Politisasi Bansos Jelang Pilkada
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Politisasi Bansos Jelang Pilkada

Opini: Bagong Suyanto
Guru Besar dan Dosen pada Prodi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga

Rabu, 10 Juni 2020 | 08:00 WIB

Pemerintah telah memutuskan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat hingga Desember 2020. Bantuan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai akan terus dikucurkan. Hanya saja, pada periode Juli-Desember 2020, indeks besaran bantuannya akan dikurangi dari sebelumnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000 per keluarga.

Saat ini pemerintah masih fokus menuntaskan penyaluran bansos yang telah dianggarkan untuk tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Total anggaran untuk bansos paket sembako sebesar Rp 3,4 triliun, sedangkan bantuan tunai Rp 16,2 triliun. Bansos khusus berupa paket sembako ditujukan untuk 1,9 juta keluarga di wilayah Jabodetabek, sedangkan bantuan tunai ditujukan untuk 9 juta keluarga yang berada di luar Jabodetabek.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung teratasi memang menyebabkan sebagian besar keluarga terperangkap dalam jebakan kemiskinan kronis. Jangankan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka umumnya kewalahan. Tanpa kucuran bansos dari pemerintah, bisa dipastikan orang-orang yang terkena imbas wabah Covid-19 ini bakal kolaps.

Politisasi
Sudah menjadi kewajiban moral elit politik dan pimpinan daerah untuk selalu peduli kepada nasib orang-orang yang tengah menderita dan terdampak wabah Covid-19. Di berbagai daerah, semua pimpinan dan elit politik kini berlomba-lomba berbuat baik untuk mencegah agar korban wabah Covid-19 tidak makin terjerembab.

Paket sembako, bantuan uang tunai, dan berbagai bantuan lain telah banyak dikucurkan. Semua bansos yang digulirkan sudah tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19. Cuma, masalahnya dari berbagai bansos yang dikucurkan, ternyata tidak semua murni atas dasar iktikad baik dan steril dari kepentingan politik.

Di balik semangat filantropi elit politik untuk peduli kepada rakyatnya, tak jarang terselip kepentingan politik yang mencederai dan mengusik nurani masyarakat. Menurut temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saat ini paling tidak telah ditemukan indikasi terjadinya politisasi bansos penanganan Covid-19 oleh calon kepala daerah yang berstatus petahana di 23 kabupaten/kota. Kasus politisasi bansos ini tersebar di 11 provinsi yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember nanti.

Salah satu politisasi bansos yang sempat viral dan menjadi perbincangan ramai para warganet adalah yang digelontorkan Pemkab Klaten, Jawa Tengah. Bansos bagi korban Covid-19 ini menjadi polemik sebab pada bantuan yang diberikan ternyata ditempeli foto Bupati Klaten yang notabene merupakan petahana yang akan mencalonkan diri lagi dalam Pilkada Serentak 2020.

Kasus yang sama juga terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kemasan beras untuk warga korban terdampak Covid-19 ternyata juga ditempeli gambar wajah Bupati Ogan Ilir yang dikabarkan akan maju kembali dalam pilkada.

Dugaan politisasi bansos ditengarai juga terjadi di sejumlah daerah lain, seperti di Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, Pesawaran, hingga Bandar Lampung. Politisasi bansos juga terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, hingga Jember.

Di daerah di mana pimpinan terpilih memutuskan mencalonkan diri lagi dalam Pilkada Serentak 2020, kemungkinan memanfaatkan momentum terjadinya bencana seperti wabah Covid-19 untuk kepentingan politik, memang sangat terbuka.

Beberapa petahana yang berkeinginan maju kembali, sengaja memanfaatkan kebijakan bansos sebagai jalan meraih simpati masyarakat. Tanpa harus mengeluarkan dana pribadi yang terlalu besar, sekadar nimbrung pada bansos yang diberikan pemerintah pusat atau dengan dukungan dana pemda, sejumlah pimpinan daerah cukup menambahi dengan foto dirinya pada paket-paket bantuan sosial yang digulirkan untuk berkampanye kepada masyarakat.

Meski praktik semacam ini belum atau tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran resmi terhadap aturan hukum seputar pilkada, tetapi, apa yang dilakukan sejumlah petahana yang memanfaatkan dana pembangunan untuk berkampanye bagi dirinya sendiri jelas tidak elok. Menjadi penumpang gelap program pembangunan dan membonceng program bansos yang digulirkan pemerintah untuk kepentingan politik jelas adalah tindakan yang tidak beretika.

Sebuah harian nasional yang melakukan survei terhadap 596 warga masyarakat secara daring di 30 provinsi di Indonesia menemukan sebanyak 79% responden tidak setuju jika pemberian bansos disusupi kepentingan politis. Di mata para warganet, memanfaatkan situasi krisis dan musibah untuk kepentingan politis adalah hal yang tidak berempati kepada penderitaan masyarakat.

Kontraproduktif
Pada masa di mana masyarakat makin kritis dan tidak sekadar memilih pemimpin berdasarkan figur, ulah sebagian petahana yang membonceng popularitas lewat penyalahgunaan bansos sebetulnya berisiko kontraproduktif. Alih-alih meraup simpati masyarakat, justru tindakan yang tidak beretika seperti menempeli hand sanitizer atau bantuan sembako dengan foto petahana akan menimbulkan gelombang cibiran dan kecaman.

Seperti dilaporkan di media massa, para warganet umumnya mengkritik keras ulah elit politik yang memanfaatkan bansos untuk mendongkrak popularitas mereka. Berbagai tagar yang mengecam elit politik yang tidak beretika ini beberapa kali sempat memuncaki trending topic karena menjadi perbincangan di dunia maya.

Berbeda dengan masa dua-tiga dekade lalu, di mana kesadaran dan sikap kritis belum terbangun dengan baik, kini sebagian besar pemilih umumnya telah bersikap rasional. Dewasa ini dasar masyarakat memilih pemimpin politik lebih banyak diwarnai pertimbangan yang rasional kalkulatif, berdasarkan track record calon pemimpin, daripada berdasarkan pendekatan yang mendompleng pada dukungan anggaran pembangunan, pendekatan money politics atau “serangan fajar” (Fisher et al., 2018).

Memang, politisasi bansos rawan terjadi karena didukung kewenangan pemerintah dalam pengelolaan anggaran program itu. Tetapi, karena hal ini bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan mengabaikan arti penting transparansi, maka politisasi bansos seyogianya tidak dilakukan.

Petahana yang menyalahgunakan kewenangannya membonceng program bansos demi popularitas justru harus dihukum dengan cara tidak dipilih ketika pilkada kelak berlangsung. Bagaimana pendapat anda?


BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS