OJK Dorong BPR Penuhi Syarat Minimum Modal

OJK Dorong BPR Penuhi Syarat Minimum Modal
Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani. ( Foto: Suara Pembaruan / Surya Lesmana )
Surya Lesmana / LES Jumat, 3 Mei 2019 | 23:09 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sebanyak 722 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia untuk segera memenuhi syarat minimum modal inti. Diketahui, sebanyak 722 BPR memiliki modal masih di bawah Rp 6 miliar.

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani dalam acara Pelatihan dan Gathering Media Massa bersama OJK di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/5) menjelaskan, total 722 BPR tersebut merupakan jumlah BPR yang sudah diingatkan OJK untuk memenuhi modal minimum sebanyak Rp 3 miliar selambat-lambatnya pada 31 Desember 2019, dan Rp 6 miliar paling lambat 31 Desember 2024.

Ketentuan tersebut sesuai Peraturan OJK (POJK) 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Permudahan Modal Inti Minimum BPR. Namun diketahui, dari 722 BPR tersebut, sepertiga di antaranya mulai angkat tangan untuk memenuhi syarat minimum modal inti.

"Sepertiga dari 722 BPR itu sudah mulai 'angkat tangan', ada yang ingin minta bergabung di satu grup. Namun kami masih pantau sampai akhir Desember 2019. Kami masih dalam proses 'monitoring', dan belum bisa nyatakan itu sudah gagal atau masih bisa," ujar Ayahandayani.

Sepertiganya lagi diyakini mampu memenuhi kewajiban modal inti minimum. Sedangkan sisanya masih dalam probabilitas yang seimbang antara mampu atau tidak memenuhi kewajiban modal inti minimum."Sepertiga yang tidak memenuhi itu, sudah diminta pengawas, jika tidak bisa memenuhi syarat modal, bahwa perlu untuk merger, atau cari investor," ujarnya.

Merger dan konsolidasi ini dilakukan lantaran semakin banyak financial technology (fintech) yang menjamur. BPR dinilai harus kuat bersaing dengan bank digital dan fintech.

Menurut Ayahandayani, banyak BPR yang sebenarnya dimiliki oleh satu pemilik. Dengan penggabungan, BPR ini bisa saja memenuhi syarat modal inti. "Apakah mereka mengundang investor baru atau siap konsolidasi dengan BPR lainnya, apalagi kalau pemilik sama, lebih baik merger kalau kepemilikannya sama," lanjut Ayahandayani.

Apalagi tenggat waktu untuk memenuhi syarat modal inti minimum Rp3 miliar sudah tinggal hitungan bulan, maka OJK telah memberikan perhatian khusus. "Sepertiga itu harus dipertajam pengawasannya," ujarnya.

Ayahandayani mengatakan apabila BPR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka OJK akan membatasi aktivitas kegiatan BPR. “Sanksinya kegiatan dibatasi, yang tadinya punya kegiatan terkait valas, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau terkait ATM maka kami minta dibekukan dulu termasuk perluasan jaringan kantor dan wilayah operasional BPR akan dibatasi pada tingkat kabupaten,” ujarnya.

Menurut Ayahandayani, total jumlah BPR di Indonesia sebanyak 1.597. Dari jumlah tersebut, terbanyak di Pulau Jawa, kemudian Bali, Kalimantan, Sulawesi dan NTT. 



Sumber: Suara Pembaruan