KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Rabu, 8 Juli 2020 | 06:17 WIB
Oleh : Willy Masaharu / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum(KPU) menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44/2019 terkait dengan pengujian norma Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Putusan MA tersebut adalah pengujian norma PKPU, tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan," kata anggota KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa (7/7.2020). Pernyataan itu merupakan respons KPU terhadap putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5/2019.

Pada putusan tersebut MA disebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"UU 7/2017 tidak ditentukan secara tekstual norma tentang pilpres dalam situasi diikuti hanya oleh dua pasangan calon tidak perlu putaran kedua. Namun, tetap berlaku norma sebagaimana putusan MK, dalam pilpres yang diikuti dua paslon tidak perlu putaran kedua," kata dia.

Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/2019 yang mengatur norma pilpres yang diikuti dua pasangan calon tidak perlu putaran kedua. Putusan MK 50/2014, kata dia, merupakan putusan pengujian undang-undang yag bersifat erga omnes (untuk semua).

"Artinya, berlaku mengikat untuk semua, karena UU pada dasarnya berlaku mengikat untuk semua, putusan pengujian UU juga bersifat berlaku mengikat untuk semua," ucapnya.

Menanggapi putusan MA tersebut, KPU juga menegaskan bahwa hasil Pilpres 2019 telah sesuai dengan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula), sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (konstitusional)," katanya.

Logika hukumnya, kata Hasyim, bila peserta pemilu hanya dua pasangan calon, secara logis seluruh suara sah secara nasional 100% bila dibagi dua paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lainnya kurang 50%.
Formula pemilihan (electoral formula) Pilpres 2019, kata dia, bersadarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 (hasil amendemen).

Pemenang Pilpres 2019 ditentukan jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional). Ketentuan kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi (paslon memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi).

Ketentuan ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. "Tiga ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya tiga hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019," katanya menjelaskan.

Ia menegaskan bahwa hasil pemenang Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula sebagaimana ketentuan Pasal 6A UUD 1945, yaitu Paslon 01, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. "Mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional), yaitu 85.607.362 suara (55,50%)," ujarnya.

Jokowi-Amin, lanjut dia, juga mendapatkan suara lebih dari 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam

POLITIK | 7 Juli 2020

RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, RDP digelar secara tertutup untuk meminimalisir salah persepsi di tengah publik.

POLITIK | 7 Juli 2020

DPR Rapat dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih

Komisi III DPR mengagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas)

POLITIK | 7 Juli 2020

PKB Umumkan Visi Haluan Politik Internasional

Menurut Ketum PKB Gus AMI, ada beberapa prinsip universal yang harus diusung sebagai haluan politik internasional Indonesia.

POLITIK | 7 Juli 2020

Pelapor Eks Anggota DPR Asal Sultra Surati Komisi Pemilihan Umum

Dengan tersangka diangkat jadi anggota DPR, KPU disurati.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kabar Tak Ada Reshuffe, Pakar Nilai Menteri Sadar Kerja Lebih Keras

Kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju memiliki peningkatan setelah adanya teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

POLITIK | 6 Juli 2020

Jimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020

Jimly meminta DPR harus menyatakan sikap untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020.

POLITIK | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS