Mendagri Tito Karnavian: Pemda Jangan Utamakan Kemauan Rekanan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Mendagri Tito Karnavian: Pemda Jangan Utamakan Kemauan Rekanan

Rabu, 4 Maret 2020 | 21:47 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Surabaya, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menyusun program dengan mengutamakan kepentingan daerah dan rakyat. Pemerintah daerah (pemda) jangan mengutamakan kepentingan rekanan.

Hal itu dikatakan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tentang Perencanaan Pmbangunan Regional 1 yang meliputi 16 provinsi wilayah timur yang digelar oleh Kemdagri di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3/2020). Rakortek ini merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hadir dalam acara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Staf Khusus Mendagri Muchlis Hamdani dan Kastorius Sinaga. Acara juga dihadiri oleh sekitar 500 pejabat dari pemerintah daerah di 16 provinsi Indonesia bagian timur.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah money follows the program. Bukan sebaliknya, bahwa program dicocok-cocokkan ke dana anggaran untuk nenghabiskan anggaran yang ada,” kata Tito.

Artinya, kata Mendagri, daerah harus menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sehingga, setiap rupiah dari sekitar Rp 856 triliun yang setiap tahun ditransfer dari pusat ke daerah lewat APBN benar-benar tepat guna,” tegas Tito.

Dikatakan, dalam penyusunan program tersebut terdapat musyawarah, di mana pusat secara sektoral akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas pusat. Mendagri kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi dan misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa. Pembangunan SDM unggul sebagai visi dan misi Presiden yang pertama, misalnya, kita fokuskan di dalam RPJM kita mengingat fakta bahwa Indonesia akan menikmati bonus geografi berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 tahun pada 2025-2035,” kata Tito.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kurun waktu tersebut sudah di depan mata. Oleh karena itu, fokus sekarang harus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan stunting. Itu merupakan prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal dan bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang.

“Rakor perencanaa teknis tahunan seperti sekarang ini akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama menuju ke prioritas tersebut. Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni kepentingan rekanan,” tegas Tito yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

“Di sini hadir sahabat saya, Ketua KPK, Bapak Komjen Firli Bahuri, juga untuk turut membantu agar perencanaan yang kita susun memiliki integritas, jauh dari akal akalan untuk praktik koruptif. Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik, yaitu programme follows the money, yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat “ tandas Tito



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei Peta Pemilu 2024: PDIP Unggul, Prabowo-Anies Kalahkan Prabowo-Puan

Dari hasil simulasi survei yang dilakukan Y-Publica menempatkan Prabowo - Anies lebih unggul dibandingkan Prabowo - Puan.

POLITIK | 4 Maret 2020

Pemda Diminta Sampaikan Informasi Virus Corona Satu Pintu

Untuk menghindari simpang siur informasi, Kemdagri meminta pemerintah daerah mengeluarkan informasi tentang virus corona lewat satu pintu.

POLITIK | 4 Maret 2020

Penemuan Virus Corona, Ketua MPR: Tak Perlu Panik Belanja Sembako

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan dirinya meminta agar masyarakat di kota-kota besar di Indonesia tidak panik terhadap penanganan covid-19 (virus corona).

POLITIK | 4 Maret 2020

Terkait Virus Corona, Warga Diminta Tidak Perlu Timbun Kebutuhan Pokok

Ketua Banggar DPR Said Abudullah meminta masyarakat untuk tidak menimbun kebutuhan pokok menyusul wabah viru corona.

POLITIK | 3 Maret 2020

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Bergulir

Berbagai wacana terkait perubahan masa jabatan presiden mencuat dalam pembahasan rencana amendemen UUD 1945.

POLITIK | 2 Maret 2020

PDIP: Yang Pernah Kontak dengan 2 WNI Positif Corona segera Melapor secara Sukarela

Kepada siapapun yang merasa pernah bersentuhan dengan dua WNI terinfeksi virus covid-19 secara sukarela melapor dan memeriksakan diri ke rumah sakit.

POLITIK | 2 Maret 2020

DPR: Tugas Pertama Pemerintah Adalah Membuat Masyarakat Tak Panik

Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan temuan dua WNI yang positif terkena virus covid-19 (Corona)

POLITIK | 2 Maret 2020

Empat Pilar MPR Diharapkan Jadi Materi Pembekalan Advokat

Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap salah satu pembekalan advokat bisa memasukan materi Empat Pilar MPR.

POLITIK | 1 Maret 2020

Ketua Komisi III DPR Soroti Pola Manajemen Pegawai Kemkumham

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menduga adanya konflik kepentingan dalam penempatan pegawai dan pengisian jabatan di Kemkumham

POLITIK | 2 Maret 2020

Cegah dan Tangani Covid-19, Ibas Minta Pemerintah Lakukan Langkah Ini

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menangani virus corona

POLITIK | 2 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS