Jokowi Minta Kepala Daerah Perketat Pengawasan Pemudik
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Jokowi Minta Kepala Daerah Perketat Pengawasan Pemudik

Senin, 30 Maret 2020 | 13:04 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengantisipasi warga yang sudah terlanjut mudik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah memperketat pengawasan terhadap pemudik yang datang ke daerah masing-masing.

"Warga yang udah terlanjur mudik, saya minta gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan. Pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) yang membahas antisipasi mudik lebaran dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Presiden mengaku telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DI Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik yang datang.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY bahwa di provinsi mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun keluruhan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yg bagus," terang Jokowi.

Tetapi, Jokowi mengingatkan agar pengawasan yang ketat dengan menerapkan protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara terukur. Jangan sampai menimbulkan langkah penyaringan yang berlebihan terhadap pemudik. "Saya juga mengingatkan agar dilakukan secara terukur. Jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur mudik," ujar Jokowi.

Ia meminta protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik, sehingga dapat memastikan kesehatan para pemudik dapat memberikan keselamatan bagi warga yang ada di kampung halaman mereka.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Sudah Terjadi Mudik Dini ke Empat Provinsi

Selama delapan hari terakhir ini, ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, da DIY.

POLITIK | 30 Maret 2020

Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya

DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah corona, terutama dampak sosial ekonominya.

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona

POLITIK | 29 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Opsi penundaan Pilkada 2020 hingga September 2021 ini menjadi pertimbangan KPU lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

POLITIK | 29 Maret 2020

Pimpinan DPR: Karantina Wilayah Terdampak Virus Corona Wewenang Pemerintah

Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah terkait penyelesaian PP yang mengatur karantina wilayah.

POLITIK | 29 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS