua kepemimpinannya.

POLITIK | 5 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS