Bank bjb Andalkan Kas Internal dan Pemegang Saham demi Naik Kelas

Bank bjb Andalkan Kas Internal dan Pemegang Saham demi Naik Kelas
Gedung Bank Jabar Banten (BJB) ( Foto: Istimewa )
Fajar Widhiyanto / FW Sabtu, 29 Juni 2019 | 20:25 WIB

PT Bank Jabar & Banten (Bank Bjb) akan menggunakan strategi penambahan modal dari pemegang saham serta dari kas perseroan sebagai bagian dari upaya perseroan untuk naik dari kategori bank Buku III menjadi Bank Buku IV.

Sebelumnya permintaan agar naik kelas ke Buku IV disampaikan oleh pemegang saham Bank BJB dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 perseroan di The Trans Luxury Hotel, Bandung akhir April lalu (30/4), meminta para direksi baru dapat mengantarkan bank bjb naik kelas dari bank Buku III menjadi bank Buku IV dengan mengutamakan prinsip tiga pro yakni Profitability, Pro Development, dan Pro Poor.

Disampaikan Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb, Suartini di Jakarta usai mewakili perseroan menerima penghargaan dari Majalah Investor di Jakarta (28/6), strategi penambahan modal dari dua pihak, yakni dari internal bank dan pemegang saham telah ditetapkan dalam milestone perusahaan.

“Strateginya dari dua pihak, dari banknya dan pemegang saham. Jadi pemerintah daerah juga harus menganggarkan penambahan modal. Dari sisi lain Bjb kan kalau harus menambah modal harus berkinerja baik,” ujarnya. Dengan kinerja mumpuni, dan perolehan laba bersih yang baik, maka manajemen bisa saja menetapkan kebijakan laba ditahan untuk memperkuat permodalan.

Ketika ditanyakan soal komitmen Pemerintah Daerah untuk menambah modal, Suartini menyebut selama ini Pemerintah provinsi telah mendorong kabupaten dan kota selaku pemegang saham untuk ikut menambah setoran modalnya.

Sementara itu potensi raising fund lewat pasar modal menurutnya masih belum dimasukkan dalam rencana bisnis Bank Bjb di tahun ini. “Belum untuk tahun ini belum ada di RBB (rencana bisnis bank). Sejauh ini rencana baru dari pemegang saham existing,” kata Suartini. Ia sendiri belum bersedia menyebutkan berapa besaran modal yang akan disetorkan oleh para pemegang saham karena menurutnya masih akan diformulasikan dan masih dihitung seberapa besar yang bisa terlaksana di tahun ini.

Terkait upaya meningkatkan kapabilitas digital banking sekaligus menekan besaran investasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, Bank bjb mensiasatinya dengan cara bersinergi dengan sejumlah bank lain yang telah memiliki kapabilitas lebih advance. Ia menyebut salah satu yang dilakukan bjb adalah sinergi dengan BCA yang telah memiliki fitur fire case yang memungkinkan pengiriman tunai dari asal negara-negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja untuk keluarga mereka di Indonesia.

Sinergi juga dilakukan BJB dengan PT Bank Negara Indonesia persero Tbk (BNI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah untuk satuan kerja lembaga daerah yang menjadi nasabahnya. Kerjasama antara bank umum nasional dengan bank daerah ini merupakan yang pertama sejak aturan tentang kewajiban menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dikeluarkan.

Nota kesepakatan jasa layanan perbankan ini ditandatangani kedua pihak pada 25 juni 2019 di Jakarta. Dengan kerjasama ini bjb bisa selangkah lebih maju dalam pemenuhan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Kementerian keuangan melalui dirjen perbendaharaan mewajibkan pembayaran menggunakan KKP dapat diimplementasikan pada seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga mulai 1 Juli 2019 .



Sumber: Majalah Investor