Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir

Selasa, 29 September 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melakukan pembenahan di lingkungan kementeriannya, termasuk BUMN, dinilai membuat tidak nyaman sejumlah pihak. Ketidaknyamanan itu lalu dilanjutkan dengan skenario politik untuk mendesak Erick mundur dari jabatannya.

"Saya menduga ada pihak-pihak yang tak nyaman dengan pembenahan itu atau ada agenda tersembunyi, yakni kepentingan politik yang terbungkus pita secara apik sebagai sebuah pesanan. Apalagi, belakangan muncul fitnah terhadap Erick yang juga Ketua Pelaksana Harian Penanggulangan Pandemi Covid-19," ujar Ketua Aksi Pro-Demokrasi dan Kebijakan Publik, Arianto Persada, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Arianto mengatakan, kritik yang disampaikan para aktivis, elite politik, dan pengamat ekonomi terhadap Erick Thohir dilakukan secara emosional. Mereka seolah tak paham betapa rumitnya penanganan pandemi Covid-19 termasuk dampaknya hingga terjadi resesi ekonomi.

"Saya menilai, kekeliruan cara pandang aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik itu akibat dilusi dan depresi secara psikis ketika pandemi Covid-19 ini tak kunjung usai," ujarnya.

Dia mencontohkan pemberitaan tentang kerugian Pertamina sebesar Rp 11,13 triliun. Menurut Arianto, hal itu terjadi karena piutang pemerintah terhadap Pertamina sebesar Rp 45 triliun per Desember 2018 belum dibayarkan. Hal ini terjadi karena pemerintah tengah fokus kepada upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kini, Pertamina mendapatkan dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 45 triliun dalam rangka menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Praktis, penugasan khusus Pertamina yang diminta pemerintah telah dipenuhi secara baik, termasuk biaya operasional yang dikeluarkan dan marginnya telah dibayarkan Pemerintah. Maka, ribut-ribut soal utang Pertamina menjadi isapan jempol belaka," ujar Arianto.

Dikatakan, pihak pengkritik Erick Thohir juga keliru dalam merespon dinamika perubahan ekonomi. Mereka, kata Arianto, tak mampu membaca aspek fenomena dan aspek nomina secara baik dan substansial.

Misalnya, sebuah berita menyebutkan, perekonomian Indonesia pada kuartal III diprediksi terkontraksi minus 2,9% hingga minus 1% . Jika diprediksi, kontraksi dua kuartal berturut-turut itu pertanda perekonomian Indonesia pada kuartal IV masuk ke jurang resesi.

"Membaca judul berita seperti itu, kemudian kelompok aktivis dan beberapa ekonom menyikapinya sangat reaktif atau berlebihan tanpa merunut dan mengkaji sebab akibat terjadinya resesi. Mereka lupa bahwa fluktuasi perekonomian tak lepas dari hukum permintaan dan penawaran serta dinamika perubahan sosial-politik dan siklikalitas ekonomi global.

Menurut Arianto, desakan agar Erick Tohir mundur sebagai menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Harian Penanganan Covid-19 merupakan sebuah verbal abuse dan menambah beban penderitaan masyarakat. Mereka melihat masalah bangsa ini hanya satu dimensi, mudah menyalahkan orang, dan tak mau tahu kalau para menteri tengah bekerja keras melakukan penangulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kritikan dan aksi turun ke jalan yang mendesak Erick mundur juga sama dengan kelompok aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik yang tak punya rasa kepedulian. Mereka hanya menganggap pandemi sebagai 'virus menular' dan hanya bisa dicegah dengan mundurnya Erick Tohir," kata dia.

Justru, kata Arianto, saat ini intelektual aktivis, penggiat ekonomi, dan para elite politik dipertaruhkan. Jangan sampai mereka memelihara ketidakpahaman. "Siapa pun wajib tahu bahwa untuk memutus rantai penularan Covid-19 setidaknya taat dengan protokol kesehatan, apalagi vaksin belum ditemukan. Pandemi telah terjadi secara global. We are not alone, ada 215 negara telah mengalami pandemi yang sama dan dampaknya telah membuat perekonomian dunia porak-poranda," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Arianto, sangat tidak rasional dan tidak bijaksana jika pandemi ini dijadikan ajang untuk saling menyalahkan, termasuk terhadap Erick sebagai menteri dan salah satu orang yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengatasi Covid-19. Erick telah bekerja keras tanpa mengenal waktu, termasuk dalam melobi beberapa negara untuk mendapatkan vaksin.

Dengan injeksi vaksin berskala besar, maka dipastikan akan terjadi peredaan kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, upaya Erick seharusnya diacungkan "jempol" sebagai kerja besar yang secara perlahan namun pasti mampu mengurai masalah pandemi dan resesi ekonomi bersama dengan menteri lainnya. Mereka berusaha untuk mengembalikan Indonesia sehat dan tersenyum.

"Para aktivis, penggiat ekonomi, dan elite politik harus tahu ini. Jangan hanya mengkritik, menyalahkan, dan mendesak mundur menteri tanpa tahu bahwa Erick Thohir tengah “sedikit bicara, tetapi banyak bekerja”. Erick melakukan langkah tersebut sebagai pembantu dan atas perintah Presiden Jokowi," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Bamsoet menilai, DPD bisa tampil high profile atau percaya diri dengan kewenangan yang dimiliki saat ini.

POLITIK | 29 September 2020

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah sudah dimoratorium atau dihentikan sementara sejak tahun 2014 lalu.

POLITIK | 29 September 2020

16 Tahun Berkibar, DPD Telah Lahirkan 749 Keputusan

Keputusan itu meliputi 104 usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD dan 265 Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tertentu.

POLITIK | 29 September 2020

Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

POLITIK | 29 September 2020

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Sekjen KPU

Kehadiran sosok sekjen KPU dinilai begitu mendesak.

POLITIK | 28 September 2020

KPU-Bawaslu Diminta Tegas Laksanakan Aturan

MPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tegas melaksanakan PKPU 13/2020.

POLITIK | 28 September 2020

Bawaslu Catat 10 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Dalam dua hari kampanye, Bawaslu mencatat 10 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon (Paslon).

POLITIK | 28 September 2020

PKB Minta Posisi Sekjen KPU Segera Ditetapkan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta agar posisi sekretaris jenderal (sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera ditetapkan.

POLITIK | 28 September 2020

Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Terjadi, Politikus PKS: Butuh Sanksi Tegas

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan pilkada.

POLITIK | 28 September 2020

Kampanye Pilkada, PDIP Sumut Bentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) membentuk tim khusus penegakan disiplin protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

NASIONAL | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS