Andre Rosiade Pertanyakan Penunjukan Himbara sebagai Penyangga Likuiditas

Andre Rosiade Pertanyakan Penunjukan Himbara sebagai Penyangga Likuiditas
Andre Rosiade. (Foto: ANTARA)
Yeremia Sukoyo / AMA Kamis, 7 Mei 2020 | 12:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyoroti rencana penunjukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Padahal, fungsi tersebut merupakan ranah regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dan pengelola ekosistem industri keuangan.

"Kalau Himbara yang menjadi tumpuan untuk menilai dan membantu likuiditas bank-bank yang sedang kesulitan, kerja OJK ngapain? Ini seharusnya OJK yang melakukan, bukan Himbara sebagai bank yang diawasi oleh OJK," kata Andre Rosiade dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bank-bank yang mulai mengalami kesulitan likuiditas bisa melakukan mekanisme antarbank dengan Himbara. Dengan alasan bahwa bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia (BI) dalam bentuk simpanan.

Menurut Andre, saat ini semua negara, termasuk Indonesia, sedang memasuki masa krisis yang berimbas kepada perekonomian. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu likuiditas bank-bank di Tanah Air.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut Presiden Jokoqi sudah akan membantu dengan mengeluarkan Perppu. Diharapkan tidak ada alasan bagi regulator perbankan tidak melakukan fungsinya dalam menangani kesulitan likuiditas beberapa bank.

Namun jika bank Himbara melakukan tugas sebagai penyangga likuiditas, maka itu bertentangan dengan UU PPKSK dan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Diingatkan Andre, kalau Himbara menjadi penyangga, bagaimana fungsi kontrol dan pengawasan Himbara terhadap perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas. "Jangan sampai mempertaruhkan Himbara kalau terjadi sesuatu karena harus menjalankan tugas sebagai penyangga," ujar Andre.

Menurutnya, OJK dapat menjalankan opsi untuk menggunakan uang iuran perbankan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibanding menunjuk Himbara.

"Saat ini saldo iuran perbankan mencapai sekitar Rp 128 triliun di LPS. Ini bisa untuk membantu mengatasi likuiditas beberapa bank. Sekarang kan memang sedang krisis, jadi bisa memanfaatkan dana itu. Lagipula, mekanisme penggunaannya sudah ada di LPS sehingga bisa dipakai sebagai opsi untuk penyelamatan bank," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan