Pemerintah Akan Salurkan Dana Penyangga Likuiditas via 15 Bank Besar

Pemerintah Akan Salurkan Dana Penyangga Likuiditas via 15 Bank Besar
Ilustrasi Bank Mandiri. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Heru Andriyanto / HA Senin, 11 Mei 2020 | 21:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pemulihan ekonomi nasional dan mulai diundangkan Senin (11/5/2020), yang salah satu poin pentingnya adalah dana penyangga likuiditas perbankan yang disalurkan melalui “bank peserta”, yaitu bank-bank yang masuk kategori 15 terbesar di Indonesia.

PP nomor 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diterbitkan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara di tengah wabah Covid-19 yang membutuhkan langkah-langkah khusus “menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional”.

Pada Pasal 10 (1), seperti yang dilihat redaksi dalam salinan PP tersebut, disebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.”

Penempatan dana itu hanya pada bank-bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar.

Oleh bank-bank peserta ini, penempatan dana penyangga likuiditas pemerintah bisa diteruskan kepada “bank pelaksana” untuk memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiavaan modal kerla kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

Syarat-syarat “bank pelaksana” antara lain:
a. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
b. memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank lndonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 12 bahwa apabila “bank peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka “Lembaga Penjamin Simpanan mengutamakan pengembalian dana Pemerintah”.
PP ini juga mengatur tentang investasi pemerintah dan penyertaan modal negara di tengah wabah Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com